Pemimpin Tiga Wilayah Ingin Pisah dari Inggris Raya, Kenapa?

tirto.id - Pemimpin dari tiga wilayah Inggris Raya yakni Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, baru-baru ini membuat pernyataan bersama tentang kemerdekaan. Dalam pernyataannya, mereka membuat sikap untuk menyatakan kesiapan menjadi negara yang sepenuhnya independen dari Kerajaan Inggris.

Menukil Courthouse News, pernyataan tersebut dirilis pada Senin (14/9/2026) di Cardiff, Wales. Tiga menteri pertama masing-masing wilayah yang turut ambil bagian dalam pernyataan ini, yakni John Swinney dari Skotlandia, Rhun ap Iorwerth dari Wales, dan Michelle O'Neill dari Irlandia Utara.

Meski ketiganya secara definitif tengah menjabat sebagai menteri pertama masing-masing negara itu, namun mereka menandatangani pernyataan bersama dalam kapasitas mereka sebagai pemimpin partai. Swinney bertindak sebagai Ketua Partai Nasional Skotlandia (SNP), Iorwerth selaku Ketua Plaid Cymru, dan O’Neill selaku Ketua Sinn Fein.

Dalam pernyataan itu, ketiganya bersepakat untuk mendorong perubahan konstitusional Inggris Raya guna tercapainya otonomi yang lebih luas, dan pada akhirnya kemerdekaan penuh bagi masing-masing negara. Ketiganya menyerukan agar Inggris mulai “mempersiapkan, merencanakan, dan memfasilitasi” perubahan yang dituntut tersebut di setiap yurisdiksi.

“Negara kami memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Tidak ada pemerintah Westminster yang berhak menghalangi demokrasi atau merusak prinsip bahwa rakyat kami akan menentukan masa depan mereka sendiri,” isi pernyataan tersebut, dinukil dari Al Jazeera.

Ketiga pemimpin negara itu juga menyinggung Eropa dalam pernyataan bersama mereka. Mereka menyebut bahwa Uni Eropa akan menjadi “masa depan”.

“Masa depan negara-negara kami berada di Uni Eropa … Tidak ada tanda yang lebih jelas bahwa masa Westminster akan segera berakhir,” kata mereka.

Mereka juga menyebut bahwa kerja sama ketiga negara untuk mencapai tujuan kemerdekaan penuh dari Inggris Raya akan diperkuat. Mereka mengaku optimis hal itu akan tercipta meski jangka waktu dan tujuan konstitusional mereka berbeda.

Pernyataan bersama ini dirilis dalam beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) menyatakan dukungan atas unifikasi Irlandia. Langkah Trump itu disebut keluar dari kebiasaan AS untuk menghindari isu konstitusional Irlandia.

Dukungan itu disampaikan Trump dalam kunjungannya ke Irlandia pada Sabtu (12/9) lalu. Trump menyebut bahwa ia “sangat ingin melihat” Irlandia bersatu di masa depan.

“Itu akan terjadi pada akhirnya,” tutur Presiden AS itu.

Potensi Referendum di Skotlandia, Wales, dan Irlandia

Kendati hingga kini wilayah Britania masih dikuasai oleh Kerajaan Inggris, namun Skotlandia, Wales, dan Irlandia memiliki sejarah yang tak selalu seirama dengan bekas imperium kolonial itu. Sejak lama mereka menginginkan kemerdekaan penuh dari wangsa Windsor yang berkuasa.

Secara konstitusional, Inggris Raya terdiri dari empat negara konstituen yang tak setara, yakni Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Pada tingkat tertentu, keempat wilayah dikendalikan oleh pemerintahan otonom dan hukum masing-masing.

Inggris dan Wales dijalankan dengan sistem hukum gabungan. Irlandia Utara memiliki sistem hukum terpisah yang berakar dari hukum Inggris. Sementara Skotlandia memiliki sistem hukum yang sepenuhnya terpisah dari dua yang lain.

Meskipun kewenangannya tak setara, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara memiliki lembaga eksekutif dan legislatif mereka sendiri. Namun, hanya Inggris yang memiliki kewenangan dalam urusan pertahanan dan luar negeri seluruh kawasan.

Sejak terbentuknya kekuasaan Inggris Raya pada 1707, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara terus berupaya untuk memerdekakan diri dari Inggris. Konflik bersenjata berlangsung seiring waktu hingga akhirnya belakangan upaya tersebut ditempuh lewat referendum.

Skotlandia mengadakan referendum kemerdekaan pada 2014 lalu. Kala itu, referendum mendapat izin dari Inggris, namun hasil akhir pemungutan suara tak meloloskan ide kemerdekaan. Sebanyak 55 persen rakyat Skotlandia menolak kemerdekaan dan hanya 45 persen yang setuju.

Wales dan Irlandia Utara sejauh ini tak pernah melakukan referendum. Namun, Irlandia Utara memiliki kerangka hukum untuk melakukannya berdasarkan Perjanjian Jumat Agung 1998. Hanya saja, syarat referendum terselenggara di Irlandia Utara adalah hanya jika sekretaris Inggris untuk wilayah itu percaya bahwa mayoritas akan memilih penyatuan Irlandia.

Di tengah situasi itu, dukungan publik masing-masing negara untuk merdeka belakangan dilaporkan meningkat. Meskipun bervariasi dan belum mencapai suara mayoritas, namun dukungan terhadapnya kian membesar.

Jajak pendapat Survation telah memperlihatkan bahwa 47 persen penduduk Skotlandia mendukung kemerdekaan. Sedangkan di Irlandia Utara, survei Universitas Liverpool menemukan bahwa 36 persen publik Irlandia Utara kini mendukung reunifikasi Irlandia atau dengan kata lain merdeka dari Inggris Raya.

Sementara itu, di Wales, sentimen untuk merdeka dari Inggris Raya juga meningkat. Jajak pendapat Survation menemukan adanya 32 persen publik yang mendukung ide tersebut.

Dengan dukungan atas ide kemerdekaan yang makin membesar, ketiga pemimpin negara itu kini membuat pernyataan bersama tentang keinginan untuk merdeka dari Inggris. Hanya saja, hal itu agaknya akan terganjal oleh beda sikap Inggris terhadap ide tersebut.

PM Inggris Respons Gerakan Pro-Kemerdekaan

Meskipun ide untuk memerdekakan diri dari Inggris mulai menggema, Pemerintah Inggris dilaporkan tak punya kehendak untuk meloloskannya. Dalam beberapa waktu terakhir, Perdana Menteri (PM) Inggris Andy Burnham membuat pernyataan yang berseberangan dengan ide tersebut.

Pada akhir Agustus lalu, Burnham membuat pernyataan tentang isu kemerdekaan Irlandia Utara. Kala itu, ia mengatakan referendum unifikasi Irlandia “tidak mungkin dilakukan”, yang berarti bahwa kemerdekaan Irlandia Utara atas Inggris ditolak pemerintahan Partai Buruh itu.

Pesan serupa juga digunakan Burnham ketika memberikan pernyataan tentang isu kemerdekaan Skotlandia. Menurutnya, referendum kedua Skotlandia untuk merdeka juga disebutnya “tidak mungkin dilakukan”.