tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana merombak jajaran direksi BUMN. Kementerian yang membawahi perusahaan pelat merah itu akan melakukan evaluasi dan perombakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo membenarkan rencana itu. Ia menyebut perombakan ini baru akan menyentuh BUMN perbankan.
“Ada beberapa [direksi bank BUMN yang dirombak], tapi tidak semua,” kata Gatot saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/7/2019).
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan perombakan itu berkaitan dengan hasil pengawasan dan evaluasi perusahaan pelat merah.
Soal perombakan BUMN di bidang perbankan, ia menjelaskan hal ini terkait dengan rencana pembuatan holding perbankan.
Namun, belakangan perombakan ini ternyata tidak hanya menyentuh BUMN perbankan. Menurut Fajar, perombakan juga dilakukan pada BUMN di bidang migas seperti Perusahaan Gas Negara (PGN). Bahkan menurut informasi, perombakan juga dilakukan pada BUMN di bidang konstruksi atau karya.
Agendanya mencangkup soal melihat kinerja laporan keuangan BUMN selama semester I 2019. Lalu perubahan susuran pengurus perseroan. “Kalau yang di tempat saya [bidang pertambangan] cuma Perusahaan Gas Negara (PGN)," ucapnya saat dikonfirmasi di sela-sela rapat Komisi VI di Gedung DPR, pada 18 Juli 2019.
Namun, ekonom dari Insitute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyangsikan keputusan Rini itu. Pasalnya, keputusan perombakan BUMN ini malah diarahkan ke perusahaan yang relatif tidak bermasalah. Sebaliknya, BUMN yang bermasalah justru tak tersentuh.
Bhima pun curiga kalau keputusan perombakan yang saat ini menyasar BUMN perbankan dan energi ini lebih untuk mengamankan orang-orang yang loyal pada Rini. Menurut Bhima keputusan untuk merombak direksi saat masa transisi kabinet baru Jokowi diduga berkaitan dengan ketakutan Rini kalau ia jadi diganti.
“Ada BUMN yang harusnya dirombak justru malah enggak dirombak. Justru RUPSLB malah ke BUMN lainnya [yang tak bermasalah]. Itu jadinya politis,” ucap Bhima saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (19/7/2019).
Pernyataan Bhima ini cukup beralasan. Sebab saat ini BUMN perbankan dan PGN yang akan dirombak sebenarnya relatif tak bermasalah. Sebaliknya, jejeran nama BUMN seperti Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Pertamina, dan PLN justru aman dari perombakan direksi.
Pada kasus PLN misalnya, sampai saat ini pucuk pimpinan lembaga setrum itu masih dipegang oleh plt. direktur utama usai Sofyan Basir ditangkap KPK atas kasus suap PLTU Riau I. Namun, Rini justru belum juga mencari penggantinya.
Sementara BUMN bidang energi lainnya, Pertamina belakangan mengalami penurunan laba pada 2018. Dari 2,54 miliar dolar AS di 2017, turun tipis ke angka 2,53 miliar dolar AS pada 2018. Penurunan juga terjadi pada setoran dividen dari Rp8,56 triliun di 2017 menjadi Rp7,95 triliun di 2018 lantaran keperluan biaya investasi yang besar.
Lalu Krakatau Steel (KRAS) saat ini tercatat mengalami kesulitan keuangan sampai sempat diterpa isu pemecatan karyawan untuk menyelamatkan perusahaan. KRAS pun belakangan masih berupaya melakukan restrukturisasi utangnya.
Terakhir, BUMN penerbangan, Garuda Indonesia belum lama ini disanksi Kemenkeu atas masalah laporan keuangan yang diduga dilakukan agar perusahaan mencatatkan laba.
Dengan demikian, perusahaan pelat merah itu dipastikan masih mencatat rugi. Selain itu, sederet masalah juga masih menumpuk seperti dugaan kartel, rangkap jabatan hingga pelarangan foto di dalam pesawat.
“Saya usul ke Presiden Jokowi tunda rencana Menteri BUMN karena akan ganggu kinerja keuangan BUMN yang sudah sehat. Perombakan direksi hanya urgen dilakukan ke BUMN yang sedang bermasalah seperti Garuda, KS, dan PLN,” ucap Bhima.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah juga sepakat dengan Bhima. Menurut dia, perombakan yang dilakukan Rini lebih bertujuan untuk menaruh orang kepercayaannya di BUMN besar menjelang masa jabatannya berakhir.
Karena itu, BUMN yang diincar hanya yang sehat dan skalanya besar serta menguntungkan. Sementara untuk BUMN yang bermasalah, kata Piter, singkatnya mereka dibiarkan menjadi beban menteri berikutnya.
“Posisi bermasalah itu biar jadi PR untuk pejabat penggantinya. Untuk posisi yang besar kalau bisa dipegang orang-orang kepercayaan pejabat lama,” ucap Piter saat dihubungi reporter Tirto.
Menurut Piter langkah itu juga berkaitan dengan ketidakmampuan Rini menyelamatkan BUMN yang bermasalah. Dengan demikian fokus diarahkan pada apa yang masih bisa ia selamatkan untuk dirinya sendiri.
“Bukan enggak mau peduli. Tapi memang apa yang mau dilakukan dalam jangka pendek. 5 tahun saja enggak selesai. Logisnya, lupakan saja. Ngapain repot sisa waktu ini mikirkan itu,” ucap Piter.
Soal tudingan ini, Gatot Trihargo sudah lama mengantisipasinya. Gatot memastikan perombakan jajaran direksi dan komisaris BUMN tersebut tidak berkaitan dengan faktor politik.
"Enggak ada [unsur politik]. Agar lebih optimal saja [kinerjanya]," ujar Gatot.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
