10 dari 15 artikel

Kampus Bermasalah yang Aktif Kembali

Kemenristekdikti membekukan 243 kampus bermasalah pada 2015. Kini ada 100 kampus yang aktif kembali.

Terbit 28 Nov 2018 08:45 WIB,

Waktu baca ±8 menit

Ilustrasi Ijazah Palsu. tirto.id/Lugas

tirto.id - Pada 2015, Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) menggerebek wisuda abal-abal dari lulusan kampus milik Yayasan Aldiana Nusantara: Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Telematika, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Suluh Bangsa, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT).

Lebih dari 1.000 mahasiswa yang ikut diwisuda tapi tanpa mengikuti perkuliahan. Mereka berdalih mereka kuliah lewat metode kelas jauh. Namun, berkas-berkas administrasi studi tidak bisa ditunjukkan sama sekali.

Yayasan Aldiana Nusantara bukan satu-satunya yang jadi sasaran saat itu. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengincar banyak kampus yang ditengarai menjualbelikan ijazah dengan modus kuliah fiktif. Dari hasil evaluasi, Menteri Mohamad Nasir memutuskan menonaktifkan 243 kampus bermasalah.

Direktur Pembinaan Direktorat Kelembagaan Kemenristekdikti Totok Prasetyo berkata penutupan itu bukan cuma terhadap kampus bermasalah yang menerbitkan ijazah abal-abal, tapi atas kampus sepi peminat.

Dalam perjalanannya, Kementerian "membina" kampus-kampus itu. Terhitung sampai November 2018, dari 243 kampus itu, sudah ada 100 kampus yang statusnya aktif kembali kini, 91 kampus ditutup, 14 kampus masih dalam pembinaan, 1 kampus dalam status alih kelola, 2 kampus dalam proses alih bentuk, dan 35 kampus tanpa keterangan.

Dari 100 kampus yang aktif itu, menurut Totok, sudah melalui proses pembinaan. Ia menegaskan tugasnya membina kampus, bukan membinasakan. Setiap kampus diberikan waktu 6 bulan untuk memperbaiki diri. Bila ada progres, maka akan terus dibina, selanjutnya diaktifkan kembali. Bila tidak, akan ditutup.

“Yang sudah ditutup itu yang sudah tidak ada proses belajar mengajarnya, sudah tidak mau bicara lagi untuk menjadi perguruan tinggi. Jadi sudah tutup,” ujar Totok kepada Tirto.

Yang Dibekukan dan Aktif Lagi

Dua di antara kampus yang ditutup adalah milik Yayasan Aldiana Nusantara: STT Telematika dan STKIP Suluh Bangsa. Ada juga STIE Adhy Niaga di Bekasi, yang gagal menunjukkan data lulusan mahasiswanya.

Masing-masing kampus yang ditutup itu juga sudah diberikan kesempatan untuk membenahi diri, menurut Totok. Tapi, karena gagal memberi progres yang baik, Kementerian memutuskan menutupnya.

Nasib tiga kampus itu kurang mujur dibandingkan 100 kampus bermasalah yang sudah aktif lagi. Sebab, meski tidak benar-benar “bersih” dari masalah, 100 kampus itu masih bisa hidup dan mengulangi kesalahan yang sama.

Dua kampus yang tetap aktif meski mengulangi kesalahan yang sama itu termasuk STIE ISM (beralamat di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang) dan STMIK Triguna Utama (Cinere, Depok). Pada 2016, kedua kampus ini masih mencuri-curi kesempatan berbuat nakal. Keduanya pernah menggelar ujian skripsi serentak dengan menggunakan dosen penguji dari luar. Anehnya, dosen penguji tidak berhak menentukan kelulusan mahasiswa.

Temuan terbaru Tim EKA pada awal Oktober 2018 menunjukkan kedua kampus itu melakukan praktik skripsi jiplakan dan meluluskan mahasiswa tanpa menyelesaikan tesis. Khusus STMIK Triguna Utama bahkan mengeluarkan 728 ijazah tanpa dasar.

Temuan kami: ada peran seorang staf khusus menteri bernama Abdul Wahid Maktub, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, yang minta "bantuan" melalui memo pribadi kepada Totok agar kedua kampus bermasalah itu dipulihkan. Menteri Nasir, atasan Maktub, adalah politikus PKB. Kedua kampus itu milik Mardiyana, pemain lama dalam jaringan jual beli gelar dan ijazah sejak 2000.

Kedua kampus itu akan dijadikan satu pengelolaan di bawah Universitas Pelita Bangsa, notabene milik Mardiyana. Bersama istrinya, Mardiyana memiliki tiga sekolah tinggi di bawah Yayasan Pelita Bangsa yang berlokasi di Cikarang Pusat, Bekasi.

Meski ada temuan itu, Ketua STIE ISM Bobby Reza berdalih Kementerian tak pernah membekukan kampusnya melainkan "statusnya adalah pembinaan".

Maktub saat ditanya perannya dalam kasus ini membantah temuan Tirto. Menurutnya, memo yang dia tulis untuk Totok adalah upaya agar proses mengaktifkan kembali kampus bermasalah tidaklah lamban.

Mardiyana berdalih rencana penggabungan kampus-kampus bermasalah miliknya tak ada kaitan dengan kasus-kasus lama yang melibatkan dirinya.

Ironi Perguruan Tinggi

Pemerintah punya pekerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan perguruan tinggi. Sayangnya, pemerintah masih mengandalkan perguruan tinggi swasta. Dari 3.254 perguruan tinggi di Indonesia, hanya 122 saja yang negeri.

“Kalau enggak ada swasta, kayak apa tugas pemerintah beratnya?” kata Totok.

Mengaktifkan kembali kampus yang sempat bermasalah ini semacam solusi agar jumlah lulusan perguruan tinggi setidaknya terus stabil. Sayangnya, banyak lulusan perguruan tinggi tidak menjamin menekan angka serapan kerja. Masih banyak lulusan sarjana yang akhirnya menganggur.

Menteri Nasir pernah menyebutkan dari 7 juta pengangguran di Indonesia, 8,8 persennya adalah sarjana. Artinya, ada 630-an ribu sarjana yang menganggur. Beberapa penyebabnya: rendahnya mutu dan keterampilan lulusan serta kementerian terlalu mudah memberi izin pendirian kampus swasta.

Ini tentu ironi. Saat banyak lulusan sarjana dari kampus-kampus yang menerapkan proses belajar yang benar saja masih menganggur, masih ada praktik jual beli ijazah bodong lewat modus perkuliahan fiktif. Parahnya, pemerintah memfasilitasi kampus-kampus bermasalah ini meningkatkan statusnya dan memberikan akreditasi.

STIE ISM, misalnya. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi memberikan akreditasi B untuk pascasarjana di kampus ini. Padahal, ada bukti konkret kampus ini melakukan kuliah fiktif.