tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mempermasalahkan seseorang untuk merangkap jabatan sebagai ketua partai politik sekaligus menjabat di lembaga negara. Misalnya Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Ketua MPR RI.
Pernyataan tersebut disampaikan JK menanggapi dinamika Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali yang salah satu agenda utamanya adalah pemilihan ketua umum baru.
"Saya tidak pernah mendengar dari beliau (Presiden Jokowi), tapi Zulkifli Hasan yang juga ketua partai (PAN) jadi ketua MPR diterima, jadi saya pikir presiden tidak pernah menyampaikan itu," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (16/5/2016).
Lebih lanjut, JK menjelaskan, hampir 75 persen dari ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar menjabat sebagai kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota, sehingga jabatan rangkap dianggap sebagai hal yang biasa saja.
"Bahkan mereka bangga kalau ketua partai punya posisi yang baik karena jadi dihargai dan punya wibawa yang baik," kata JK.
Tetapi yang terpenting, kata JK, seseorang tersebut harus profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepada jabatan masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, JK juga menegaskan bahwa dirinya akan mendukung siapa pun yang terpilih menjadi ketua umum Golkar berikutnya.
Sebelumnya dilaporkan, Munaslub Partai Golkar telah dibuka oleh Presiden Jokowi pada Sabtu (14/5/2016) malam.
Delapan kandidat calon ketua umum Golkar adalah Ade Komarudin (nomor urut 1), Setya Novanto (nomor 2), Airlangga Hartarto (nomor 3), Mahyudin (nomor 4), Priyo Budi Santoso (nomor 5), Aziz Syamsuddin (nomor 6), Indra Bambang Utoyo (nomor 7), dan Syahrul Yasin Limpo (nomor 8).
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Abdul Aziz
