#JagaJakarta Sukses, Ibu Kota Kembali Menggeliat

tirto.id - Masyarakat Jakarta, sejak awal pekan ini, sudah kembali melanjutkan aktivitas, setelah diterpa gelombang demonstrasi yang berakhir ricuh. Hampir semua sudut Ibu Kota kini terlihat ramai, bahkan macet. Padahal sebelumnya, aktivitas di Jakarta banyak yang lumpuh akibat aksi massa.

Rusdiansyah (33), warga Jakarta Selatan, mengapresiasi gerakan #JagaJakarta yang diserukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Gerakan ini terbukti sukses memulihkan situasi dan kondisi Ibu Kota. Terbukti, car free day pada Minggu (31/8) pagi tetap berjalan lancar, meski malam hari sebelumnya beberapa lokasi di Jakarta sempat memanas.

“Tadi pagi saja lihat beberapa titik sudah padat lagi. Selama transportasi umum beroperasi, publik sih merasa situasinya reda lah ya,” ujar Rusdiansyah, yang berprofesi sebagai kasir mini market kepada Tirto, Rabu (3/9/2025).

Melalui gerakan #JagaJakarta, Pemprov DKI bersama masyarakat gotong royong memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Sampah-sampah dibersihkan, trotoar dirapikan, sejumlah taman yang sempat acak-acakan kembali ditata. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, bahkan turun ke lapangan ikut membantu membersihkan Halte Senen, Jakarta Pusat, yang hangus dibakar massa.

Sementara Nurul Auliya (27), karyawan swasta di kawasan Palmerah, mengaku bersyukur Pemprov DKI dapat menjamin keberlangsungan transportasi publik bagi warga. Menurut perempuan yang sehari-hari menggunakan moda KRL dan Transjakarta ini, transportasi publik sudah normal, meski sejumlah halte belum selesai diperbaiki.

Nurul mengaku, perusahaan tempatnya bekerja sempat memberlakukan work from home (WFH) pada Senin, 1 September 2025, mengikuti surat edaran Gubernur DKI Jakarta. Dinas Pendidikan DKI juga sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa-siswi Ibu Kota. Hal ini menurut Nurul merupakan langkah tepat dari Gubernur Pramono demi menjaga keamanan warga.

“WFH dan PJJ merupakan langkah cepat yang baik. Kebijakan mencabut WFH dan PJJ hari ini juga tepat agar perekonomian kembali berjalan,” kata Nurul kepada Tirto, Rabu (3/9/2025).

Gubernur Pramono sendiri telah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) serta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mencabut imbauan WFH dan PJJ di Jakarta. Ia juga memastikan, seluruh transportasi umum di Jakarta beroperasi seperti biasa, mulai dari Transjakarta, MRT, LRT, hingga Mikrotrans.

“Karena kondisinya sudah aman, tentunya saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait untuk instruksinya itu dicabut,” ujar Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

Terkait perbaikan sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat aksi massa, Pramono menyebut perbaikan ditargetkan rampung pada 8 September 2025. “Mudah-mudahan akan bisa diselesaikan sampai dengan hari Senin tanggal 8 September,” terangnya.

Pramono juga menggratiskan layanan transportasi umum selama sepekan, mulai 31 Agustus 2025 hingga 7 September 2025. Kebijakan ini berlaku untuk layanan Transjakarta, LRT, dan MRT, selama masa perbaikan halte dan stasiun yang rusak berat.

Reyhan (25), salah satu pekerja swasta di bilangan Jakarta Pusat, menilai penggratisan transportasi umum membantu warga kembali beraktivitas. Mereka merasa ruang hidupnya telah normal, aman, dan nyaman.

Menurut pria yang biasa naik MRT ini, kebijakan menggratiskan transportasi publik di masa krisis sangat menguntungkan rakyat karena layanan tersebut tidak hanya digunakan oleh warga Jakarta, melainkan juga para komuter dari kota di sekeliling Ibu Kota.

“Diikuti perbaikan gerbang tol yang terbakar dan fasilitas terkait agar mobilitas kendaraan pribadi dan aktivitas niaga tidak terhambat. Perbaiki juga fasilitas penunjang keamanan seperti CCTV,” harap Reyhan.

Sebagai informasi, kerugian yang ditimbulkan akibat pengrusakan fasilitas umum di Jakarta mencapai Rp81 miliar, yang meliputi kerusakan stasiun MRT Jakarta, halte Transjakarta, pintu tol, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan fasilitas lainnya.

Dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, di Balai Kota Jakarta, pada Senin (1/9), Pramono merinci, sebanyak 32 halte TransJakarta Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT mengalami kerusakan, yakni 4 halte rusak berat, 5 halte rusak sedang, dan 22 halte rusak ringan. Satu pintu tol juga terdampak aksi massa.

Pemprov DKI juga mencatat, terdapat 716 korban terdampak aksi unjuk rasa. Seluruh biaya perawatan korban ditanggung sepenuhnya Pemprov DKI.

Sementara itu, di ranah pendidikan, Pemprov DKI tidak akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi pelajar dan mahasiswa Jakarta yang hadir dalam demonstrasi pekan lalu. Menurut Pramono, program KJP dan KJMU merupakan komitmen pemerintah Jakarta bagi warganya.

“Karena untuk KJP dan KJMU memang itu kewenangannya pemerintah Jakarta dan terutama gubernur. Saya sudah memutuskan tidak ada yang dicabut,” tutur Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

Pengamat tata kota, M Azis Muslim, menilai kerusakan sejumlah fasilitas umum di Jakarta merupakan pukulan berat bagi warga Ibu Kota. Menurut dia, kerusakan itu menunjukkan masih rendahnya kesadaran menjaga aset publik bersama.

Azis juga menilai langkah Pemprov DKI yang segera mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk perbaikan fasilitas umum perlu diapresiasi. Ini menunjukkan komitmen dari Pemprov DKI untuk cepat memulihkan keadaan.

Aziz mengingatkan agar pembenahan tak hanya fokus pada infrastruktur, tapi juga keamanan dan komunikasi publik dari semua stakeholder, khususnya pemerintah. Ia mendukung penegakan hukum terhadap pelaku perusakan untuk memberi efek jera.

“Transparansi dan pengawasan dalam rangka pembenahan penting untuk membangun kepercayaan warga Jakarta bahwa kita tidak menghambur-hamburkan, tapi dalam rangka kepentingan masyarakat Jakarta untuk mendapatkan fasilitas publik yang aman dan nyaman,” ujar Azis kepada wartawan Tirto, Rabu (3/9/2025).