tirto.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara, Nawawi Pomolango, mengaku menyesal sudah menghadiri debat perdana calon presiden (capres) tadi malam di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat.
Menurut Nawawi, dia rela berangkat dalam kondisi lelah dari acara Hakordia menuju KPU demi mendengar gagasan para capres mengenai penanganan korupsi. Kendati demikian, dia mengaku kecewa karena apa yang disampaikan ketiga capres tidak sesuai harapan.
"Capek-capek dari sini, saya bela-belain karena saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi tidak yang bisa ditawarkan oleh beliau. Bahasanya hanya menguatkan KPK, tapi seperti apa tidak ada. Saya jadi menyesal kenapa harus bermacet-macetan semalam," kata Nawawi di Jakarta, Rabu (13/12/2023).
Nawawi sendiri masih optimis mengenai KPK yang akan tetap tegak lurus memberantas korupsi. Dengan kepemimpinannya, dia masih meyakini integritas seluruh pegawai KPK masih dipegang erat.
"Itu yang kemudian menguatkan saya dan itu masih tersisa integritas yang kita butuhkan dengan instrumen aturan apapun," tutur Nawawi.
Ditegaskan Nawawi, jika menginginkan KPK menjadi seperti dulu, tentu tidak mungkin lagi dilakukan. Bahkan mengenai aturan Undang-Undang KPK yang ada, hal itu tidak menjadikan marwah pemberantasan korupsi berubah.
Lebih lanjut Nawawi menyatakan, KPK pun akan tetap mendahulukan pencegahan hingga akhirnya ada penindakan. Ia tetap memastikan, segala upaya pemberantasan korupsi menjadi komitmen yang tidak pernah berubah sejak dia 4 tahun lalu masuk ke lembaga antirasuah itu.
Diketahui, dalam debat perdana yang diselenggarakan semalam mengusung tema pemerintahan, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Debat berlangsung selama 150 menit dengan jeda iklan di antaranya 30 menit.
Beberapa mengenai korupsi yang tercetuskan dari debat tersebut, seperti Capres Ganjar Pranowo yang menyatakan akan segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, memiskinkan para koruptor, dan menaruh setiap tersangka korupsi di Lapas Nusakambangan. Sementara, Capres Anies Baswedan menyatakan akan merevisi Undang-Undang KPK jika terpilih.
Capres Prabowo Subianto pun sepakat KPK harus diperkuat. Tak hanya KPK, kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengawas lain, seperti BPK, BPKP, dan inspektorat di semua instansi pemerintah, harus diperkuat untuk mencegah terjadinya korupsi.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang
