tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta Korpri untuk mereformasi birokrasi Indonesia. Ia sebut Korpri sebagai kelompok terdepan dalam mereformasi birokrasi, mencari solusi masalah bangsa, dan mengubah citra birokrasi menjadi cepat, efisien, dan berorientasi hasil.
“Sebagai garda terdepan reformasi birokrasi, Korpri dituntut adaptif, menjawab perubahan, melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa, mengubah kerumitan birokrasi menjadi kerja yang cepat, kerja yang efisien dan kerja yang berorientasi hasil, merombak organisasi yang penuh sekat dan ego seoktoral menjadi tim yang solid dan cair, menciptakan organisasi yang adaptif, lincah, dan gesit," kata Jokowi dalam sambutan di Musyawarah Nasional Korpri, Jumat (28/1/2022).
Jokowi mengingatkan, Korpri menghadapi perubahan dunia yang sangat pesat. Perkembangan teknologi saat ini memicu disrupsi kehidupan, sementara ekspektasi publik terhadap layanan pemerintah semakin tinggi. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, masyarakat membutuhkan program yang inovatif, solusi yang kreatif, cepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan.
Oleh karena itu, Jokowi punya beberapa pesan kepada Korpri. Pertama, Korpri harus memberikan pelayanan terbaik kepada publik, bukan sebaliknya. Ia menilai, ASN sudah terlalu lama di zona nyaman dan terikat budaya birokrasi feodal. Hal tersebut membuat ASN tidak produktif.
“Budaya ini harus berubah total. ASN Indonesia harus keluar dari zona nyaman menjadi modern dan profesional," kata Jokowi.
Kedua, Jokowi berpesan seluruh sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN harus mampu digunakan secara akuntabel. Ia menilai otoritas harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Ia ingin birokrasi bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya berdampak nyata bagi masyarakat.
“Itu yang penting, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, sehingga melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanah konstitusi,” kata Jokowi.
Ketiga, para anggota Korpri harus mau dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Peserta Korpri harus berani meningkatkan kompetensi diri sehingga menjadi trend setter, bukan sebatas follower.
Para ASN harus terbuka dan menghilangkan semua ego, baik ego sektoral, ego daerah, hingga ego ilmu, kata Jokowi. Ia beralasan, masalah saat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas maupun kementerian dan lembaga tertentu.
“Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi adalah kunci menghadapi tantangan masa depan. Dengan kemajuan teknologi, tidak ada lagi toleransi bagi layanan yang rumit dan lama," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, “Jangan terpaku pada cara-cara lama. Segera terapkan cara-cara baru. Manfaatkan teknologi, terapkan e-government.”
Keempat, Korpri harus terus menjadi simpul penting persatuan dan kesatuan bangsa. Ia mengingatkan Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya. Hal itu juga tercermin dari anggota Korpri yang juga beragam dari seluruh penjuru tanah air.
“Karena itu, korpri harus jadi kekuatan yang mempersatukan bangsa untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis," kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan, perubahan nilai maupun budaya kerja bukan hal yang abu-abu, tetapi harus diwujudkan dalam etos kerja birokrasi sehingga transformasi pelayanan menjadi nyata. Oleh karena itu, perubahan harus diikuti perbaikan ekosistem yang baik. Sistem dan tata kelola harus diperbaiki serta para ASN harus diberi ruang kerja secara baik dan produktif, kata Jokowi.
Di sisi lain, talenta-talenta unggul perlu diasah dengan baik dengan pendidikan dan oelatihan yang berkualitas dna standar dunia sehingga terbentuk ASN yang berintegritas, profesional, inovatif dan kreatif.
“Saya yakin dengan reformasi birokrasi yang konsisten, ASN akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
