Menuju konten utama

Jokowi Minta Luhut Urusi Integrasi Transportasi Publik Jabodebek

Jokowi meminta agar moda transportasi publik di Jabodebek diintegrasikan dalam kurun satu bulan ke depan.

Jokowi Minta Luhut Urusi Integrasi Transportasi Publik Jabodebek
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kanan) berbincang bersama Perdana Menteri China Li Qiang (kiri) saat melintasi gate untuk mencoba kereta cepat di Stasiun Kereta Cepat di Halim, Jakarta Timur, Rabu (6/9/2023). ANTARA/HO-Humas Kemenko Marves/Yanelis Prasenja/wpa/YU

tirto.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar moda transportasi publik di Jabodebek diintegrasikan dalam kurun satu bulan ke depan. Ia meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membentuk organisasi untuk mengurusi persoalan tersebut.

“Jadi Presiden memerintahkan selama satu bulan ke depan untuk menyusun struktur organisasinya,” kata Luhut Binsar Pandjaitan seusai Rapat Terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Rabu siang (27/9/2023).

Ia menjelaskan persoalan integrasi moda transportasi publik akan dibawahi satu organisasi agar lebih efisien. Sehingga jangan ada organisasi dari BUMN, pemerintah daerah, pemerintah pusat terpecah-pecah.

Selain itu, kata Luhut, kebijakan itu juga mengatur tentang sistem transaksi tiket perjalanan yang terintegrasi.

"Bagaimana orang bisa beli karcis terusan, nanti karcis bulanan, untuk satu angkutan. Misal dari Bogor naik LRT, terus mungkin nanti campur dengan Bus Transjakarta dan seterusnya," ucapnya.

Perjalanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan terintegrasi dengan layanan Lintas Raya Terpadu (LRT) dan TransJakarta. Kebijakan ini untuk mengurangi kendaraan pribadi dengan mendorong perbaikan transportasi publik agar nyaman dengan ongkos yang murah.

Luhut menambahkan, pemanfaatan kendaraan berbahan bakar minyak memicu polusi yang menelan kerugian negara hingga ratusan triliun. Salah satu solusi yang kini ditempuh pemerintah adalah menyiapkan moda transportasi umum bertenaga listrik yang ramah lingkungan dan nyaman bagi pengguna.

"Misalnya bus listrik, kan harganya lebih mahal dari bus diesel, ya kita kasih (subsidi) 15 tahun daripada 10 tahun masa pembayarannya, sehingga costnya turun," katanya.

Luhut menargetkan seluruh tahapan dari kebijakan itu rampung dalam satu bulan ke depan dalam mempersiapkan bentuk organisasi hingga kebijakan subsidi.

"Nanti kita cari bentuknya selama satu bulan ini akan list down semua permasalahannya. Nanti akan kita tanya dari pendapat publik juga bagaimana kira-kira eloknya organisasinya ini kita buat, kita dengarkan pendapat semua orang nanti," katanya.

Baca juga artikel terkait LORD LUHUT

tirto.id - Sosial budaya
Sumber: Antara
Editor: Reja Hidayat