Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI memperkuat diplomasi publik dan negosiasi internasional sebagai strategi memperkokoh posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global dan memimpin diplomasi kehutanan internasional.
"Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, dalam keterangan di Jakarta, Kamis (6/8/2026) dilansir dari Antara.
Hal itu disampaikan Ristianto setelah Kemenhut menyelenggarakan Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) di Bandung, Jawa Barat, pada 4-5 Agustus 2026.
Pelatihan itu diselenggarakan kolaborasi Kemenhut bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) dengan dukungan International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dia menjelaskan langkah penguatan diplomasi dilakukan sejalan dengan arah kebijakan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, yang mendorong Indonesia tidak hanya menjadi penjaga hutan tropis dunia, tetapi juga tampil sebagai pemimpin dalam diplomasi kehutanan internasional.
Penguatan diplomasi dinilai semakin penting agar berbagai keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari tidak hanya diakui, tetapi juga dipercaya dan menjadi rujukan dunia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan ekonomi hijau.
Mengacu pada visi Presiden Prabowo Subianto, Raja Juli ingin penguatan diplomasi kehutanan menjadi salah satu prioritas untuk memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum global.
Ristianto menambahkan setiap aparatur negara yang terlibat dalam forum internasional merupakan diplomat bagi bangsanya. Karena itu keberhasilan diplomasi Indonesia ditentukan oleh kemampuan seluruh unsur pemerintah menyampaikan pesan nasional yang konsisten, kredibel, berbasis data, dan mampu membangun kepercayaan.
Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, lanjutnya, Indonesia tidak hanya berkepentingan menjaga kelestarian hutannya, tetapi juga aktif menawarkan praktik terbaik, inovasi kebijakan, dan kerja sama internasional untuk mendukung pencapaian target iklim global, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan berkelanjutan.
Untuk itu Ristianto menggarisbawahi empat agenda strategis kehutanan Indonesia yang memerlukan dukungan diplomasi publik yang kuat, yaitu memperluas pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+) dan memperkuat International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai wadah kerja sama pengelolaan gambut tropis.
Selain itu pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi global pengelolaan mangrove, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.
Keempat agenda tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia menunjukkan pengelolaan hutan berkelanjutan mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.
