Kementerian BUMN:

Lima BUMN akan Gelar RUPSLB Perombakan Direksi & Komisaris

Kementerian BUMN menyebutkan lima BUMN bakal mengalami perombakan jajaran direksi dan/atau komisaris dalam RUPSLB, mulai dari perbankan hingga migas.

Reporter: Hendra Friana

Terbit 19 Jul 2019 08:48 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tanri Abeng berbincang dengan Deputi Bidang usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/5/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi.

tirto.id -

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan lima BUMN bakal melakukan perombakan jajaran direksi dan/atau komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam waktu dekat.

Tak hanya perusahaan pelat merah di bidang perbankan seperti yang sebelumnya disebut Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo. Melainkan juga yang bergerak di industri migas.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengonfirmasi beberapa BUMN yang bakal melakukan RUPSLB dalam waktu dekat.

Dari BUMN perbankan, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

"Kalau yang di tempat saya [bidang pertambangan] cuma Perusahaan Gas Negara (PGN)," ucapnya saat dikonfirmasi di sela-sela rapat komisi VI di Gedung DPR, kemarin (18/7/2019).

Fajar menyebutkan, penyelenggaraan RUPSLB dilakukan dengan permintaan Kementerian BUMN. Beberapa agendanya, antara lain melihat kinerja laporan keuangan BUMN selama semester I 2019. "Kedua, perubahan susunan pengurus perseroan," kata Gatot.

Agenda lain pembahasan aksi korporasi yang memerlukan persetujuan pemegang saham seperti penerbitan bond dan akuisisi. Ketika ditanya apakah PGN bakal melakukan perombakan direksi dan komisaris, Fajar masih mengaku belum akan ada perombakan apa pun.

"Tidak ada. Coba baca agendanya. Nanti cuma evaluasi," pungkasnya.