Masuk tirto.id
tirto.id - Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai negosiasi Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat terkait besaran tarif resiprokal yang dikenakan Presiden Donald Trump akan berlangsung alot.
Menurutnya, Indonesia akan kesulitan mendapatkan korting atas tarif 32 persen yang telah ditetapkan akibat keanggotaan di BRICS .
Sebab, kelompok negara-negara Selatan tersebut berperan cukup besar dalam membuat Trump bersikukuh atas keputusannya. Sikap keras kepala Trump, menurutnya, juga tak semata didasari pertimbangan ekonomi, melainkan justru lebih sarat akan nuansa geopolitik.
"Untuk negara BRICS misalnya, karena Trump itu juga sensitif. Negatifnya ke BRICS itu besar," ucap Nailul Huda saat ditemui Tirto di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).
Huda menyoroti pernyataan Trump dalam suratnya awal pekan ini untuk sejumlah kepala negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat dimaksud, Trump menekankan bahwa tarif yang dikenakannya bisa naik atau turun tergantung sikap yang diambil masing-masing negara.
Untuk Indonesia, Trump tak hanya menginginkan agar keran impor terhadap barang-barang dari AS dibuka besar-besaran, melainkan juga meminta perusahaan asal Indonesia membuka pabrik di negara Abang Sam itu.
Namun, menurut Huda permintaan ini sangat sulit direalisasi karena seharusnya justru negara berkembang yang menerima kucuran investasi. "Karena salah satu pengalaman yang terkait dengan gaji karyawan, gaji tenaga kerjanya di US juga sangat tinggi kan," terang Huda.
Ia menilai Tim Perundingan Tarif yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan menemui kesulit meyakinkan Trump karena posisi di BRICS masih menjadi persoalan.
Trump menilai BRICS sebagai ancaman atas dominasi Amerika Serikat dalam peta perekonomian dunia. Terlebih, gabungan negara-negara ini mendorong dedoralisasi sebagai cara untuk menggerus pengaruh AS dalam perekonomian global.
"Amerika merasa si anggota BRICS ini jadi kekuatan tandingan soal ekonominya. Ekonomi anggota G7 itu sudah lebih rendah dibandingkan dengan anggota BRICS," ucap Huda.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan tarif 32 persen yang diberlakukan AS terhadap komoditas ekspor Indonesia ditunda selama proses negosiasi.
Selain itu Airlangga juga menepis kabar kemungkinan penambahan tarif impor sebesar 10 persen lantaran Indonesia bergabung dengan BRICS.
“Jadi pertama, tambahan (10 persen karena Indonesia bergabung BRICS) itu tidak ada. Yang kedua, waktunya adalah kita sebut pause. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” kata Airlangga di Brussel, Belgia, sebagaimana dilansir dari Akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Hendra Friana
