Kejagung Resmi Serahkan Uang Sitaan Rp13 Triliun ke Pemerintah

Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai Rp17 T, tetapi sekitar Rp4,4 T belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari dua korporasi.

Ayu Mumpuni

Terbit 20 Oct 2025 12:44 WIB

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin saat menyampaikan laporan penyitaan dari kasus korporasi CPO kepada pemerintah, Senin (20/10/2025). tirto.id/Ayu Mumpuni

tirto.id - Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPO. Total Rp13.255.244.538.149 uang yang diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dari pantauan reporter Tirto di lapangan, tumpukan uang senilai Rp2,4 triliun dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin pun menyerahkan berita acara penyerahan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

“Total kerugian negara Rp17 T dan kami akan serahkan Rp13,255 triliun. Karena Rp4,4 diminta oleh Musim Mas dan Permata Hijau minta penundaan,” kata Burhanuddin dalam sambutannya di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Burhanuddin menjelaskan, penundaan uang pengganti yang diminta dua perusahaan tersebut dalam bentuk kelapa sawit, kebun sawit, dan perusahan sawitnya. Dia pun menegaskan bahwa kepada tersangka korporasi itu telah ditegaskan untuk tidak berlama-lama menyerahkan sisa uang pengganti.

Menurut Burhanuddin, Rp13 triliun ini adalah uang pengganti dari tersangka korporasi Wilmar Grup senilai Rp11,88 triliun. Kemudian, dari Permata Hijau Grup Rp1,86 miliar dan Musim Mas Rp1,8 triliun.

“Keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap pemulihan kerugian merupakan wujud upaya Kejaksaan dalam menegakan keadilan ekonoki yang semuanya ditujukan untuk kemakmuran rakyat,” ungkap Burhanuddin.

Penyerahan uang pengganti dari Kejaksaan kepada pemerintah itu diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai bahwa uang ini akan bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan.

“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih. Kalau satu kampung Rp22 miliar, kampung untuk nelayan yang selama 80 tahun Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan diurus oleh negara,” ujar Prabowo.

Diungkapkan Prabowo, hingga akhir 2026 akan ada perbaikan kampung nelayan. Setiap kampung nelayan diperkirakan memiliki penduduk 5 juta orang.

“Rp13 triliun ini bisa bangun 600 kampung melayan. Satu kampung nelayan 2000 KK kalau dengan istri dan anak 3, itu 5000 per desa. Kalau kali 1000 itu 5 juta orang desa bisa hidup layak,” ucap Prabowo.