tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta TNI-Polri untuk menindak ekspor ilegal di tengah pelaksanaan kebijakan hilirisasi industri Indonesia. Ia menilai ekspor ilegal merugikan kebijakan hilirisasi sehingga perlu ditindak tegas.
“Tadi saya sampaikan kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi menjadi terganggu dan tugas TNI-Polri ada di situ,” kata Jokowi di Rapim TNI-Polri di Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Jokowi mencontohkan, ekspor ilegal yang dimaksud adalah ekspor bahan mentah seperti timah, batu bara, dan bauksit. Menurut eks Wali Kota Solo itu, ekspor bahan mentah ilegal memicu penerimaan negara berkurang.
Oleh karena itu, Jokowi berharap TNI-Polri turun untuk menindak kasus ekspor ilegal. Apabila ekspor ilegal ditemukan di laut, maka TNI-AL, Bakamla hingga polisi air harus turun menindaklanjuti. Ia yakin jajaran TNI-Polri dan aparat sudah memahami pesan tersebut.
"Nggak perlu saya jelasin detail-detail sudah mengerti semuanya. Poinnya itu aja," kata Jokowi.
Jokowi juga tidak hanya spesifik membahas soal ekspor ilegal. Ia membahas soal investasi dan dampak hilirisasi. Ia juga meminta jajaran TNI-Polri agar tidak mengganggu kebijakan hilirisasi sesuai tema Rapim TNI-Polri kali ini.
"Saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi, yang memberi nilai tambah bagi negara dan tugas TNI dan Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi dan hilirisasi berjalan dengan baik di lapangan tidak terjadi gangguan gangguan,” kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
