Menuju konten utama

Jokowi Harap Penggantinya Tak Perbolehkan Ekspor Bahan Mentah

Jokowi sebut Indonesia sudah menikmati berbagai hasil hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah.

Jokowi Harap Penggantinya Tak Perbolehkan Ekspor Bahan Mentah
Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat pembukaan Parliamentary Forum and the 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

tirto.id - Presiden Joko Widodo berharap presiden penggantinya pada 2024 akan tetap melaksanakan pelarangan ekspor bahan mentah. Ia berharap agar pemimpin masa depan fokus pada hilirisasi sehingga Indonesia memperoleh nilai lebih dari sumber daya alam yang dimilikinya.

“Siapapun nanti pemimpin, presiden konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita tingkatkan, jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi," kata Jokowi pada acara LVRI di Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Jokowi menuturkan pemerintah sudah menikmati berbagai hasil hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah. Ia mengatakan, nilai tambah yang diterima Indonesia setelah kebijakan diberlakukan sangat dirasakan, seperti pembukaan lapangan kerja dan pendapatan lain.

Ia mencontohkan, pemerintah resmi melarang ekspor nikel mentah selama 3 tahun terakhir. Dari kebijakan itu, pemerintah mendapatkan nilai tambah dari sebelumnya hanya mengekspor nikel mentah dengan angka Rp15 triliun naik menjadi Rp360 triliun dengan mengekspor bahan setengah jadi dan barang jadi.

“Kalau banyak yang lain tembaga. Tembaga nanti begitu, ini smelter Gresik selesai, ini juga sama setop tidak ada lagi yang namanya ekspor tembaga, semuanya harus dikerjakan ini, barang jadi di negara kita Indonesia," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan soal Freeport. Indonesia mendapatkan deviden hingga 51 persen setelah menguasai saham Freeport. Sebelumnya, pemerintah hanya mendapatkan deviden 9 persen dari Freeport.

“Coba hitung kita dari Freeport itu, kita dapat berapa sih? Dulu ya dapat deviden 9 persen. Sekarang kita dapat devidennya 51 persen, dapat pajaknya jelas lebih besar dan dapat PNBP lebih besar, kemudian dapat bea ekspor juga lebih besar. Setelah diitung-itung dari pendapatan mereka, kita 70 persen itu masuk ke negara. Dari yang sebelumnya hanya dividen 9 persen," kata Jokowi.

Pelaksanaan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah bukan tanpa tantangan. Dalam kasus larangan ekspor nikel mentah, pemerintah digugat oleh negara Uni Eropa ke WTO. Namun, pemerintah bersikap maju terus. Saat ini, Jokowi mengaku, pemerintah akan melakukan setop timah dan tembaga dalam waktu dekat.

Meski masih ada tantangan, Jokowi yakin SDM Indonesia sudah bisa mengelola sektor-sektor penting Indonesia dan aktif di hilirisasi. Ia mencontohkan bahwa 98 persen pegawai Freeport adalah orang Indonesia dan 40 persen adalah warga Papua. Ia yakin Indonesia bisa duduk di peringkat 4 atau 5 ekonomi dunia di masa depan.

“Ini (upaya hilirisasi) akan terus kita lakukan sehingga target dari yang sudah kita hitung nanti di 2030-an, Indonesia akan masuk nomor 7 GDP yang paling besar dunia. Dan pada saat Indonesia emas hitungan kita sudah masuk 4 besar atau 5 besar ekonomi dunia asal konsistensi ini terus kita jaga," kata Jokowi.

Baca juga artikel terkait PERTAMBANGAN atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz