tirto.id - India dikabarkan mengubah nama negara menjadi Bharat. Awal mula spekulasi India akan mengubah nama negara menjadi Bharat terjadi lewat undangan KTT G20 pada 7-9 September di New Delhi.
Dalam surat undangan makan malam, tertulis nama Droupadi Murmu sebagai Presiden Bharat, bukan India.
Pada kesempatan lain, Narendra Modi juga disebut menjadi Perdana Menteri Bharat, padahal, ia selama ini menduduki jabatan Perdana Menteri India.
Kejadian tersebut lantas menimbulkan spekulasi bahwa India akan merubah nama negara menjadi Bharat.
Jika benar terjadi, maka India masuk daftar negara yang mengganti nama. Sederet negara yang telah melakukan hal serupa di antaranya adalah:
- Thailand (Siam)
- Turkiye (Turki)
- Sri Lanka (Ceylon)
- Iran (Persia)
- Myanmar (Burma)
- Kongo (Zaire)
- Zimbabwe (Rhodesia).
Sejarah Nama India dan Bharat
Menurut konstitusi India Pasal 1, negara ini disebut dengan nama India dan Bharat. Hindustan juga ada panggilan lain, yang dalam bahasa Urdu bermakna tanah umat Hindu.
Nama India, Bharat, maupun Hindustan sudah jamak digunakan masyarakat setempat, meskipun India lebih banyak dikenal di dunia internasional. Dalam The Discovery of India, Jawaharlal Nehru pernah menuliskan pada bagian Bharat Mata:
"Seringkali, ketika saya berjalan dari satu pertemuan ke pertemuan lain, saya berbicara mengenai India, Hindustan dan Bharata, nama Sansekerta kuno yang berasal dari mitos pendiri ras,".
Menurut bahasa Sansekerta yang ditulis 2.000 tahun lalu, Bharat merujuk pada kawasan yang dinamakan Bharatavarsa, yang membentang dari India hingga Indonesia.
Nehru lalu menambahkan pada bagian Mahabharata,"sebuah upaya yang sangat jelas telah dilakukan untuk menekankan kesatuan India, atau Bharatvarsha seperti yang disebut dari Bharat, pendiri ras yang melegenda.
"Nama sebelumnya adalah Aryavarta, tanah para Arya, terbatas pada India Utara hingga pegunungan Vindhya di India Tengah. Dari Aryavarta hingga Bharatvarsha, nama-nama diberikan untuk memetakan wilayah para penyembah berhala,".
Narendra Modi Ganti India Jadi Bharat?
Perdana Menteri India, Narendra Modi, bersama partai berkuasa BJP (Bharatiya Janata Party) selama ini dinilai sering mengganti nama kota atau tempat yang terkait dengan zaman kolonial Inggris dan periode Mughal.
Salah satunya ialah Taman Mughal di Istana Kepresidenan, New Delhi, yang diganti menjadi Amrit Udyan.
Penulisan nama Droupadi Murmu sebagai "Presiden Bharat" dan bukan "Presiden India" pada undangan makan malam untuk tamu KTT G20 turut menimbulkan spekulasi pergantian nama negara.
Menurut Naresh Bansal, anggota parlemen asal BJP, nama India merupakan pemberian Inggris yang pernah menjajah wilayah ini. Oleh sebab itu, India juga layak diganti karena sudah menjadi simbol kolonial.
"Inggris mengubah nama Bharat menjadi India. Negara kami telah dikenal dengan nama 'Bharat' selama ribuan tahun. Nama 'India' diberikan oleh Raj kolonial dan merupakan simbol dari perbudakan," ucap Bansal, seperti dikutip Al-Jazeera.
Di lain sisi, Roop Rekha Verma, seorang profesor filsafat, menilai pergantian nama yang dilakukan selama ini menjadi bentuk intoleransi pemerintahan Narendra Modi, termasuk India yang akan diubah menjadi Bharat.
"Kami melihat ada pengabaian terhadap konstitusi dan hukum. Jika Mahkamah Agung memberikan perintah dan pemerintah tidak menyukainya, perintah akan diubah," kata mantan wakil rektor Universitas Lucknow, Uttar Pradesh itu.
"Saya tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi saya pikir karena aliansi yang telah dibentuk oleh oposisi, mereka sekarang telah menetapkan untuk menghapus nama India juga," lanjutnya, seperti dikutip dari laman Anadolu Agency.
Pemerintah India rencananya bakal mengadakan sidang parlemen khusus pada tanggal 18-22 September 2023. Namun, mereka belum mengumumkan agenda rapat hingga menimbulkan spekulasi baru tentang pergantian nama India menjadi Bharat.
Respons Negatif Partai Oposisi India
Sejumlah kalangan oposisi di India menyampaikan kritikannya terhadap rencana pergantian nama negara menjadi Bharat.
Jairam Ramesh, pemimpin partai oposisi utama, Kongres Nasional India, menyindir via media sosial X,"Sekarang, Pasal 1 dalam Konstitusi dapat berbunyi: 'Bharat, yaitu India, akan menjadi sebuah Persatuan Negara. Tetapi sekarang 'Persatuan Negara Bagian' ini sedang diserang,".
Shashi Tharoor, anggota legislatif lainnya, juga menyatakan sikap tidak setuju dengan rencana pergantian nama negara hingga membuang kata India.
Padahal, ia mengklaim India mempunyai nilai tersendiri dan sudah dibangun selama berabad-abad lamanya.
"Meskipun tidak ada larangan di konstitusi untuk menyebut India sebagai 'Bharat', yang merupakan salah satu dari dua nama resmi negara ini, saya harap pemerintah tidak sebodoh itu dengan membuang 'India', yang memiliki nilai merek yang tak terhitung dan sudah dibangun selama berabad-abad," tulis Tharoor melalui X.
