Menuju konten utama

Minta Saran JK, Cak Imin Sebut Koalisi Besar Sulit Terbentuk

Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta saran Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) ihwal wacana pembentukan Koalisi Besar.

Minta Saran JK, Cak Imin Sebut Koalisi Besar Sulit Terbentuk
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) menyalami Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kiri) saat bersilaturahmi ke kediamannya di Jakarta, Sabtu (6/5/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

tirto.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengakui Koalisi Besar untuk Pilpres 2024 sulit terbentuk. Hal itu disampaikan Imin usai meminta saran Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) ihwal wacana pembentukan Koalisi Besar.

Koalisi Besar itu sendiri rencananya akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR)

"Pertama, kita tanya sekaligus beliau [Jusuf Kalla] nasihatnya soal kolasi besar, bagaimana?" kata Imin di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.

Imin menyebutkan Koalisi Besar sulit untuk disatukan lantaran dua koalisi, yakni KIB dan KKIR telah memiliki bakal capres yang digadang-gadang maju pada Pilpres 2024. KIB merekomendasikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, sedangkan KKIR mengusulkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

"Koalisi Besar memang terus diusahakan, meskipun tidak mudah, bahkan menurut Pak JK (Jusuf Kalla) sulit terjadi, tapi namannya juga usaha siapa tahu begitu," ucapnya.

Imin juga diminta agar membesarkan PKB dengan memperkuat basis pemilih menjelang perhelatan Pemilu 2024 mendatang.

"Nasihat yang beliau [JK] sampaikan, yang penting besarkan PKB, kuatkan konstituen. Di situ menjadi catatan untuk mas depan politik kita, siap menghadapi tantangan, soliditas partai yang harus diutamakan," tukas Cak Imi.

Sementara itu, Jusuf Kalla yang beken disapa JK itu mempertegas pernyataan Cak Imin yang menyatakan Koalisi Besar sulit terbentuk. JK menilai satu koalisi sulit terbentuk saat beranggotakan banyak partai politik.

"Secara pelaksanaan politiknya sulit, karena tidak mudah untuk dalam jumlah semuanya akan bersatu dalam satu calon," kata JK.

JK mengatakan tidak pernah dalam sejarah pemilu presiden Indonesia hanya satu pasangan calon.

"Dalam sejarah di Indonesia tidak pernah terjadi. Minimal tiga [capres]. Demokrasi berjalan, tidak bisa dipaksakan. Kepentingannya berbeda," tutur JK.

Koalisi Besar sendiri mencuat ke publik setelah lima ketua umum parpol bertemu dalam acara Silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN, Minggu (2/4/2023). Acara itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo

Teranyar, Airlangga Hartato dan Cak Imin menyepakati Koalisi Inti saat bertemu di Restoran Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (3/5/2023).

Koalisi Inti disebut akan menjadi penghubung antara KIB dan KKIR demi bisa terwujudnya koalisi besar pada Pilpres 2024. Airlangga mengatakan pertemuannya dengan Cak Imin mengharapkan Koalisi Besar akan terwujud. Dia berharap dari dua partai dapat menjalar ke partai lainnya untuk bergabung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan Koalisi Inti bersifat aktif. Baik PKB maupun Golkar bersama-sama mengajak partai lain untuk ikut bergabung dengan Koalisi Besar.

Politikus Partai Golkar Nusron Wahid dan politikus PKB Faisol Reza menjadi ditunjuk menjadi Ketua Tim Teknis Koalisi Besar. Penunjukan dua politisi dari partai itu sebagai bentuk keseriusan untuk membentuk Koalisi Besar gabungan dari KIB dan KKIR.

Nusron dan Faisol akan membahas dengan sejumlah tim dan menentukan langkah strategis demi memenangkan kedua partai dalam Pemilu 2024. Selain itu keduanya juga akan membahas bagaimana dua partai bisa semakin erat dalam Koalisi Inti.

Selain itu, Nusron dan Faisol bertugas membangun komunikasi dengan sejumlah partai seperti Gerindra, PAN dan PPP. Sehingga Koalisi Besar yang diharapkan oleh Airlangga dan Cak Imin bisa terwujud.

Baca juga artikel terkait KOALISI BESAR PILPRES 2024 atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Politik
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Gilang Ramadhan