Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengkritik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait lembatnya proses penyediaan lahan untuk sejumlah program pemerintah.
Dia menyebut sejumlah program prioritas, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Koperasi Merah Putih, yang membutuhkan kesiapan lahan dari daerah pun prosesnya berlarut-larut.
"Daerah diminta untuk menyiapkan lahannya, daerah mencari lahan, sebagian mungkin harus melakukan penataan karena ada yang di kawasan hutan dan seterusnya termasuk kawasan transmigrasi, tapi proses di Kementerian ATR-nya berlarut-larut, Pak," kata Rifqinizamy Selasa (15/9/2026).
Dia juga mengaku mendapat laporan soal Mabes TNI yang membutuhkan lahan untuk pembangunan Kodam. Menurut Rifqi, anggaran pembangunan sudah tersedia, tetapi proses penetapan lahan disebut belum rampung karena masih menunggu persetujuan Menteri ATR/BPN.
"Di Mabes TNI sudah ada anggarannya untuk bangun Kodam, tapi tanahnya tidak kunjung ditandatangani oleh Saudara Menteri ATR/BPN untuk kemudian diperuntukkan. Padahal tanah ini hanya tinggal persetujuan Menteri ATR," ujarnya.
Karena itu, dia meminta Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, mengevaluasi aturan internal kementerian. Dia mengusulkan agar sejumlah kewenangan yang selama ini harus melalui tingkat kementerian dapat didelegasikan kepada kepala kantor wilayah (Kakanwil).
"Pak Wamen, tolong mulai hari ini coba peraturan Menteri ATR itu diubah saja lah. Yang begitu-begitu cukup di Kakanwil saja, ngapain sampai kementerian," tuturnya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
