tirto.id - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menyarankan Presiden Joko Widodo agar tidak terlalu terlibat dalam politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu disampaikan JK merespons langkah Jokowi yang tidak mengundang Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023). Nasdem menjadi satu-satunya parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang tak diundang dalam acara itu.
JK meminta Jokowi mencontoh Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjelang akhir jabatannya sebagai presiden tak terlalu mengurusi politik.
"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis, lah," kata JK di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).
JK mengatakan bila topik pembicaraan Jokowi dan enam ketum parpol itu seputar pembangunan Indonesia seharusnya Surya Paloh tetap diundang. Lain halnya jika membahas politik Pilpres 2024.
"Bicara pembangunan saja, mesti harusnya diundang [NasDem], kan. Berarti ada pembicaraan politik [Surya Paloh tak diundang]," tukas JK.
Sementara itu, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) alias Cak Imin mengatakan undangan untuk enam ketum parpol itu merupakan hak sepenuhnya Istana Kepresidenan. Cak Imin mengaku tak mengetahui alasan Jokowi tak mengundang Ketum Nasdem Surya Paloh.
"Mau mengundang siapa atau mengumpulkan ketua umum yang mana, saya tidak tahu pertimbangannya," kata Cak Imin.
Dalam keterangan terpisah, Jokowi beralasan Nasdem tak diundang karena telah memiliki koalisi sendiri, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) bersama Demokrat dan PKS. Koalisi ini mengusung Anies Baswedan menjadi bakal capres pada Pilpres 2024.
"Nasdem itu, kita harus bicara apa adanya, kan, sudah memiliki koalisi sendiri," ucap Jokowi.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan dalam politik wajar saat ada pihak yang tak diundang untuk silaturahmi. Dirinya sendiri, kata dia, merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Orang nomor 1 di Indonesia itu mengatakan saat bakal calon presiden sudah resmi didaftarkan ke KPU, ia tak akan lagi mencampuri urusan tersebut.
Dalam silaturahmi di Istana Merdeka, Jokowi hanya mengundang Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Gilang Ramadhan
