tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya tidak membahas spesifik soal program makan siang gratis pada Sidang Kabinet Paripurna bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2/2024). Ia hanya meminta, agar program presiden terpilih masuk di RAPBN 2025.
"Nggak ada. Hanya dalam Sidkab (sidang kabinet) paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi usai menghadiri Rapim TNI-Polri 2024 di Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/2024).
Jokowi beralasan, hal itu perlu dilakukan agar presiden terpilih bisa lebih cepat dan lebih mudah dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, presiden terpilih tidak perlu berkali-kali membahas penganggaran di DPR.
"Supaya presiden terpilih jadi lebih cepat dan lebih mudah dan nanti penganggaran tidak kembali mengajukan anggaran kepada DPR. Inilah yang disampaikan di rapat paripurna kemarin," kata Jokowi.
Jokowi pun menegaskan tidak ada perbincangan spesifik soal makan siang gratis. "Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan," katanya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan program makan siang gratis dibahas dalam sidang kabinet. Usai rapat, pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran ini menerangkan, pembahasan anggaran makan siang adalah arahan Presiden Jokowi untuk pemerintahan Prabowo-Gibran meski belum ada putusan KPU.
"Kita kan minta arahan pak presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut keberlanjutan oki program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di in-mark di RAPBN 2025 karena nanti pelaksanaan RAPBN 2025 adalah pemerintah mendatang supaya bisa berjalan lancar dan smooth," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
