tirto.id - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong hilirisasi sektor perikanan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahannya. Sebab masih banyak sekali persoalan hulu yang perlu dibenahi.
Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan mengatakan, persoalan hulu di sektor perikanan sudah berpuluh tahun banyak permasalahan dan tidak dibenahi. Mulai dari pencemaran, sumber daya perikanan semakin menipis akibat illegal fishing, destructive fishing, juga masalah armada perikanan yang belum banyak terutama di zona ekonomi eksklusif.
Sampai pada persoalan klasik soal nelayan kecil terkait dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau akses terhadap bahan bakar yang terbatas.
"Jadi persoalan hulu itu bukan hal baru, puluhan tahun kita hadapi itu dan penanganannya cenderung lambat. Kalau cepat kita bisa pelan pelan mengatasi," katanya saat dihubungi Tirto, Jumat (10/2/2023).
Namun ditengah pekerjaan rumah tersebut, dia melihat sektor hilirisasi dari produk perikanan didorong oleh Jokowi berada di jalur tepat. Dengan catatan sambil pemerintah membenahi terlebih dahulu sektor hulunya.
"Jadi sambil kita benahi hulu ini memastikan sumber daya ikan kita itu bisa memberikan manfaat dari kesejahteraan masyarakat, pemenuhan gizi di masyarakat lalu kemudian juga bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi sumber daya perikanan yang besar," jelasnya.
Menurutnya potensi ini belum banyak dioptimalkan untuk mendorong satu inovasi bagaimana pemerintah bisa menyediakan pangan dari laut. Sehingga diharapkan ini bisa terdistribusi dan dinikmati oleh konsumen baik di Indonesia dan di luar negeri.
Selama ini, kata dia, produk perikanan tangkap yang memiliki nilai komersial seperti Tuna, Kepiting, Udang sayangnya lebih banyak diekspor mentah ke luar negeri. Di mana Eropa, Amerika, dan Jepang menjadi pasar selalu mendapatkan keuntungan dari hasil produksi perikanan dalam negeri yang jumlahnya sangat besar.
Sementara, di Indonesia sendiri jika dilihat dari kebutuhan pangan nasional, masih banyak masyarakat justru belum bisa menikmati ikan segar yang bergizi dan sehat. Hal ini karena ikan yang berkualitas tinggi atau udang itu lebih banyak untuk pasok pasar luar negeri.
"Hal ini juga kan harus berimbang dari sisi itu. Hilirisasi menurut saya harus dimaknai bagaimana pemerintah mendorong bergeraknya sektor ekonomi perikanan ini agar masyarakat Indonesia bisa menikmati pangan perikanan yang terjangkau berkualitas," katanya.
Di sisi lain, dia melihat masih banyak kendala di lapangan menuju hilirisasi perikanan. Pertama masalah sumber daya perikanan itu sendiri. Kedua alat produksi atau kapal perikanan tangkapnya.
"Jadi kalau kapalnya tidak ada ikannya banyak tidak bisa ditangkap juga. Itu masalahnya," katanya.
Dia mengatakan, selama ini penangkapan ikan-ikan dilakukan oleh kapal-kapal kecil atau tradisional yang beroperasi di bawah 12 mil. Sementara kapal-kapal besar ikan berbendera Indonesia yang dibuat di dalam negeri tidak banyak di zona ekonomi eksklusif, sehingga masih kekurangan kapal-kapal
"Padahal sumber daya ikannya relatif lebih banyak. Itulah menyebabkan tadi terjadinya illegal fishing kapal-kapal perikanan masuk ke zona teritorial Indonesia untuk manfaatkan ikan di Indonesia," pungkas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan melakukan hilirisasi komoditas di sektor kelautan. Sebab, sumber daya alam kelautan sangat berpotensi besar untuk mempercepat Indonesia menjadi negara maju melalui hilirisasi.
"Jangan lupa yang namanya sumber daya alam laut kita ini akan memberikan nilai tambah yang besar kalau juga kita hilirkan. Ingat bahwa 2/3 indonesia ini adalah air, laut, samudra. luas lautan kita 3,25 juta kilometer. besar sekali. Potensinya belum kita apa-apakan," Kata Jokowi dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (6/1/2023).
Jokowi mengatakan Indonesia merupakan eksportir nomor satu bahan mentah rumput laut. Sementara Tiongkok importir nomor satu bahan mentah rumput laut. Akan tetapi Indonesia eksportir ketiga agar-agar, sedangkan Tiongkok eksportir pertama. Padahal secara bahan baku rumput laut, Indonesia nomor satu.
Oleh karena itu, Jokowi ingin Indonesia meniru Tiongkok dalam hilirisasi komoditas kelautan Selain itu, Jokowi menyebut Indonesia kaya dengan komoditas perikanan seperti ikan tuna, cakalang dan tongkol besar. Indonesia berada di peringkat pertama, tetapi Indonesia impor di peringkat pertama dalam hal tepung ikan.
"Kita ini eksportir nomor satu tuna, cakalang, tongkol segar tapi sekaligus importir juga nomor satu tepung ikan. Lucu sudah. Dorong keluar dan kita impor dalam bentuk tepung ikan," Kata Jokowi. “Apa gak bisa sih kita menghilirkan ini mengindustrialisasikan ikan kita jadi tepung ikan. Sesulit apa? apa sulit banget sih? ndak.”
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Reja Hidayat
