Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui potensi lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah pascaserangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Menurut Airlangga, kenaikan harga BBM merupakan konsekuensi yang lazim terjadi ketika konflik bersenjata pecah di suatu kawasan, seperti yang pernah terjadi saat perang Rusia-Ukraina pada 2022.
"Otomatis (harga BBM) akan naik sama seperti saat perang Ukraina, kan naik," kata dia kepada awak media di selasar Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Meski demikian, Airlangga memastikan pasokan minyak Indonesia tetap aman. Ia menyebut PT Pertamina (Persero) sebelumnya telah meningkatkan kerja sama impor minyak mentah dan BBM dari Amerika Serikat, termasuk dengan raksasa energi ExxonMobil dan Chevron.
Langkah pembelian senilai 15 miliar dolar AS tersebut merupakan bagian dari perjanjian dagang resiprokal (timbal balik) guna menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS, sekaligus merespons kebijakan tarif impor yang diterapkan pemerintah AS.
"Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan supply dari non-middle east. Misalnya kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika beberapa, dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain," tambah Airlangga.
Selain itu, delapan negara yang tergabung dalam OPEC+ pada Minggu (1/3/2026) mengumumkan rencana peningkatan produksi minyak mentah di tengah eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Mengutip Associated Press, dalam pertemuan yang sebenarnya telah dijadwalkan sebelum perang meletus, Arab Saudi, Rusia, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman sepakat meningkatkan produksi minyak mentah sebesar 206.000 barel per hari mulai April. Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan para analis.
"Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya," tutur Airlangga.
Pemerintah juga membuka peluang impor minyak mentah dan BBM dari negara non-Timur Tengah lainnya, termasuk Rusia, guna menjaga keberlanjutan pasokan.
"Ya, tentu kita monitor mana yang tersedia dan mana yang bisa diimpor," tambahnya.
Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari ketegangan Iran, terutama jika berujung pada penutupan Selat Hormuz oleh Garda Revolusi Iran (IRGC), yang berpotensi mengguncang pasokan energi global.
Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak laut dunia serta sekitar 20 persen gas alam cair global. Meski jalur vital tersebut belum diblokir, data pelacakan pelayaran menunjukkan adanya penumpukan kapal tanker di kedua sisi selat akibat kekhawatiran serangan dan kendala asuransi.
"Tentu kalau (ada serangan kepada) Iran udah pasti yang terganggu adalah supply minyak. Dan supply minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlaku," ucapnya.
Untuk menjaga keamanan pasokan minyak mentah dan BBM, pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah, khususnya Iran. Eskalasi konflik dinilai berpotensi mengganggu jalur perdagangan minyak serta rantai logistik global.
Di luar sektor energi, Airlangga juga menilai ketidakstabilan geopolitik dapat menekan sektor pariwisata dan berdampak pada perlambatan ekonomi global, termasuk Indonesia.
"Ya, pertama yang terganggu kan pasti supply minyak. Yang kedua transportasi logistik. Dan yang ketiga tentunya kita melihat turisme akan sangat terganggu," papar Airlangga. "Kalau negara tergantung juga berapa lama. Balik lagi kita monitor aja bahwa perang ini lama atau perang 12 hari atau perang berapa jauh," lanjut dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
