tirto.id - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) terus mengantisipasi dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah (Timteng) dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna memastikan keselamatan jemaah umrah serta kesiapan penyelenggaraan haji 2026.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, merespons dinamika politik di Timteng usai Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, serta serangan balasan Iran yang menyasar sejumlah negara di kawasan teluk.
Dahnil menegaskan, keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah. Saat ini, sebagian jemaah telah kembali ke Tanah Air, sementara lainnya masih menunggu kepastian penerbangan, khususnya yang menggunakan maskapai transit. Berdasarkan data Kemenhaj, tercatat sebanyak 7.782 jemaah sudah kembali ke Tanah Air, pada 28 Februari hingga 2 Maret 2026.
“Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh pihak terkait untuk memastikan jemaah dapat kembali dengan aman,” kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).
Sebagai langkah antisipatif, Kemenhaj telah mengimbau penundaan keberangkatan umrah dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan eskalasi situasi serta hasil koordinasi lintas kementerian. Hingga penutupan musim umrah pada April mendatang, tercatat lebih dari 43 ribu calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat pada periode Maret–April.
“Kami mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jemaah,” kata Dahnil.
Untuk mendukung proses kepulangan jemaah, kata Dahnil, Kemenhaj menyiapkan dua skema, yakni meminta penambahan armada Garuda Indonesia selama periode Ramadhan serta menyiapkan penyesuaian skenario penerbangan apabila eskalasi situasi meningkat.
“Jika diperlukan, akan ada penambahan armada dan penyesuaian rute agar jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan tepat waktu,” kata dia.
Di sisi lain, Kemenhaj memastikan seluruh perangkat pelayanan haji 2026 telah dipersiapkan lebih dini. Pemerintah optimistis penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan sesuai jadwal dengan tetap menyiapkan sejumlah skenario antisipatif.
“Kami mempersiapkan seluruh perangkat layanan lebih awal agar penyelenggaraan haji 2026 berjalan optimal. Namun demikian, kami tetap menyiapkan berbagai skenario mitigasi sebagai langkah kehati-hatian,” kata dia.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan agar penyelenggaraan haji bersih dari praktik rente, kartel, maupun manipulasi.
“Pesan Presiden sangat jelas, wajah kementerian harus menjadi wajah integritas, bersih, dan transparan. Tidak boleh ada praktik yang mencederai kepercayaan umat,” kata Dahnil mengutip arahan Prabowo.
Editor: Abdul Aziz
Masuk tirto.id































