Mozaik

Ketika Buruh Mesir Mengadang Kapal Belanda yang Menuju Indonesia

Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia lewat diplomasi. Pada 1947, buruh Port Said mengadang kapal Belanda yang membawa tentara dan menghambat perjalanannya.

Ali Zaenal

Terbit 26 Aug 2026 16:05 WIB

Header Mozaik Buruh Mesir Kapal Belanda. tirto.id/Mojo

Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Tiga hari kemudian, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pasukan Sekutu datang ke Indonesia bersama Belanda yang berusaha menguasai kembali bekas koloninya. Republik Indonesia yang kekuatan militernya terbatas, memilih diplomasi sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pengakuan negara lain sangat mendesak untuk memperkuat legitimasi Republik Indonesia dan membantah klaim sepihak Belanda. Dalam kondisi ini, dukungan dari Mesir serta negara-negara Arab menjadi sangat krusial.

Pada Agustus 1947, ketika kapal Belanda, Volendam, singgah di Port Said, masyarakat Mesir melakukan aksi yang menghambat keberangkatan kapal dan memicu bentrokan dengan polisi.

Mesir Membuka Jalan Pengakuan bagi Republik

Kabar Proklamasi 17 Agustus 1945 perlahan sampai ke Timur Tengah, termasuk kepada para mahasiswa Indonesia di Kairo. Mereka segera membentuk Panitia Pusat Pembela Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin M. Zein Hassan. Organisasi ini berusaha memperkenalkan perjuangan Republik kepada masyarakat Mesir melalui tulisan di surat kabar berbahasa Arab.

Dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri (1980:59-60), M. Zein Hassan menuturkan bahwa pada musim haji setelah Proklamasi atau sekitar November 1945, para relawan dan mahasiswa membagikan brosur kepada para jemaah haji dari berbagai negara untuk membantu perjuangan dan mendorong pengakuan kemerdekaan Indonesia.

Upaya tersebut penting karena Belanda juga aktif membangun citra buruk tentang Republik. Mereka menggambarkan Indonesia sebagai boneka Jepang dan menyebut kemerdekaan Indonesia sebagai hasil rekayasa Tokyo.

Para mahasiswa Indonesia berusaha membantahnya dengan menjelaskan situasi di tanah air dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda kembali berkuasa. Mereka juga melibatkan mahasiswa dan pelajar Mesir dalam berbagai aksi, mulai dari rapat umum, kampanye melalui media massa, hingga demonstrasi besar-besaran pada Kedutaan Belanda di Kairo.

Kedutaan Belanda meminta Pemerintah Mesir agar menghentikan kegiatan-kegiatan mahasiswa Indonesia yang mereka anggap mulai mengancam keselamatan warga Belanda. Namun, Mesir meresponsnya dengan langkah diplomatik.

Pada 22 Maret 1946, Pemerintah Mesir memberikan pengakuan de facto kepada Republik Indonesia. Dalam kesaksiannya, M. Zein Hassan mencatat bahwa Pemerintah Mesir tidak lagi mengakui perwakilan Belanda sebagai pihak yang mengurus warga Indonesia di Mesir dan memilih berhubungan dengan Panitia Pusat Pembela Kemerdekaan Indonesia.

"Satu kemenangan perjoangan Panitia di Timur Tengah yang gemilang," tulis M. Zein Hassan (hal.125).

Dukungan Mesir kemudian berkembang melalui Liga Arab. Pada 18 November 1946, Dewan Liga Arab mengeluarkan resolusi yang menganjurkan negara-negara anggotanya mengakui Republik Indonesia. Keputusan ini berbeda dari pengakuan Mesir pada Maret karena merupakan sikap bersama organisasi regional tersebut.

Pengakuan negara-negara Arab berlangsung bertahap. Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, dan Arab Saudi termasuk negara yang memberikan pengakuan kepada Republik. Dukungan tersebut memperluas jaringan diplomatik Indonesia di Timur Tengah sekaligus memperkuat posisi Republik dalam menghadapi klaim Belanda.

Menembus Blokade Belanda

Resolusi Liga Arab perlu disampaikan langsung kepada Pemerintah Indonesia. Namun, jalan menuju Yogyakarta tidak mudah. Setelah ibu kota Republik berpindah dari Jakarta, Belanda memperketat pengawasan terhadap jalur darat, laut, dan udara menuju wilayah Republik. Liga Arab kemudian mengutus Mohammad Abdul Mun'im, Konsul Jenderal Mesir di Bombay, untuk membawa keputusan tersebut ke Yogyakarta.

Mun'im berangkat melalui Singapura pada Maret 1947. Setelah menghadapi hambatan dari pihak Belanda, ia melanjutkan perjalanan dengan pesawat yang akhirnya mendarat di Maguwo, Yogyakarta, pada 13 Maret. Dua hari kemudian, ia diterima Sukarno dan Mohammad Hatta untuk menyampaikan keputusan Dewan Liga Arab mengenai pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia.

Mengutip Rizak Sukma dalam Islam in Indonesia Foreign Policy (2003:27-28), Mun’im berpandangan bahwa persaudaraan Islam yang memunculkan dukungan untuk perjuangan bangsa Indonesia. Ia melanjutkan pada semangat Islam yang menentang segala bentuk kolonialisme yang pada hakikatnya adalah praktik perbudakan.

A.R. Baswedan dalam autobiografinya A.R. Baswedan: Saya Muslim Saya Nasionalis, (2021:64-65), mencatat bahwa Abdul Mun’im kemudian mendesak agar RI mengirim delegasi ke Mesir. Pada awal April 1947, Pemerintah Republik mengirim Haji Agus Salim untuk memimpin delegasi Indonesia ke Timur Tengah bersama A.R. Baswedan, Nazir Pamuntjak, dan Rasjidi. Mereka berangkat dengan dokumen yang disebut "Surat Keterangan Dianggap Sebagai Paspor", karena Republik belum memiliki paspor yang mendapat pengakuan internasional.

"Selain itu, ia (Agus Salim) harus mengatur kemungkinan jamaah haji Muslim dari Indonesia untuk ziarah ke Mekah di bawah naungan Republik (dan karenanya tidak lagi berada di bawah kepemimpinan Belanda)," tulis koran Algemeen Handelsblad terbitan 28 Maret 1947.

Setibanya di Kairo pada 10 April, delegasi tersebut mulai melakukan lobi kepada Pemerintah Mesir dan negara-negara Arab. Upaya itu menghasilkan capaian penting. Pada 10 Juni 1947, Indonesia dan Mesir menandatangani Perjanjian Persahabatan. Nokrashy Pasha mewakili Pemerintah Mesir dalam penandatanganan tersebut. Pemerintah Belanda memprotes, tetapi Mesir tetap melanjutkan perjanjian.

Bagi Indonesia, perjanjian tersebut menandai pengakuan de jure salah satu negara Arab paling berpengaruh.

Setelah penandatanganan, A.R. Baswedan mendapat tugas membawa dokumen perjanjian kembali ke Indonesia. Perjalanan pulang kembali berhadapan dengan pemeriksaan Belanda. Dalam kesaksiannya, Baswedan menceritakan bagaimana dokumen tersebut disembunyikan di dalam sepatu agar lolos dari pemeriksaan di Bandara Kemayoran.

"Petugas itu seperti sedang buta ketika saya lewat di depannya. Koper dan aktentas langsung saya sambar, untuk kemudian bergegas mencari taksi menuju kediaman Perdana Menteri Amir Sjarifuddin," katanya (hal.77).

Dokumen itu akhirnya sampai di Yogyakarta dan diserahkan kepada Presiden Sukarno.

Mengadang Kapal Volendam

Beberapa pekan setelah Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda kembali memasuki fase kekerasan. Pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan Agresi Militer I ke wilayah Republik di Jawa dan Sumatra. Untuk memperkuat pasukannya, Belanda mengirim tambahan tentara dari Eropa menggunakan kapal-kapal pengangkut.

Salah satu kapal tersebut adalah Volendam, kapal penumpang milik perusahaan Belanda yang mengangkut sekitar 3.000 tentara. Kapal itu berlayar menuju Indonesia dan harus melewati Terusan Suez. Kabar keberangkatannya diketahui para aktivis Indonesia di Mesir. M. Zein Hassan kemudian mengirim Fouad Fakhruddin ke Port Said untuk menggalang dukungan buruh pelabuhan.

Pada 9 Agustus 1947, Volendam tiba di Port Said. Kapal itu membutuhkan air dan pasokan logistik sebelum meneruskan perjalanan. Namun, upaya memasok kebutuhan tersebut menghadapi aksi buruh yang dibantu aktivis Ikhwanul Muslimin dan penduduk setempat.

Mengutip laporan Associated Press dari Port Said yang dimuat The Cairns Post pada 11 Agustus 1947, perahu-perahu kecil bergerak menghalangi kapal penyuplai yang hendak mendekati Volendam. Bendera Indonesia dan Mesir turut dikibarkan dalam aksi tersebut.

M. Zein Hassan, menukil Al-Balagh edisi 10 Agustus 1947, menyebut aksi tersebut berkembang menjadi bentrokan dengan polisi di perairan pelabuhan. Ketika sebuah kapal penyuplai yang dikawal polisi berusaha mendekati Volendam, para buruh mengejarnya dan sebagian berhasil naik ke atas kapal.

"Motor-motor boat yang penuh buruh Mesir itu mengejar motor-boat besar itu dan sebagian mereka dapat naik ke atas deknya," tulis Al-Balagh.

Mereka kemudian menguasai ruang kemudi dan membelokkan kapal menjauh dari Volendam. Laporan yang sama menggambarkan bagaimana upaya memasok kapal Belanda akhirnya gagal. Di tengah ketegangan tersebut, polisi bersenjata berada di lokasi, sementara massa terus memenuhi kawasan pelabuhan. Aksi itu membuat Volendam tidak dapat menerima pasokan sebagaimana direncanakan.

Volendam baru bisa merapat di Pelabuhan Ismailia yang dikuasai Inggris. Buruh dan para aktivis menyambut mereka dengan kibaran bendera merah putih serta pekikan-pekikan, "Hancurkan imperialisme Belanda. Hidup Indonesia Merdeka!"