tirto.id - Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengingatkan pemerintah agar mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati di tengah kondisi ketidakpastian global seperti konflik Israel dan Iran. Sebab, jika tidak, kapasitas ruang fiskal RI akan jauh lebih kecil.
Esther mengatakan, konflik antara Iran dan Israel membuat kenaikan harga minyak mentah dunia. Dalam seminggu terakhir pergerakan dari nilai harga minyak berada pada kisaran 85 dolar AS per barel. Kondisi ini relatif berada di atas asumsi makro untuk harga minyak yang ditetapkan oleh pemerintah berada dikisaran 82 dolar AS per barel.
"Harga minyak ini berdampak pada pembengkakan biaya-biaya anggaran di APBN. Sehingga karena ada kenaikan harga minyak ini diprediksi defisit fiskal 2-3 persen," jelas dia dalam acara diskusi publik Indef, secara daring, Sabtu (20/4/2024).
Dalam hitungannya, setiap kenaikan harga ICP sebesar 1 dolar AS per barel dari asumsi makro APBN 2024 yang dipatok 82 dolar AS per barel, maka akan mendorong peningkatan pendapatan negara sekitar Rp3,6 triliun.
Meski demikian, di sisi yang lain setiap kenaikan harga ICP sebesar 1 dolar AS per barel akan mendorong peningkatan belanja sebesar Rp10,1 triliun. Artinya sensitivitas perubahan harga ICP akan mendorong pelebaran defisit sebesar Rp6,5 triliun.
Untuk menjaga ruang fiskal tersebut, maka yang bisa dilakukan pemerintah pertama adalah melihat lagi berbagai anggaran belanja ada di APBN. Belanja pemerintah harus diarahkan ke aktivitas yang lebih produktif.
"Seperti makan siang gratis, saya rasa itu belanja yang konsumtif, lebih baik diarahkan ke belanja produktif yang bisa mendapatkan income atau produktifitas dari sektor bisnis. Kemudian berdampak jangka panjang," jelas dia.
Maka dari itu, lanjut Esther, jika belanja pemerintah bisa diarahkan ke belanja produktif, maka dapat membuat pertumbuhan ekonomi Tanah Air lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.
Kedua, pemerintah juga perlu mendorong ekspor produk hasil industri dalam negeri. Ketiga, mengelola anggaran secara efisien lebih efisien dan harus menghindari pemborosan belanja.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
