Jokowi: Syarat PPKM Dihapus Total jika Kasus COVID Terkendali 100%

Reporter: Andrian Pratama Taher - 9 Mei 2022 21:40 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Presiden Jokowi memberi syarat untuk penghapusan total Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
tirto.id - Presiden Jokowi memberi syarat untuk penghapusan total Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ia menegaskan pemerintah akan tetap menerapkan PPKM hingga terpenuhi syarat kasus COVID-19 bisa dikendalikan 100 persen.

"Tolong setelah ini disampaikan bahwa PPKM tetap berlanjut sampai betul-betul kita yakin, bahwa COVID-19 ini 100 persen bisa kita kendalikan," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

Jokowi mengakui bahwa angka kasus konfirmasi COVID sudah rendah. Ia mencatat, angka kasus terkonfirmasi kemarin 227 kasus. Namun, Jokowi ingin pemerintah tetap waspada karena kasus aktif masih ribuan.

"Memang ini sudah sangat rendah sekali, tetapi tetap kita harus waspada karena kasus aktif masih 6.192. Jadi agar ini kita waspadai, tetap kita waspadai," tegas Jokowi.

Selain soal COVID-19, Jokowi juga menyoroti sejumlah hal dalam rapat sidang kabinet paripurna. Ia menyinggung soal mudik. Jokowi berterima kasih kepada semua pihak, termasuk aparat karena arus mudik dan arus balik berjalan lancar meski masih ada keluhan.

"Kalau keluhan-keluhan kecil-kecil, ya pasti ada. Tapi yang peristiwa-peristiwa macet sampai 1,5 hari sampai dua hari, seperti terjadi pada yang lalu-lalu, ini bisa diatasi. Karena saya melihat memang persiapan manajemennya dengan pengelolaan di lapangan yang baik," kata Jokowi.

Jokowi juga menyinggung soal gejolak ekonomi global. Ia mengingatkan perang Ukraina-Rusia belum selesai sehingga memicu ketidakpastian global. Ia juga menilai sikap Amerika yang agresif meredam inflasi juga memicu resesi di sejumlah negara.

Oleh karena itu, Jokowi ingin pengelolaan ekonomi berjalan detail baik makro dan mikro. Ia pun meminta agar Sekretaris Kabinet untuk mulai melakukan rapat intensif dalam sejumlah isu.

"Saya sudah minta kemarin kepada Seskab agar setiap minggu seperti kita lakukan Rapat Terbatas mengenai PPKM, ini juga sama. Urusan pangan, urusan energi harus juga dilakukan mingguan, karena betapa pentingnya pengelolaan dua hal ini bagi stabilitas ekonomi kita, utamanya stabilitas harga dan barang-barang pokok rakyat," kata Jokowi.

Jokowi juga ingin semua jajaran peka terhadap krisis. Indonesia memang memiliki pertumbuhan ekonomi hingga 5,01 persen di kuartal 1 2022 atau lebih baik dari beberapa negara lain. Akan tetapi, Jokowi ingin semua jajaran waspada dengan musim kemarau. Ia juga meminta Kementerian Pertanian untuk memitigasi masalah penyakit kuku dan pangan pada hewan ternak.

"Saya minta ini Menteri Pertanian, segera dilakukan lockdown zonasi, lockdown di wilayah, sehingga mutasi ternak dari satu tempat ke tempat yang lain atau pergerakan ternak dari kabupaten ke kabupaten, apalagi provinsi ke provinsi betul-betul bisa dicegah," kata Jokowi.

Jokowi juga ingin agar APBN, APBD, BUMN harus mampu membangun kemandirian serta ketahanan ekonomi, sehingga percepatan realisasi belanja APBN, APBD dan juga di BUMN harus betul-betul disegerakan untuk menjaga konsumsi dan menjaga daya beli. Ia ingin agar menteri memonitor belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga BUMN agar membeli barang dalam negeri sebanyak-banyaknya sehingga berdampak bagi rakyat.

"Yang keenam, yang berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024, yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini. Saya juga minta menteri/kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing. Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama itu betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar dan tanpa gangguan," tegas Jokowi.


Baca juga artikel terkait PPKM DIPERPANJANG atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Kesehatan)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri

DarkLight