Indeks Sektor Perikanan

Presiden Prabowo teken Perpres 25/2026 terkait Konvensi ILO 188 yang resmi mengatur batas usia minimum dan jaminan waktu istirahat pekerja kapal ikan.

Pelaku usaha bisa mengalami kerugian dalam operasional usaha perikanan, bahkan diperparah masalah distribusi yang belum merata dijangkau nelayan.

Literasi keuangan dan akses pasar digital menjadi penting dalam memperkuat kapasitas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM di kawasan pesisir.

Konsumen global kini semakin selektif terhadap produk perikanan yang dikonsumsi, terutama soal metode penangkapan, budi daya, hingga ekosistemnya.

Perhatian Prabowo tertuju pada program perikanan yang bersifat padat karya dan berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Dorong inovasi benih ikan unggul untuk meningkatkan pendapatan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Kasus fraud eFishery dikhawatirkan akan membuat investor tak lagi tertarik untuk berinvestasi di sektor perikanan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah 260 pos tarif baru sektor komoditas yang wajib menyetorkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) ke negara.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan potensi laut untuk pertumbuhan ekonomi berkurang karena terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi penyaluran KUR sektor kelautan telah  mencapai Rp3,95 triliun hingga akhir Mei 2022.

Prospek bisnis penangkapan ikan di Indonesia disebut bisa mencapai Rp241 triliun per tahun jika skema pengiriman dikelola dengan sistem logistik yang baik. 

Danamas Gandeng eFishery Untuk Membantu Pembiayaan di Sektor Perikanan

10 ton ikan yang mati massal itu jenis nila tujuh ton milik belasan petani dan tiga ton jenis majalaya milik beberapa orang.

Dengan konsep korporasi, Jokowi yakin ada dampak ekonomi besar bagi Indonesia dari sektor pertanian dan perikanan.

Jokowi mengklaim stok ikan Indonesia meningkat cukup tajam hingga dua kali lipat akibat pemerintah fokus penanganan pencurian ikan dan menjaga laut.

Kinerja Menteri KKP Susi Pudjiastuti disorot mantan Menteri Perikanan Rokhmin Dahuri karena dianggap gagal mengelola sektor perikanan di Indonesia.

Ketua Umum Kerapu Abdul Kadir Karding menyebut aspek ekologi dan ekonomi harus berjalan selaras dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) laut.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan penerimaan negara dari sektor perikanan masih tergolong minim dan kalah dari penerimaan cukai rokok.

Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini budi daya perikanan Indonesia masih terbelit oleh banyaknya masalah perizinan.