tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, membantah bila partainya bersama Koalisi Indonesia Maju bakal mengusung Presiden Joko Widodo menjadi ketua koalisi besar usai menyelesaikan jabatannya pasca 2024.
"Belum pernah ada pembicaraan," kata Airlangga di Istana Negara pada Selasa (19/3/2024).
Airlangga menambahkan bahwa kehadirannya di Istana Negara dalam rangka membahas urusan pangan. Dia membantah bila ada pembicaraan yang bersifat transaksional soal jatah kursi menteri atau posisi Jokowi di masa depan.
"Ini kan rapat kabinet, urusan pangan," kata Airlangga.
Dia menegaskan bahwa Jokowi saat ini sudah memiliki partai, yaitu PDIP. Airlangga juga menjelaskan dia enggan berpolemik dengan PDIP perihal posisi untuk Jokowi.
"Pak Jokowi kan partainya sudah jelas," kata dia.
Saat disinggung mengenai kondisi politik Indonesia yang menjadi bahan pembicaraan di Sidang Komisi HAM PBB, Airlangga membela Jokowi. Menurutnya, hampir semua pemimpin negara di dunia memiliki afiliasi dengan partai politik dan menyebutnya sebagai hal biasa.
"Nggak ada tanggapan. Hampir semua presiden punya partai. Lee Kwan Yew dari PAP, Joe Biden dari Demokrat dan itu biasa," kata Airlangga.
Bantahan terkait kursi ketua koalisi besar bagi Jokowi juga dilontarkan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Dia menegaskan tak ada pembahasan soal kursi pemimpin koalisi besar bagi Jokowi.
"Itu dulu, itu dulu," kata Zulkifli Hasan.
Dia juga menyangkal bahwa partainya minta kursi menteri ke Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka sebagaimana yang dilakukan oleh Golkar.
"Hak prerogatif presiden. Terserah beliau lah yaa," kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
