Menakar Dampak KTT BRICS 2026 pada Relasi RI-Blok Barat

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengajak sesama negara anggota BRICS untuk memperkuat suara negara-negara Selatan atau Global South agar ikut menentukan arah pembangunan dunia. Ajakan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi terbuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Minggu (13/9/2026).

Menurut Prabowo, langkah tersebut diyakini mampu membangun masa depan ketahanan global yang lebih berkeadilan dan merata. Namun demikian, tujuan itu tidak mudah dicapai mengingat realitas global menunjukkan betapa beragamnya kepentingan antarnegara.

KTT tahun ini dihadiri sejumlah pemimpin dunia dari negara-negara anggota BRICS, di antaranya Presiden Rusia, Vladimir Putin; Presiden Cina, Xi Jinping; dan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen global terhadap Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 saat berbicara di hadapan para kepala negara anggota BRICS. Ia menyerukan langkah nyata untuk mengentaskan kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan, dan membangun kelembagaan yang andal.

“Kita telah membuat komitmen yang jelas untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, melindungi planet, dan membangun lembaga yang lebih kuat,” kata Prabowo di hadapan para kepala negara lain, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi yang memegang kepemimpinan BRICS tahun ini.

Prabowo menjelaskan meski tenggat 2030 akan segera berakhir, komitmen bersama tersebut tetap berlaku dan akan berlanjut setelahnya. Agenda 2030, kata dia, bukan sekadar soal memenuhi tenggat waktu, melainkan upaya membawa negara-negara berkembang menuju posisi yang semestinya demi mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Ia bahkan menyebut negara-negara berkembang semestinya memiliki peran lebih besar dalam membentuk tatanan global. Karena itu, ia mendorong agar suara-suara dari negara-negara Selatan turut didengar dalam upaya mempercepat implementasi agenda 2030 sekaligus menentukan arah masa depan.

Menurut Prabowo, kolaborasi dalam wadah BRICS dapat memperkuat posisi Negara-negara Selatan atau Global South demi mewujudkan kemakmuran yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi generasi mendatang.

“Sebuah masa depan di mana ketahanan melindungi pembangunan, inovasi memperluas peluang, kerja sama bisa memberikan hasil yang nyata, dan keberlanjutan yang berarti bahwa kemakmuran harus diwujudkan untuk hari ini dan generasi mendatang,” kata Prabowo.

Ia menambahkan sederet risiko global saat ini juga disertai sumber daya alam yang dapat menjadi fondasi pembangunan masa depan. Seperti mineral kritis dan langka, sumber daya terbarukan untuk teknologi bersih dan teknologi tinggi, hingga hutan yang menopang keberlangsungan dunia.

Sebagai catatan, BRICS merupakan blok antarpemerintah yang awalnya digawangi lima negara, yakni Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Organisasi yang berdiri pada 2009 ini dibentuk sebagai wadah bagi negara berkembang untuk mendorong pembangunan di luar dominasi negara-negara Barat dalam organisasi internasional yang lebih mapan.

BRICS pada mulanya merupakan forum kerja sama ekonomi yang membahas sejumlah isu, khususnya perdagangan, investasi, dan keuangan. Kini, keanggotaan organisasi tersebut telah berkembang menjadi 11 negara, salah satunya Indonesia. Beberapa inisiatif yang telah dijalankan BRICS antara lain pembentukan New Development Bank, sistem pembayaran alternatif di luar dolar AS, serta dana cadangan kontingensi.

Dari organisasi yang semula lebih menitikberatkan pada isu ekonomi, investasi, perdagangan, dan keuangan, BRICS kini turut memberi perhatian pada isu geopolitik. BRICS telah menjadi organisasi multilateral yang turut membahas agenda stabilitas dan perdamaian, tanpa meninggalkan fokus utamanya pada kerja sama ekonomi.

Dalam KTT tahun ini, BRICS dengan suara bulat mengadopsi Deklarasi New Delhi pada Sabtu (12/9/2026). Deklarasi itu menyampaikan keprihatinan atas perang di Timur Tengah serta menganjurkan “pendekatan multilateral” yang menghormati kepentingan-kepentingan nasional. BRICS juga menyerukan deeskalasi perang di Timur Tengah, penghormatan terhadap kedaulatan negara, perlindungan warga sipil, serta mendesak penghormatan terhadap integritas teritorial negara.

Negara-negara anggota turut mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), serta menyoroti penggunaan sanksi yang tidak mendapat persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Salah satu fakta penting dari deklarasi tersebut adalah kesamaan pandangan antara Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) soal perang di Timur Tengah, di mana kedua negara sama-sama menyerukan pengekangan agar situasi tidak bereskalasi.

Penyeimbang di Tengah Persaingan Blok

Menanggapi keikutsertaan Prabowo dalam KTT BRICS 2026, Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menilai kehadiran Prabowo sangat penting mengingat kredibilitas Indonesia di tingkat Indo-Pasifik, Organisasi Konperensi Islam, sekaligus sebagai anggota baru BRICS yang siap berintegrasi dengan anggota lama.

“Presiden Prabowo secara tradisi akan membawa RI sebagai penyeimbang dalam BRICS, sehingga tidak menjadikan BRICS sebagai kekuatan yang konfrontatif atas kepemimpinan global Amerika Serikat,” kata Rezasyah kepada Tirto, Senin (14/9/2026).

Rezasyah turut menilai aspirasi India yang mendorong stabilitas dengan Cina dapat dibenarkan, karena kegiatan BRICS yang berbasis ekonomi, teknologi, dan infrastruktur secara psikologis akan mengunci ambisi teritorial Beijing baik di darat maupun laut.

Menurutnya, BRICS mampu melakukan deeskalasi sepanjang seluruh poin Deklarasi New Delhi dapat dioperasionalkan secara terukur, dengan manfaat nyata dan berkelanjutan yang dirasakan banyak negara anggota.

Ia menambahkan forum BRICS telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang semakin percaya diri dan konsisten menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanahkan konstitusi.

“RI telah memiliki cukup nilai tambah pada aspek-aspek 'Hard Power' dan 'Soft Power', sehingga dapat menjadi kekuatan penyeimbang yang dinamis, sekaligus membuat pihak-pihak yang saling bersaing tersebut saling menahan diri,” ujar Rezasyah.

Pandangan senada disampaikan Dosen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Ignasius Loyola Adhi Bhaskara yang akrab disapa Aska. Ia menilai, secara material, kehadiran Prabowo di KTT BRICS tidak berdampak negatif terhadap hubungan Indonesia dengan Barat.

“Namun, menarik untuk melihat bahwa Deklarasi New Delhi menghapus rujukan Ukraina dan tidak menyebut pihak yang bertanggung jawab dalam konflik Timur Tengah. Artinya, Indonesia sebenarnya tidak menandatangani pernyataan yang dapat 'menyerang' posisi negara-negara Barat,” kata Aska kepada wartawan Tirto, Senin (14/9/2026).

Menurut Aska, yang perlu dikelola justru dampak persepsi publik yang menempatkan Indonesia sebagai bagian dari kelompok tertentu, dalam hal ini BRICS. Jika dilihat dari perilaku Indonesia secara menyeluruh, ia menilai langkah tersebut bukan bentuk keberpihakan, melainkan strategi diversifikasi kemitraan.

“Kalau kita lihat perilaku Indonesia secara menyeluruh, kita pada saat yang sama sedang mengejar aksesi OECD, menuntaskan IEU-CEPA, menjajaki CPTPP, dan menegosiasikan tarif dengan AS. Menurut saya, apa yang terjadi sekarang bukan keberpihakan, namun lebih kepada strategi mengikat diri ke sebanyak mungkin aktor agar tidak ada satu pun pihak yang bisa memonopoli dependensi Indonesia,” jelasnya.

Soal kapasitas BRICS dalam meredam konflik, Aska mengingatkan bahwa organisasi ini bukan lembaga keamanan kolektif. "Tidak ada mekanisme mediasi, tidak ada perangkat penegakan, dan semua diputuskan lewat konsensus. Jadi, kapasitas strukturalnya terbatas,” ujarnya.

Meski begitu, ia menilai forum tersebut tetap punya nilai penting karena menyediakan ruang bagi pihak yang berkonflik untuk bertemu dan bernegosiasi dalam satu tempat.

Aska menilai KTT perlu dilihat secara realistis sebagai wadah diplomasi yang mempertemukan pihak-pihak berkonflik. Pertemuan Presiden Iran dan Putra Mahkota Abu Dhabi, menurutnya, menjadi bukti pentingnya forum ini untuk mencegah salah paham dan menekan risiko eskalasi.

“Pertemuan Presiden Iran dengan Putra Mahkota Abu Dhabi di sela KTT, misalnya, adalah salah satu contohnya. Upaya ini tidak kalah penting karena dapat mengurangi kesalahan dalam membaca intensi, yang jika salah, dapat berakibat pada lahirnya mispersepsi dan eskalasi konflik,” tuturnya.

Dari sisi keuntungan bagi Indonesia, Aska menyoroti tiga hal utama. Pertama, penguatan daya tawar Indonesia di meja perundingan internasional lainnya, mengingat blok-blok kekuatan besar saat ini sama-sama berkepentingan terhadap sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Kedua, kata Aska, keanggotaan itu membuka kemudahan akses terhadap sejumlah agenda penting, termasuk reformasi tata kelola global, pembiayaan pembangunan, serta konektivitas energi. Ketiga, pernyataan Prabowo yang menolak “didikte satu atau dua kekuatan” dinilai bekerja pada dua sudut pandang sekaligus.

“Pertama, di tingkat internasional, frasa tidak mau didikte itu tidak memiliki potensi konflik tinggi karena tidak menyebut aktor atau pihak mana pun dari kutub negara-negara super power di dunia. Kedua, dari perspektif lokal/dalam negeri, pesan itu bisa menegaskan secara kuat posisi kebijakan luar negeri Indonesia karena sejalan dengan bebas-aktif dan Bandung Spirit,” tutur Aska.

Fondasi Domestik dan Pesan Kemandirian

Di forum yang sama, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin didikte oleh kekuatan mana pun dalam menentukan arah kebijakan nasionalnya.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” pada KTT ke-18 BRICS yang berlangsung pada 12-13 September 2026.

“Kami tidak suka didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu. Kita harus tangguh dan kemudian kita akan benar-benar mandiri. Kami telah memperkuat fondasi kami untuk menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan,” kata Prabowo, sebagaimana keterangan BPMI Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Prabowo menggarisbawahi ketangguhan dan kemandirian suatu negara harus berakar kuat dari dalam negeri, terutama melalui pemenuhan kebutuhan dasar rakyat mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga jaminan kesejahteraan.

“Kekuatan selalu bermula dari dalam negeri bersama rakyat kita, lewat kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, menjamin pasokan energi yang mereka perlukan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk hidup sejahtera,” katanya.

Selain penguatan fondasi domestik, Prabowo menyampaikan bahwa ketahanan nasional juga dapat diperkuat melalui kerja sama internasional, termasuk di forum BRICS.

Sinergi antaranggota dinilai strategis untuk memperluas kemitraan di sektor vital, seperti interkoneksi dan ketahanan energi lintas wilayah.

Sebagai anggota baru, Prabowo mengapresiasi negara-negara pendiri yang telah menyambut keikutsertaan Indonesia dalam kelompok yang merepresentasikan sebagian besar populasi dunia tersebut.

Ia turut menekankan peran strategis BRICS dalam menggemakan suara negara-negara Selatan (Global South) guna membentuk tatanan masa depan yang adil.

“Sebuah masa depan di mana ketangguhan melindungi pembangunan, inovasi memperluas peluang, kerja sama menghasilkan dampak nyata, dan keberlanjutan berarti kesejahteraan diwujudkan baik untuk masa kini maupun bagi generasi mendatang,” ucap Prabowo dalam sesi terbuka KTT BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, Minggu (13/9/2026).

Isu kerja sama antaranggota juga menjadi sorotan Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang secara khusus mendorong perluasan kerja sama ekonomi serta hubungan antarmasyarakat dengan Cina.

“Perbedaan tidak boleh menjadi perselisihan. Kedua belah pihak harus dipandu oleh tiga prinsip bersama, yakni saling menghormati, saling peka, dan kepentingan bersama,” ujar Modi terkait kerja sama India-Cina.

Pernyataan itu dinilai mewakili citra BRICS yang ingin ditampilkan India, yakni organisasi yang tidak dimaksudkan menentang siapa pun, melainkan platform bagi negara-negara berkembang untuk membangun kolaborasi yang inklusif dan menjadi kekuatan yang lebih diperhitungkan. Modi juga menyebut BRICS telah mencapai kedewasaan.

“Sudah saatnya kita menerjemahkan persatuan dan konsensus kita di BRICS menjadi hasil nyata,” kata Modi.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin, menyatakan BRICS telah berkembang menjadi kekuatan pendorong yang ampuh untuk menciptakan tatanan dunia baru yang lebih adil dan multipolar.

Ia mendorong anggota organisasi untuk menemukan cara menggabungkan keunggulan kompetitif ekonomi masing-masing. Ia menyebutkan bahwa perdagangan domestik BRICS saat ini telah mencapai 1,2 triliun dolar AS.

“Negara-negara peserta menyumbang hampir seperempat dari ekspor global, dan BRICS-lah yang memberikan dinamika utama PDB global, yaitu 49 persen,” kata Putin.

Kehadiran Prabowo di KTT BRICS Ambivalen Kebijakan LN RI

Pakar Hubungan Internasional sekaligus Guru Besar dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pelita Harapan, Edwin Martua Bangun Tambunan, menilai kehadiran Prabowo di KTT BRICS justru memperlihatkan ambivalensi arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Ia mencatat Deklarasi New Delhi terdiri dari 140 poin, dengan 119 poin di antaranya—poin 23 hingga 121—diarahkan pada isu keamanan dan perdamaian regional maupun global. Konflik di Timur Tengah, menurutnya, disinggung dalam 10 poin, yakni poin 28 hingga 36 serta poin 38.

Edwin menyoroti bahwa meski solidaritas Global South turut digaungkan dalam deklarasi tersebut, dua kekuatan besar di internal BRICS, yakni Rusia dan Cina, sesungguhnya tidak merepresentasikan Global South.

“Contoh, Indonesia kali ini ikut dalam deklarasi New Delhi yang nyata-nyata mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, namun belum pernah resmi menyatakan keluar dari BOP bentukan Trump yang mengaburkan esensi tradisional dari two-state solution,” kata Edwin kepada Tirto, Senin (14/9/2026).

Ia menambahkan sikap Prabowo di BRICS tidak dipandang Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk perlawanan atau pengkhianatan, melainkan kebingungan arah kebijakan.

Menurutnya, Washington tetap yakin Indonesia tidak akan berpaling mengingat besarnya ketergantungan pemerintahan Prabowo terhadap AS, termasuk dalam kerja sama bidang militer yang belakangan disepakati kedua negara.

“Amerika Serikat tampaknya tidak melihat keterlibatan Prabowo di BRICS ini sebagai perlawanan atau pengkhianatan. Menurut hemat saya, AS melihat langkah Prabowo ini sebagai kebingungan. Bagi Washington, Indonesia tidak akan berpaling karena ketergantungan besar pemerintahan Prabowo saat ini kepada AS. Terlihat dari serangkaian kerja sama akhir-akhir ini, termasuk dalam bidang militer, yang disepakati AS dan Indonesia,” ujarnya.

Soal klaim Modi bahwa BRICS telah “dewasa” lantaran mampu meredam eskalasi Cina-India serta Iran-UEA, Edwin menilai keberhasilan itu tidak bisa digeneralisasi. Ia mengingatkan produk kerja sama BRICS, sebagai forum, tidak akan lebih dari sekadar deklarasi atau pernyataan posisi bersama.

“Sesuai dengan derajat kerja sama BRICS yang berupa forum, maka produknya tidak akan lebih dari deklarasi. Sifatnya lebih kepada pernyataan posisi bersama tentang masalah global yang dihadapi. Keberhasilan meredam konflik pada dua contoh ketegangan internal BRICS yang disampaikan, tidak menjamin bahwa pola yang sama dapat diterapkan pada konflik-konflik lainnya,” kata Edwin.

Ia menyebut setidaknya ada dua alasan mengapa forum ini masih sulit memberikan dampak signifikan bagi deeskalasi konflik global.

Pertama, sejumlah kekuatan besar di dalam BRICS sendiri justru menjadi sumber konflik, seperti Rusia yang tengah berperang dengan Ukraina dan Cina yang ketegangannya dengan Taiwan kian eskalatif.

Kedua, sebagian anggota BRICS lain, termasuk Indonesia, adalah negara-negara yang bergantung pada AS—kekuatan besar lain yang turut menjadi penyebab eskalasi konflik dan perang.

“Masih tetap sangat sulit bagi forum ini benar-benar memberikan dampak signifikan bagi deeskalasi konflik global karena dua hal. Pertama, kekuatan besar yang ada bersama negara-negara BRICS juga menjadi sumber konflik dan ketegangan. Rusia sedang perang dengan Ukraina. Tiongkok memiliki ketegangan yang akhir-akhir ini semakin eskalatif dengan Taiwan. Kedua, Sebagian anggota BRICS lainnya, termasuk Indonesia adalah negara-negara yang tergantung pada Amerika Serikat, kekuatan besar lainnya yang menjadi penyebab eskalasi konflik dan perang,” tuturnya.

Terkait klaim keuntungan nasional dari kehadiran Prabowo di BRICS sembari menegaskan Indonesia tak mau didikte kekuatan besar, Edwin bersikap skeptis. Ia menilai yang lebih tampak justru keuntungan personal Prabowo di panggung domestik.

“Saya tidak melihat keuntungan nasional yang signifikan bagi Indonesia dari kehadiran Prabowo di perhelatan BRICS kali ini. Hal yang mencolok teramati adalah keuntungan personal dari Prabowo. Hadir dalam forum akbar bersifat global seperti ini hanya menjadi show case bagi Prabowo untuk meyakinkan publik di dalam negeri bahwa Indonesia semakin 'diperhitungkan' oleh pemimpin-pemimpin dunia termasuk Putin dan Xi Jinping,” katanya.

Edwin bahkan menyebut pernyataan Prabowo bahwa RI tak mau didikte kekuatan besar sebagai “cek kosong”, karena keputusan Indonesia bergabung ke BRICS sendiri menunjukkan pemerintahan Prabowo justru berada dalam tekanan kekuatan-kekuatan besar dunia.

“Kenyataan bahwa Prabowo merasa Indonesia harus berada dalam BRICS menunjukkan sebenarnya bahwa pemerintahannya didikte kekuatan besar. Andaikata tidak ada Rusia dan Tiongkok di BRICS, akankah Prabowo akan tetap di BRICS? Pada saat yang sama, Prabowo tidak pernah memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan yang berseberangan dengan Amerika Serikat. Malah sangat akomodatif dengan AS,” ujarnya.