Kepala BPJPH Paparkan Capaian Kemenag terkait Sertifikasi Halal

tirto.id - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, M Aqil Irham, mengatakan sejumlah capaian penting dan strategis BPJPH, bagian dari legasi terbaik Kemenag dan juga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Berbagai capaian penting dan strategis BPJPH adalah bagian dari legasi terbaik atas kinerja Kemenag dan juga Menag khususnya dalam menghadirkan layanan publik secara profesional, akuntabel, inovatif, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas," kata Aqil Irham di Bogor, Jumat (11/10/2024).

Aqil bercerita ketika pertama kali ditunjuk untuk memimpin BPJPH. Saat itu, kata dia, regulasinya sudah ada, namun perlu disempurnakan, dan harus segera diimplementasikan.

Aqil mengaku dirinya saat itu melaksanakan amanat undang-undang untuk mewujudkan afirmasi pemerintah bagi UMK melalui kemudahan sertifikasi halal self declare dengan pendampingan dan pembiayaan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal gratis.

Selain memperkuat regulasi, kata dia, BPJPH juga melakukan berbagai upaya strategis lain seperti penyusunan standar, penetapan tarif yang jauh lebih murah, penetapan label halal, penguatan kerja sama JPH di dalam dan luar negeri, sosialisasi dan pembinaan, hingga penetapan label halal Indonesia yang berlaku secara nasional.

Aqil berkata, penetapan label halal menjadi terobosan untuk melakukan branding kelembagaan sekaligus mendorong sosialisasi kewajiban sertifikasi halal secara masif. Hal ini, jelas dia, tampak dari dilaksanakannya serangkaian kegiatan sosialisasi, edukasi, publikasi, dan bahkan fasilitasi JPH dalam sejumlah kegiatan Wajib Halal Oktober (WHO).

“Edukasi WHO yang masif di ribuan titik secara serentak dengan melibatkan berbagai stakeholder pusat dan daerah itu bahkan membuahkan penghargaan rekor MURI," ucap Aqil.

Ia juga menyebut penguatan ekosistem layanan yang menunjukkan capaian signifikan. Pada 2022, baru ada 3 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Namun, pada 2024 telah berdiri 79 LPH yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. SDM Auditor Halal saat ini berjumlah 1.740 orang.

“Kalau LPH-nya sedikit dan lokasinya jauh, tentu konsekuensi proses sertifikasi halal menjadi lebih mahal dan lebih lama. Itulah kenapa kami terus mempercepat asesmen LPH dan mendorong berdiri lebih banyak LPH dan tersebar di seluruh wilayah," tukas Aqil.

Aqil menyebut saat ini telah berdiri 269 LP3H yang tersebar di seluruh provinsi. Untuk memperkuat SDM ekosistem JPH, BPJPH terus mendorong berdirinya lebih banyak lembaga pelatihan, yang saat ini telah berjumlah 18.

Tercatat 120 ribu lebih orang berperan sebagai SDM yang terlibat langsung dalam proses bisnis layanan sertifikasi halal, baik itu sebagai auditor halal, penyelia halal, pendamping Proses Produksi Halal (PPH), juru sembelih halal, dan sebagainya. Adapun P3H saat ini sebanyak 107.566 orang.

“BPJPH juga melaksanakan arahan Gusmen untuk melakukan transformasi layanan dengan digitalisasi sistem layanan. Tujuannya agar layanan sertifikasi halal tak lagi dilakukan secara manual. Namun, secara digital, sehingga jauh lebih cepat, mudah, murah, transparan, dan akuntabel, dapat diakses dari manapun dan kapan pun," jelas Aqil.

Kemenag terus mengembangkan penerapan layanan sertifikasi halal berbasis digital melalui Sistem Informasi Halal (Sihalal), dengan menggunakan artificial intelligent (AI) dan blokchain dalam sistem pendaftaran. Selain menghadirkan kemudahan, digitalisasi sistem Sihalal juga mendukung dan memudahkan inovasi dan pengembangan ekosistem halal yang memenuhi prinsip traceability.

Aqil menyebut sejak 2019 hingga 2024, tercatat layanan sertifikasi halal BPJPH menghasilkan 5.302.257 produk bersertifikat halal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.365.892 produk bersertifikat itu melalui skema self declare.

Menurut Aqil, peningkatan layanan juga dibuktikan dengan indeks kepuasan layanan yang setiap tahunnya terus meningkat. Indeks survei kepuasan layanan BPJPH yang dilaksanakan oleh BRIN meningkat setiap tahunnya, mulai 84,46 (2021), 88,1 (2022), 85,56 (2023), dan 89,12 (2024).

Pada 2023, Indonesia berhasil masuk 3 besar pada the Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023 yang dirilis Dinar Standard Desember 2023, naik satu peringkat dari 2022. Sedangkan sektor halal food Indonesia naik dari peringkat 4 pada 2020-2021 menjadi peringkat 2 pada 2022-2023.

"Hasil positif tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya strategis BPJPH dalam penguatan ekosistem halal," kata Aqil.

Dari waktu ke waktu, jelas dia, konsistensi kesungguhan BPJPH untuk terus melakukan berbagai terobosan dan upaya strategis tersebut juga banyak mendatangkan penghargaan prestisiun, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pada 2022, BPJPH memperoleh dua rekor MURI atas kegiatan sosialisasi Wajib Halal di 1.012 titik lokasi secara serentak, dan pelatihan serentak dengan peserta terbanyak yang diikuti 20.000 calon P3H. Pada Desember 2023 lalu, BPJPH mendapatkan dua Top Digital Awards 2023, yakni Top Digital Implementation 2023 dan TOP Leader on Digital Implementation 2023 bagi Kepala BPJPH.

Pada September 2024, BPJPH menerima penghargaan sebagai 7 Most Popular Brand of the Year 2024 kategori Lembaga Negara, bersama OJK, BI, LPS, TNI, KPU dan POLRI. Lalu, BPJPH menerima penghargaan Internasional Global Islamic Finance Awards (GIFA) Championship Award on Halal Certification.

“Kami tentu bersyukur dan berterima kasih atas berbagai capaian penting dan juga penghargaan tersebut. Namun tantangan dan kompetisi industri halal global juga semakin besar. Sehingga, capain yang ada justru harus dijadikan cambuk untuk terus bekerja dan berkinerja secara lebih baik lagi," pungkas Aqil.