Keputusan Isu Libur Sekolah saat Ramadan Akan Diambil Pekan Ini

tirto.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan, wacana keputusan libur sekolah selama bulan Ramadan akan diambil pekan ini. Dia menyebut, keputusan tersebut akan diambil berdasar pada hasil rapat gabungan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga Kementerian Agama (Kemenag).

“Insya Allah secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini, mudah-mudahan karena kan Pak Nazar (Menag, Nasaruddin Umar) sedang ke Saudi untuk urusan haji. Mudah-mudahan setelah beliau kembali sudah ada keputusan,” kata Mu’ti saat ditemui di Kantor Kemenko PMK pada Senin (13/1/2025).

Mu’ti mengatakan, hasil keputusan libur akan diumumkan langsung lewat surat edaran yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian terkait. Dia pun memastikan tak akan ada perbedaan keputusan antara sekolah di bawah naungan Kemendikdasmen dan juga Kemenag.

“Tapi intinya keputusannya supaya sama antara sekolah dengan madrasah. Jangan sampai nanti selama Ramadan masa aktif sekolah dan libur itu tidak sama antara sekolah dengan madrasah,” ujar Mu’ti.

Mu’ti mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini tengah menggodok tiga opsi libur Ramadan yang menjadi usulan dan tengah diperbincangkan masyarakat yakni libur penuh selama Ramadan, libur sebagian atau masuk penuh seperti biasa.

“Yang pertama kan ada yang mengusulkan libur penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat. Yang kedua itu paro-paro artinya ada sebagian. Biasanya kalau yang berlaku sekarang itu kan awal Ramadan itu libur,” ujarnya.

“Jadi misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadan sampai misalnya empat hari atau lima hari Ramadan pertama libur, kemudian habis itu masuk seperti biasa. Kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur biasanya bisa dua hari atau tiga hari menjelang Idul Fitri libur sampai nanti selesainya rangkaian mudik yang berlaku,” sambung Mu’ti.

Akan tetapi, dia menyebut usulan tersebut akan semua dipertimbangkan dan menjadi bagian dari aspirasi publik. Adapun terkait dengan hasilnya, Mu’ti menyebut pihak terkait akan mengkaji secara matang.

“Kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik,” ujar Mu’ti.