Seri Operasi Intelijen

Jasir Hadibroto dan Eksekusi Mati D.N. Aidit

Oleh: Petrik Matanasi - 20 Juli 2018
Dibaca Normal 3 menit
Eksekusi mati Ketua CC PKI D.N. Aidit dilaksanakan oleh seorang perwira dari rumpun Diponegoro yang belakangan jadi Gubernur Lampung, Jasir Hadibroto.
tirto.id - Di tengah operasi Dwikora dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia, Kolonel Jasir Hadibroto harus angkat kaki dari Kisaran, Sumatra Utara. Saat itu, Jasir dan pasukannya disiagakan di sana dalam rangka operasi pendaratan ke Malaysia. Nyatanya mereka memang tidak jadi menyerbu negeri jiran itu. Ada perintah lain dari atas. Jasir dan pasukannya harus ke Jakarta. Mereka pun berangkat naik kapal.

Setelah kapal tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jasir lalu menuju Gambir. Dia mendatangi sebuah kantor di seberang stasiun Gambir, yang tak lain adalah Markas dari Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Jasir tiba pukul 15.00 tanggal 13 Oktober 1965. Dia hendak melapor kepada orang yang mengiriminya telegram agar dirinya membawa Brigade Infanteri IV (Brigif IV)/Diponegoro yang dipimpinnya ke Jawa Tengah. Orang itu tak lain adalah Panglima Kostrad.


Waktu Jasir datang melapor, Panglima Kostrad sedang tiduran di veldbed mengenakan kaos oblong. Kepada Jasir, panglima bertanya, “Ada di mana kamu saat meletus Peristiwa Madiun?” Jasir ingat apa yang dilakukannya di tahun 1948. Dia tidak berada dalam kelompok yang berseberangan dengan pemerintahan Hatta dan Panglima Siliwangi Kolonel Abdul Haris Nasution.

“Siap, Jenderal. Waktu saya baru saja menerima perintah hijrah dari Jawa Barat, kompi saya ditugaskan untuk menghadapi batalyon komunis di Wonosobo,” jawab Jasir, seperti dikatakannya kepada Kompas (5/10/1980) dan dikutip Julius Pour dalam Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan & Petualang (2010: 33).

Soeharto kemudian memberi keterangan, “Nah, yang sekarang ini memberontak, anak-anak PKI di Madiun. Bereskan mereka. Aidit berkeliaran di Jawa Tengah, bawa pasukanmu ke sana. Selesaikan.”


Tugas yang diberikan kepada Jasir adalah mengikuti pergerakan pasukan yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhi Wibowo—komandan dari Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD)—menuju Jawa Tengah, dengan misi menghabisi orang-orang komunis.

Kepada Jasir, panglima memberi komando, “kamu saya perintahkan berangkat!”


Jasir menyanggupi tugas yang diberikan Panglima Kostrad itu. Jawa Tengah bukan daerah asing bagi Jasir dan juga bagi Mayor Jenderal Soeharto, sang Panglima Kostrad itu. Di masa lalu, baik Jasir dan Soeharto pernah jadi komandan di Jawa Tengah. Keduanya bahkan kelahiran Jawa Tengah dan berasal dari rumpun Diponegoro yang berbasis di Jawa Tengah. Soeharto malah pernah jadi Panglima Divisi Diponegoro sebelum 1959.

Sementara Jasir, laki-laki kelahiran Kroya, 23 Oktober 1923 itu, pernah jadi komandan kompi dan batalyon Banteng Raider, pasukan pemukul milik Diponegoro. Dalam pasukan itu pula Letnan Kolonel Untung, pemimpin kudeta gagal G30S, pernah jadi komandan batalyon pada era setelah Jasir.


Mengejar Aidit

Jasir kemudian berada di Solo. Tentu bersama pasukannya. Namun, baru seminggu di kota itu, Soeharto datang untuk inspeksi. Solo, seperti banyak daerah di provinsi Jawa Tengah, dianggap sebagai basis Partai Komunis Indonesia (PKI). Tak heran, setelah G30S gagal Soeharto memantau serius kerja bawahannya di Solo.

“Waktu bertemu dengan saya, beliau tidak bertanya macam­-macam. Yang ditanyakan beliau justru masalah-masalah logistik; soal makanan selalu menjadi perhatian utama beliau,” aku Jasir dalam tulisannya untuk Soeharto yang berjudul "Tangguh dan Berbobot" dalam buku Diantara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun (1991: 953-955).

Jasir begitu kagum pada kepemimpinan Soeharto. Mereka berdua sama-sama pernah dididik militer Jepang dalam Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA).

Dalam tulisannya untuk Soeharto itu, Jasir mengaku punya masalah dengan PKI di masa lalu. “[Penerimaan perintah membersihkan PKI dilatarbelakangi] Rasa dendam saya terhadap orang-orang PKI dalam peristiwa Madiun pada tahun 1948, dimana saya hampir mati dibantai mereka,” akunya.


Jaringan intelijen tentu dikerahkan militer ke basis-basis PKI di Solo. Beberapa minggu setelah Soeharto datang menginspeksi, bagian intelijen dari Brigif IV mendapat informasi tentang keberadaan Ketua CC PKI Dipa Nusantara Aidit. Disebut-sebut, pada 21 November 1965, persembunyian Aidit akan pindah dari Kleco ke Sambeng, di sisi barat kota Solo. Pasukan pun dikerahkan Jasir.

Di hari yang diduga tadi, Aidit benar-benar terlihat. Ia berboncengan dengan Sri Harto, yang sebenarnya intel Kostrad, pada suatu senja. Aidit disembunyikan di rumah anggota Serikat Buruh Kereta Api.

Malamnya, sekitar pukul 21.00, setelah dikepung Letnan Dua Ning Prajitno dan anak buahnya, rumah itu didobrak dan digeledah. Aidit ditemukan di dalam lemari—yang dianggap ruang rahasia. Ia lalu digiring ke markas Brigif IV di Loji Gandrung.


Kepada Jasir, Aidit minta dibawa ke Presiden Sukarno. Permintaan itu dianggap sulit oleh Jasir. “Jika Aidit ini saya tawan dan saya serahkan hidup-hidup, nanti sudah pasti ia akan bebas, dan kalau bebas, maka perjalanan sejarah akan menjadi lain,” tutur Jasir.


Esok paginya, pada 22 November 1965, Aidit dibawa ke Boyolali menaiki jip dengan tangan terborgol. Ia satu jip dengan Jasir dalam satu iring-iringan. Namun, jip Jasir kemudian berbelok ke markas Batalyon Infanteri 444. Di tempat itulah Aidit dibawa ke dekat sumur untuk dieksekusi.

“Aidit berteriak kepada saya, daripada saya ditangkap lebih baik kalian bunuh saja,” tutur Jasir kepada Suara Pembaruan (19/9/1998) seperti dikutip Julius Pour (2010: 36).

Sebelum nyawanya dicabut paksa, Aidit sempat berpidato. Tentara-tentara yang ada di situ tampaknya enggan mendengarkan politisi sipil yang jadi musuh mereka itu mengoceh.


“Sebagai prajurit yang patuh dan penurut, langsung memenuhi permintaannya. Karena minta ditembak, ya saya kasih tembakan,” aku Jasir.

Setelah tertembak mati, tubuh Aidit dimasukkan ke dalam sumur. Sehari setelah Aidit terbunuh, pada 23 November 1965, Jasir melapor kepada Soeharto di Gedung Agung, Yogyakarta. Kala itu, Jasir merasa siap dipersalahkan atas terbunuhnya Aidit.


“Saya kemukakan pula bahwa kalau saya dianggap salah oleh Bung Karno dan mau dihukum gantung, saya sudah siap untuk dihukum,” kata Jasir dalam Diantara Para Sahabat.

Soeharto tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan Jasir. Soeharto malah bilang, “Tidak! Saya yang akan mempertanggungjawabkannya.”



Infografik Mayjend yasir habidroto


Karier Menjulang Setelah Eksekusi

Siapnya Soeharto berhadapan dengan presiden soal kematian Aidit—salah satu politikus kesayangan Sukarno—membuat Jasir makin hormat kepada Soeharto. Setelah Sukarno lengser dan Soeharto jadi presiden, Jasir memang dianggap "pahlawan" dalam narasi sejarah bikinan Orde Baru karena berhasil membunuh pemimpin tertinggi partai komunis terbesar ketiga di dunia itu.

Jika pada 1958 Jasir dipercaya Soeharo untuk membantu Kolonel Ahmad Yani dalam operasi penumpasan PRRI I di Sumatra, ia juga tetap dipercaya pada saat Soeharto jadi presiden.


Setelah terbunuhnya Aidit, Jasir ditarik ke Jakarta. Di sinilah bintangnya kian bersinar. Menurut catatan Harsya Bachtiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi TNI AD (1988: 116), Jasir pernah menjadi Panglima Komando Tempur II Kostrad dan Panglima KODAM Bukit Barisan di Sumatra dari 1971 hingga 1973. Setelahnya, dia jadi Panglima KODAM Diponegoro Jawa Tengah dari 1973 hingga 1977.


Ketika Soeharto berada di puncak kekuasaan, Jasir Hadibroto ditarik dari jabatan militernya. Dia ditunjuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi ABRI sejak 1977. Setahun kemudian, Jasir dijadikan gubernur sebuah provinsi di Sumatra yang banyak dihuni transmigran asal Jawa sejak zaman kolonial, Lampung.

Dalam Diantara Para Sahabat, Jasir mengaku, “
Selama saya menjabat sebagai Gubernur Lampung, sering saya mendapat kesan bahwa Pak Harto lebih banyak tahu mengenai Lampung daripada saya sendiri. Misalnya saja, Pak Harto lebih tahu mengenai berapa banyak modal asing yang ditanam di Lampung.” Itulah kelebihan Soeharto di mata Jasir.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Politik)


Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Ivan Aulia Ahsan