Janggalnya Cara Rini Soemarno Depak Suprajarto ke BTN

tirto.id - “Saya ditetapkan sebagai dirut BTN, tapi saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini sebelumnya. Apalagi diajak musyawarah."

Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Suprajarto, dalam konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). Suprajarto irit bicara dan hanya mau membacakan persis yang tertulis pada selembar kertas yang ia bawa.

Beberapa jam sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Tabungan Negara (BTN) baru saja menetapkan dirinya sebagai direktur utama. Tapi Suprajarto mengaku baru tahu keputusan tersebut melalui media massa.

Ia tak tahu alasan Menteri BUMN menggesernya dari BRI. Lantaran itu, ujar Suprajarto di hadapan para wartawan, "Saya tidak dapat menerima keputusan itu dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri."

Ketika ditanya, apakah dirinya memiliki masalah dengan Menteri BUMN Rini Soemarno? Ia membantah.

"Saya enggak pernah ada persoalan sama orang sih. Saya profesional aja biasa menjalankan," tegasnya.

Sinyal pergantian direksi dan komisaris di jajaran BTN memang sudah menguat sejak Juli 2019. Selain BTN, ada empat bank pelat merah lain yang masuk radar perombakan pimpinan perusahaan yakni Mandiri, BNI dan BRI.

Namun tak ada yang menyangka bahwa "kocok ulang" itu akan memaksa Suprajarto meninggalkan jabatannya. Serikat Pekerja Bank BTN dan BRI bahkan menilai, keputusan Menteri BUMN itu melecehkan profesi dan dapat memancing kemarahan para alumnus kedua bank.

Pemindahan Suprajarto ke BTN juga dianggap sebagai demosi. Sebab ukuran kapasitas Bank BTN jauh lebih kecil dari BRI --setara hanya 25 persen dari aset Bank BRI.

“Kami minta Menteri BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip Good Governance dan pelaksanaan manajemen karier bagi bankir di lingkungan BUMN melalui talent management system yang fair,” ucap Ketua Umum DPP SP BTN Satya Wijayantara dalam keterangan tertulis, Kamis (30/8/2019).

Sebaliknya, deputi bidang jasa keuangan, jasa konstruksi dan jasa lainnya, Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengaku telah berkoordinasi dengan Suprijanto sebelum keputusan itu diumumkan. Termasuk, kata dia, soal penyampaian rencana perombakan direksi BTN ke presiden.

Sayangnya, ia enggan memaparkan alasan di balik keputusan pemindahan Suprijanto tersebut. "Untuk refreshing saja. Untuk lebih mengakselerasi ke depan,” ujar Gatot.

Yang jelas, kata dia, penolakan seharusnya tak perlu terjadi dalam pengambilan kebijakan tersebut. “Ini kan masalah penugasan mau atau tidak,” ujar Gatot.

Dengan ditunjuknya Suprajarto sebagai Dirut BTN, otomatis posisinya sebagai Dirut BRI ditanggalkan. Dengan demikian, usai penolakan Suprajarto, posisi Dirut BRI dan BTN kini dilanda kekosongan jabatan.

Perombakan Dinilai Sarat Kepentingan

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Toto Pranoto, mengatakan perombakan jajaran BUMN di RUPS maupun RUPSLB, harusnya mempertimbangkan penilaian calon dari manajemen talenta. Ada juga mekanisme Tim Penilaian Akhir (TPA) di pemerintah yang dipimpin oleh presiden atau wakil presiden.

Normalnya, kata Toto, direksi BUMN menjabat selama 5 tahun. Kalau pun mereka dicopot di tengah masa kerja, hal itu dimungkinkan dalam kontrak kerja. Namun biasanya, kata Toto, langkah itu diambil kalau kinerja dianggap tidak sesuai target atau ada sebab spesifik yang lain seperti: Mengatasi defisiensi manajemen di BUMN lain yang sedang menurun.

“Pemegang saham (KBUMN) bisa mencopot BoD kalau kinerja dianggap tidak sesuai target atau ada sebab spesifik yang lain,” ucap Toto saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (30/8/2019).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyangsikan keputusan Rini. Perombakan ini, kata Bhima, diduga kuat tidak berdasarkan kepada penilaian kinerja. Ia mencontohkan Suprajarto yang merintis karier di BRI (UMKM), dilempar ke bank BTN yang fokus bisnisnya berbeda (KPR).

Selain beda bisnis, pemindahan Suprajarto ini juga diarahkan pada bank yang skalanya lebih kecil. Per semester I-2019, Bank BRI meraup laba bersih Rp16 triliun. Berkebalikan dengan BTN yang hanya Rp1,3 Triliun.

Pada 2018, BRI mampu memperoleh laba bersih Rp32,4 triliun sedangkan BTN hanya mencetak laba bersih Rp3,2 triliun. Hal itu menjadikan BRI sebagai bank pencetak laba terbesar selama 14 tahun sejak 2004.

“Jelas bahwa ini bukan aksi korporasi semata tapi aksi politik. Ada abuse of power. Ini jelas merusak jenjang karier dan tata kelola BUMN,” tutur Bhima kepada reporter Tirto.

Lagi pula Bhima menilai masih ada BUMN lain yang lebih genting untuk dirombak seperti Garuda hingga PLN. Sebab BUMN itu sedang bermasalah dan terkena kasus yang dapat mencoreng kepercayaan investor.

Bhima menilai Kementerian BUMN perlu segera mengisi kekosongan di BTN dan BRI. Sebab jika berlarut-larut, maka kisruh perombakan jabatan tersebut akan berdampak negatif terhadap pergerakan saham kedua emiten.

Biaya mahal harus ditanggung jika penunjukkan direksi kedua bank pelat merah itu dianggap mencoreng good corporate governance.

“Kepercayaan investor juga bisa anjlok. Saham BTN sudah turun 6,8 persen dalam sepekan terakhir akibat distrust dengan kebijakan RUPLSB Menteri BUMN,” pungkas Bhima.