tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan anggaran mencapai Rp95 triliun untuk bidang ketahanan pangan 2023. Anggaran itu akan digunakan untuk mendorong ketersediaan, akses hingga peningkatan kualitas pangan.
“Di bidang ketahanan pangan ini kita akan menganggarkan Rp95 triliun untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta dikutip Antara, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Anggaran ketahanan pangan tersebut naik 0,9 persen dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp94,1 triliun. Angka ini sempat mengalami penurunan pada 2020 yang hanya Rp73,6 triliun dibandingkan pada 2019 senilai Rp100,2 triliun.
Secara rinci, anggaran ketahanan pangan Rp95 triliun itu mencakup anggaran ketahanan pangan oleh Belanja Pemerintah Pusat Rp72,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp22,1 triliun.
Isa menjelaskan arah kebijakan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp95 triliun ini mencakup untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis serta mendorong terciptanya sumber daya manusia (SDM) pertanian dan perikanan yang berdaya saing.
Kemudian mendorong pemanfaatan teknologi dan data, pengembangan iklim inovasi serta memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan berkelanjutan. Selanjutnya juga mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan atau waduk.
Anggaran ketahanan pangan ini akan dialokasikan kepada beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR hingga Bappenas.
Adapun target pemanfaatan anggaran ketahanan pangan oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) meliputi kawasan fasilitas penerapan budidaya padi 279,55 ribu hektar dan kawasan fasilitas penerapan budidaya jagung 40 ribu hektar.
Berikutnya, kawasan kedelai 350 ribu hektar, bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan 9.275 unit, bantuan benih dan calon induk ikan 118 juta ekor serta bantuan sarana chest freezer atau peti belu 300 unit.
Pembangunan bendungan lanjutan 23 unit dan bendungan baru tujuh unit, pembangunan jaringan irigasi 6.900 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi 98.700 ha melalui Kementerian PUPR dan 3.213 hektar melalui Kementan.
Sebelumnya, Kemenkeu mendorong percepatan pemanfaatan anggaran ketahanan pangan. Hal itu dilakukan dalam rangka mitigasi risiko inflasi yang berasal dari bahan pangan agar semakin menekan inflasi pangan bergejolak atau volatile food.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan inflasi volatile food pada Agustus 2022 mengalami penurunan ke level 8,93 persen (yoy) dari 11,47 persen pada bulan sebelumnya.
"Untuk memitigasi risiko inflasi yang berasal dari bahan pangan maka pemerintah akan mendorong percepatan dan efektivitas pemanfaatan anggaran ketahanan pangan," katanya dikutip dari Antara, Jumat (2/9/2022).
Febrio menjelaskan penurunan inflasi volatile food pada Agustus sendiri terjadi karena normalnya pasokan produk hortikultura, seiring membaiknya panen di daerah-daerah sentra produsen pangan. Tidak hanya itu dia juga menjelaskan harga minyak goreng juga mencatatkan penurunan seiring harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang melambat.
Di sisi lain, inflasi harga diatur pemerintah atau administered price pada Agustus 2022 sedikit meningkat ke 6,84 persen (yoy) dari realisasi Juli yang sebesar 6,51 persen. Walaupun begitu, tarif angkutan udara mengalami penurunan seiring dengan penurunan harga avtur dan pembebasan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pendaratan dan penyimpanan pesawat di bandara.
Lebih lanjut, dia menjelaskan anggaran subsidi dan kompensasi energi yang terus meningkat sejak 2020 telah melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sementara itu inflasi inti pun turut mengalami kenaikan pada Agustus 2022 yaitu sebesar 3,04 persen (yoy) dari Juli yang sebesar 2,86 persen.
Kemudian inflasi inti terjadi pada hampir seluruh kelompok barang dan jasa seperti sandang, layanan perumahan, pendidikan, rekreasi. Kemudian penyediaan makanan, minuman dan restoran.
"Meningkatnya inflasi inti ini menunjukkan pemulihan daya beli masyarakat yang semakin kuat," bebernya.
Editor: Anggun P Situmorang
