tirto.id - Presiden Joko Widodo menyatakan TNI-Polri tak bisa ikut-ikutan dalam urusan Demokrasi. Ia menilai disiplin TNI-Polri berbeda dengan masyarakat sipil.
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi ikut dalam urusan demokrasi," kata Jokowi dalam pidato pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Jakarta, Selasa (1/2/2022).
Jokowi meminta TNI-Polri untuk berbenah soal kedisiplinan anggotanya.
"Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan, enggak boleh. Dengar, berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada," tegasnya.
Menurut Jokowi, disiplin itu juga berlaku bagi keluarga anggota TNI-Polri di rumah. Ia menekankan TNI-Polri harus ingat posisinya tersebut, termasuk dalam urusan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Jokowi meminta kepada jajaran TNI-Polri untuk mendukung pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu sudah disetujui pemerintah dan mayoritas Fraksi di DPR.
Dia mengingatkan jangan ada anggota TNI-Polri dan keluarganya yang menolak pemindahan ibu kota tersebut.
"Apalagi di WA grup, dibaca gampang. Hati-hati dengan ini, dimulai dari hal-hal yang kecil dan nanti membesar, kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI dan Polri," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan
