Menuju konten utama

Kemenkes: Wilayah IKN di Penajam Paser Utara Endemik Malaria

Kemenkes menyebut aktivitas ilegal perambahan hutan menjadi salah satu penyebab tingginya kasus malaria di wilayah IKN Nusantara.

Kemenkes: Wilayah IKN di Penajam Paser Utara Endemik Malaria
Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (25/2/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

tirto.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan satu daerah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berstatus wilayah endemik malaria tinggi.

Anggota Direktorat Jenderal (Ditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Helen Dewi Prameswari menyatakan daerah tersebut merupakan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur.

“Untuk IKN yang sampai saat ini masih ada satu Kabupaten yaitu Penajam Paser Utara. Di mana ini Penajam Pasir Utara sendiri masih daerah endemik malaria,” kata Helen dalam konferensi pers Hari Malaria Sedunia 2023 yang diikuti secara daring, Selasa (2/5/2023).

Helen menyatakan untuk wilayah Kalimantan Timur sudah ada 4 kabupaten/kota yang masuk status eliminasi malaria. Sisanya ada dua daerah berstatus eliminasi rendah, tiga eliminasi sedang, dan satu eliminasi tinggi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Helen menyampaikan daerah PPU yang memiliki endemis malaria tinggi berada di perbatasan dan bukan di pusat wilayah IKN.

“Kita tahu bahwa IKN itu berbatasan antara PPU dengan Kutai Kartanegara. Jadi 60 persen wilayah IKN itu di PPU dan 40 persen di wilayah Kutai Kartanegara. Dan untuk di wilayah PPU sendiri masih endemis tinggi, tapi di titik IKN-nya bukan merupakan titik endemisnya. Jadi titik endemisnya ada di wilayah perbatasan lintas batas,” jelas Helen.

Helen menyebut aktivitas ilegal perambahan hutan menjadi salah satu penyebab tingginya kasus malaria di wilayah IKN.

“Jadi permasalahan di sana karena permasalahan perambahan hutan ya, ilegal logging kayu dan lain-lainnya dan di situlah permasalahan harus kita selesaikan,” ujar Helen.

Menurut Annual Parasite Incidence (API) yang merupakan indikator untuk menentukan tren morbiditas malaria dan menentukan endemis suatu wilayah, daerah IKN masih memiliki nilai endemis yang cukup tinggi.

“Angka infeksi di wilayah IKN itu sebesar 7.67 di mana untuk API itu kurang dari satu (seharusnya) tapi di IKN ada 7.6 (nilai indikator API). Untuk kasus positif (malaria) di IKN ada 1.228 kasus pada tahun 2022,” tutur Helen.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Imran Pambudi menyatakan IKN menjadi salah satu daerah sorotan penanganan malaria sehubungan dengan momen peringatan Hari Malaria Sedunia 2023.

“Karena sekaligus kita bisa mengkampanyekan bebas malaria ini, dan juga ini kan tempat yang baru sehingga kita bisa mengadvokasi semua pihak sama sama membebaskan Indonesia bebas malaria,” ujar Imran dalam kesempatan yang sama.

Menurut laporan Kemenkes, pada 2022 tercatat total 443.530 kasus malaria di Indonesia. Sebanyak 393.801 kasus tersebut ditemukan di wilayah Provinsi Papua, atau 89 persen total kasus malaria di Indonesia.

“Sebagian besar memang ada di wilayah Timur, di Papua, Sulawesi Selatan serta PPU (Penajam Paser Utara) di Kalimantan, di mana ini sebagian wilayahnya masuk di IKN,” kata Imran.

Baca juga artikel terkait IKN NUSANTARA atau tulisan lainnya dari Mochammad Fajar Nur

tirto.id - Kesehatan
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Gilang Ramadhan