tirto.id - Pemerintah tengah melakukan penyelidikan anti-dumping atas produk produk impor Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) atau plastik lembaran yang berproses bentangan dua arah berbasis polypropylene asal Malaysia dan China dengan pos tarif 3920.20.10, ex.3920.20.91, dan ex.3920.20.99.
Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Bachrul Chairi menyampaikan, penyelidikan tersebut telah dimulai sejak Rabu, 7 Agustus 2019 lalu.
Ia juga menyampaikan bahwa KADI telah menyampaikan informasi terkait dimulainya penyelidikan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti industri dalam negeri, importir, eksportir/produsen dari negara yang dituduh, serta perwakilan pemerintah negara yang dituduh.
"Bagi pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan tambahan informasi, tanggapan secara tertulis, dan/atau permintaan dengar pendapat (hearing) yang berkaitan dengan penyelidikan dan kerugian," ujar Bachrul di Jakarta, Jumat (9/8/2019).
Dasar hukum penyelidikan tersebut tertuang dalam sejumlah ketentuan. Di antaranya, adalah Pasal lima Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 serta Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013.
Selama tiga tahun terakhir, diketahui bahwa total impor Indonesia untuk produk BOPP asal Malaysia dan China mengalami peningkatan dengan tren sebesar 11 persen.
Pada 2016, total impor Indonesia dari kedua negara tertuduh tercatat sebesar 18.507 MT, kemudian melonjak menjadi 24.781MT pada 2017, dan menjadi 22.949 MT pada 2018.
Sementara, pangsa impor dari kedua negara tersebut memiliki nilai dominan sebesar 51persen dari total impor BOPP Indonesia.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Zakki Amali
