tirto.id - Presiden Joko Widodo mengklaim dirinya wajar menerima laporan tentang pemilu dari lembaga intelijen seperti Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menilai hal itu merupakan amanat undang-undang sehingga tidak bisa disebut mengganggu tatanan demokrasi.
"Gimana masa laporannya kan memang di undang-undangnya harus laporan kepada Presiden. Kalau BIN itu harus laporan kepada presiden, semua ada. Coba dibuka," kata Jokowi usai meninjau pabrik PT Pindad di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023).
Terkait kritik penggunaan intelijen untuk kepentingan politik, Jokowi tak secara gamblang membantahnya. Menurut Jokowi, dirinya sebagai presiden memang rutin menerima laporan intelijen dari kepolisian, TNI dan BIN. Ia mengatakan laporan tersebut lazim diterima semua presiden.
"Saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijen di kepolisian, intelijen di TNI, intelijen di BIN. Rutin mendapatkan laporan, baik itu berkaitan dengan politik, baik itu berkaitan dengan ekonomi, baik itu berkaitan dengan sosial, rutin dan semua presiden sama," kata Jokowi.
Jokowi sebelumnya menyebut dirinya sudah mengetahui arah koalisi partai 2024. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sukarelawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9/2023) lalu, Jokowi mengaku memiliki data intelijen terkait arah dukungan partai politik (parpol) di Pemilihan Presiden 2024.
Jokowi menegaskan bahwa dirinya mengetahui ‘jeroan’ parpol secara komplet dan mengerti ke mana arah parpol-parpol menuju.
“Saya tahu dalamnya partai saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ini mereka menuju ke mana saya ngerti. Informasi yang saya terima komplet,” kata Jokowi.
Pernyataan Jokowi lantas dikritik Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan. Mereka menilai aksi Jokowi adalah masalah serius bangsa. Presiden beserta perangkat intelijen tidak boleh menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantuan intelijen. Mereka menilai hal itu melanggar Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
"Kami memandang, pernyataan presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya. Hal ini tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia," ujar anggota Koalisi Masyarakat Sipil Julius Ibrani, Sabtu (16/9/2023).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
