tirto.id - Seiring dengan vaksinasi terhadap guru, pemerintah berencana kembali membuka sekolah tatap muka setelah lebih dari satu tahun belajar di rumah akibat pandemi COVID-19. Kebijakan itu dikritisi karena pandemi masih belum terkendali; keselamatan siswa dan warga bisa terancam.
"Kita jangan terburu buru. Uji coba enggak apa dilaksanakan sekarang, tapi jangan secara resmi dibuka. Bukanya tunggu kapan? Tunggu daerah bisa menekan positivity rate," kata epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo kepada reporter Tirto, Rabu (25/3/2021).
Jumlah kasus konfirmasi positif harian memang cenderung menurun, namun Windhu mengatakan itu tak bisa jadi patokan. Yang harus jadi patokan adalah positivity rate alias jumlah kasus baru dibagi jumlah orang yang diperiksa. Persentase tersebut, faktanya masih di atas batas aman yang ditetapkan WHO, 5 persen.
Sebagai gambaran, pada Selasa (24/3/2021) lalu tercatat 49.788 orang dites dan hasilnya ditemukan 5.227 kasus baru. Dengan demikian positivity rate 10,5 persen. Angkanya meningkat kalau dikurangi DKI Jakarta. Jakarta mencatat 890 kasus positif baru setelah melakukan tes kepada 15.889 orang. Maka jika Jakarta dikeluarkan dari hitungan nasional, maka positivity rate nasional adalah 12,8 persen.
"Artinya kondisi ini tidak aman secara umum," kata dia.
Memang, pada guru saat ini tengah menjalani program. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem pun mengatakan sekolah tatap muka baru akan digelar jika seluruh guru sudah divaksinasi. Namun Windhu mengingatkan bahwa meski telah vaksin guru masih bisa terinfeksi dan menularkan kepada murid.
Ia juga mengingatkan bahwa sekolah tidak hanya melibatkan guru dan pegawai sekolah. Murid-murid juga melakukan perjalanan dan berkontak dengan orang luar yang mungkin membawa virus.
Berdasarkan data Satgas COVID-19, 12,1 persen pasien COVID-19 adalah anak-anak. Sementara kasus meninggal anak 1,2 persen. Persentase ini menunjukkan bahwa anak-anak bisa terinfeksi COVID-19 walaupun tidak parah tetapi masih bisa menularkan ke orang lain.
"Anak itu enggak apa-apa, dia bisa sembuh, tapi orang tua dan keluarga di rumah yang mungkin lansia atau mungkin punya komorbid itu mereka yang jadi korban dan bisa meninggal," kata Windhu.
Yang dikhawatirkan Windhu sudah terjadi di Belgia. Saat ini, 50 persen pasien COVID-19 di rumah sakit Belgia adalah orang usia di bawah 48 tahun atau usia orang tua anak sekolah. Perdana Menteri Belgia pun mengakui setelah sekolah dibuka, institusi tersebut menjadi 'ladang' penularan baru COVID-19.
Rencana sekolah tatap muka untuk satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah diungkapkan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (10/9/2021). Menurut mantan bos Gojek itu, sekolah tatap muka perlu dilakukan untuk menghentikan hilangnya kesempatan belajar.
Pemerintah menargetkan sebanyak 5,5 juta pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan vaksinasi COVID-19 hingga akhir Juni 2021. Prioritas vaksinasi dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan pembelajaran jarak jauh yang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama yakni pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SLB dan sederajat. Tahap kedua pendidik dan tenaga kependidikan SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Tahap ketiga yakni pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
Jenjang pendidikan dasar mendapatkan prioritas karena pada jenjang tersebut banyak yang mengalami kesulitan dalam melakukan pendidikan jarak jauh.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyampaikan saat ini vaksinasi terhadap guru masih berjalan lambat. Berdasarkan temuan per 18 Maret, Batam, Bintan, Ende, Situbondo, Kepulauan Sangihe, Manokwari, Tual, dan Mimika belum melaksanakan vaksinasi terhadap guru. Sementara di daerah-daerah lain pun baru sebagian yang divaksinasi.
"Termasuk di Jakarta, guru-guru swasta belum divaksinasi dari pemprov," kata Satriwan kepada reporter Tirto, Rabu.
Berdasarkan situs resmi yang merekam kesiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka di masa pandemi, tampak tak semua siap menyelenggarakan protokol kesehatan. Dari 535.006 sekolah di Indonesia, 12.145 di antaranya tidak memiliki toilet bersih; 11.230 tidak memiliki sarana cuci tangan dengan sabun; dan 39.925 tidak memiliki disinfektan.
Lebih lanjut, 47.102 sekolah tidak mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan; 86.443 sekolah tidak mampu menerapkan area wajib masker; dan 65.404 sekolah tidak memiliki thermogun.
Selain itu, 190.526 sekolah tidak memiliki data warga sekolah yang memiliki penyakit komorbid; 168.025 sekolah tidak memiliki data warga sekolah yang tak memiliki akses kendaraan yang memungkinkan jaga jarak; 188.026 sekolah tidak memiliki data warga sekolah yang punya riwayat perjalanan dari zona merah atau oranye dan belum isolasi mandiri; dan 158.319 sekolah tidak memiliki data warga sekolah yang pernah menjadi kontak erat.
"Juga mesti diverifikasi bagi sekolah yang menjawab 'tersedia'," kata Satriwan.
Karenanya Satriwan mengimbau agar pemerintah tidak terburu-buru menggelar sekolah tatap muka. Pemerintah bisa melakukan simulasi, satu hari pembelajaran tatap muka untuk satu angkatan, sementara hari lainnya kembali dengan pembelajaran jarak jauh.
Sementara itu, pemerintah juga harus terus memperbaiki fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh, misalnya membangun infrastruktur internet di daerah-daerah pelosok. "Sudah setahun lebih saya bawel, ini butuh koordinasi antar kementerian untuk membangun infrastruktur dasar pembelajaran jarak jauh," kata dia.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
