Invasi Warung Madura Kala Alfamart-Indomaret Tahan Laju Ekspansi

tirto.id - Ketidakpastian ekonomi dan tekanan terhadap daya beli masyarakat membuat para goliat di bisnis minimarket, Alfamart dan Indomaret, kian berhati-hati dalam ekspansi bisnis. Ini terlihat dari jumlah penambahan gerai ritel baru kedua perusahaan yang menurun sepanjang tahun lalu.

Alfamart, misalnya, hanya mencatat penambahan 967 gerai atau lebih rendah dibandingkan 2023 yang mencapai 1.274 gerai baru. Sementara pembukaan outlet anyar Indomaret tercatat turun dari 1.200 menjadi 651.

Chairman Affiliation Global Retail Association (AGRA) Roy Mandey menjelaskan, performa bisnis ritel seperti minimarket memang refleksi dari kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Tak heran, kata dia, Alfamart kembali mengurangi 57 gerai di kuartal pertama 2025. Itu di luar penutupan 19 Alfamidi, 11 outlet Lawson, dan 22 gerai Dandan yang juga masuk dalam portofolio emiten berkode AMRT tersebut. Jika jumlah tersebut digabung dengan penutupan 400 gerainya sepanjang 2024, artinya ada 500 toko yang ditutup dalam kurun kurang dari dua tahun.

"Daya beli kita sedang hancur, sedang habis. Itu berdampak ke retail, baik yang di pusat maupun di daerah," ujar Roy saat dihubungi Tirto, Senin (28/5/2025).

Menurut Roy, sinyal kuat bahwa masyarakat menahan belanja telah terlihat dari sejumlah indikator makro, seperti deflasi yang terjadi sebelum Ramadan—padahal biasanya inflasi mengiringi bulan puasa—dan indeks kepercayaan konsumen yang turun selama beberapa bulan terakhir. "Mudik pun turun 24 persen karena orang khawatir PHK atau sudah kena PHK," kata Roy.

Imbasnya, minimarket modern yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat di kota kota besar pun ikut terdampak. Apalagi yang berada di daerah yang sumber pendapatannya tak sebesar Jabodetabek. "Kalau di daerah, pendapatan masyarakat sudah sulit, otomatis belanja di retail juga menurun," tuturnya.

Meski begitu, Roy menekankan bahwa minimarket memiliki keunggulan dalam hal agility dibandingkan supermarket atau hypermarket yang lebih besar dan lebih rigid. Dengan menawarkan produk-produk utama seperti barang kebutuhan pokok dan sehari-hari yang fast moving, serta hadir dekat dengan konsumen di berbagai wilayah, mereka dapat cepat beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi.

Dan seperti bisnis model lainnya, ketangkasan tersebut juga berkaitan erat dengan skala atau ukuran usahanya: semakin kecil, semakin adaptif dan responsif. “Beda dengan supermarket yang jualan sepeda atau lemari. Di minimarket enggak ada barang seperti itu," jelasnya.

Dengan hipotesis demikian, Roy berpendapat bahwa warung kelontong atau minimarket dengan waralaba berjumlah terbatas justru terlihat lebih tahan banting di tengah perlambatan ekonomi. Warung-warung yang bersifat lokal dengan pelanggan loyal dan hubungan kekeluargaan tetap bertahan dan bahkan bisa lebih sustain. “Mereka beli mahal, jual mahal, tapi risikonya kecil. Itu yang buat mereka bertahan," imbuh Roy.

Sebutlah beberapa jenama yang eksis di sejumlah daerah tapi asing di telinga masyarakat umum—NU Mart, Mentari Mart, Tora Mart hingga—, semuanya masih tetap eksis meski tanpa sokongan infrastruktur logistik kuat dan jaringan distribusi yang luas. Demikian pula dengan warung Madura yang nyentrik dengan “buka 25 jam”.

Fenomena ini, hemat Roy, menandakan adanya downtrade, di mana konsumen yang tadinya berbelanja di minimarket beralih kembali ke warung kelontong karena daya beli menurun. Sebaliknya, retail modern dengan konsumen kelas menengah justru bisa mengalami penurunan omzet, terutama di daerah-daerah yang secara demografis berubah drastis—misalnya pada wilayah sekitar industri yang sempat ramai oleh pekerja tekstil tapi mendadak sepi karena pabrik tutup atau PHK terjadi.

"Kalau di warung, belanja bisa hutang dulu, bisa eceran. Itu yang di bawah tetap berbelanja di sana, karena mereka nggak bisa beli lima kilo beras di minimarket," sebutnya.

Apa yang disampaikan Roy soal peralihan dari minimarket modern ke kelontong tak berlebihan. Setidaknya jika melihat serbuan warung kelontong Madura yang kian terasa dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2020. Ketua Perhimpunan Warung Madura Indonesia (PWMI), Mohammed Zainal Alim, mengatakan bahwa sejak periode itu, pertumbuhan bisnis ini menunjukkan tren yang cukup agresif.

PWMI bahkan memperkirakan tingkat ekspansi warung Madura berada di kisaran 20 hingga 30 persen setiap tahunnya.

Pulau Jawa menjadi wilayah dengan pertumbuhan paling mencolok, khususnya Jakarta yang menjelma menjadi pusat konsentrasi warung Madura. Di ibu kota saja, jumlahnya diperkirakan telah menyentuh angka 10 ribu, tersebar hampir merata di setiap wilayah administrasi dengan jumlah per wilayah berkisar antara dua hingga tiga ribu unit.

Sementara itu, di luar Jawa, geliat serupa mulai tampak di sejumlah daerah seperti Bali, Sumatra, dan Kalimantan. Kendati jumlahnya masih terbatas, sekitar dua puluh hingga tiga puluh warung di tiap kota besar, tren penyebarannya terus tumbuh.

Zainal menjelaskan bahwa selama ini pelaku usaha warung Madura memang cenderung memilih kota sebagai lokasi usaha. Namun, belakangan pola itu mulai berubah lantaran ruang di kota-kota besar mulai penuh sesak. “Kalau di daerah kota sepertinya sudah tidak ada lagi ruang kosong untuk warung Madura,” ungkapnya.

Kondisi tersebut mendorong para pengusaha warung Madura untuk mulai melirik wilayah-wilayah dengan karakter semi-rural atau desa. Sebab di sana, prospek pasar justru tampak menjanjikan. "Kalau di daerah, kami tawarkan untuk buka di group-group langsung laku enggak sampai seminggu," imbuhnya.

Saat ini, PWMI tercatat membawahi lebih dari 50 ribu warung Madura yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Organisasi ini sendiri terbilang baru berdiri, namun muncul sebagai payung dari berbagai paguyuban warung Madura yang telah lebih dahulu terbentuk sekitar sepuluh tahun terakhir. Keberadaannya memperkuat posisi warung Madura sebagai jaringan usaha mikro yang adaptif dan mampu bertahan di tengah dinamika pasar ritel nasional.

Jenama Lokal Naik Kelas

Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), Levita Ginting Supit, menilai menjamurnya warung madura serta jenama minimarket lokal sebagai bentuk adaptasi pelaku usaha daerah, terutama dalam melihat celah dari ketatnya persaingan pasar serta tingginya permintaan masyarakat akan toko ritel yang efisien, terjangkau, dan dekat dengan domisili.

“Menjamurnya minimarket seperti Mentari Mart, NU Mart, OMI, dan lainnya adalah karena mereka melihat kesuksesan dari Alfamart dan Indomaret. Itu sesuatu yang wajar,” ujar Levita kepada Tirto. “Pelaku usaha melihat peluang bahwa minimarket masih diminati, sehingga mereka membuka bisnis yang mirip.”

Di sejumlah daerah, pemerintah daerah bahkan membatasi kehadiran gerai ritel nasional agar ruang tumbuh bagi pelaku lokal tetap terjaga. Hal ini, kata Levita, menciptakan ekosistem yang cukup sehat, terutama ketika pemain lokal mampu bersaing dalam hal harga, kenyamanan, dan promosi.

“Animo masyarakat terhadap berbelanja di minimarket tetap tinggi. Mereka tertarik dengan berbagai promosi dan terkadang harga yang lebih murah dibanding pasar tradisional. Sampai sekarang pun, peminat waralaba Alfamart dan Indomaret masih sangat banyak,” tambahnya.

Namun demikian, untuk bisa naik kelas dan tumbuh secara berkelanjutan, Levita menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional, terstandar, dan konsisten. Warung atau toko kecil rumahan bisa saja tumbuh menjadi jaringan waralaba jika dikelola dengan sistematis.

“Toko-toko kecil rumahan, kalau dikelola dengan baik dan punya SOP, serta daya tarik tersendiri, bisa saja diwaralabakan. Asalkan sudah memenuhi kriteria: beroperasi minimal tiga tahun, sudah balik modal dan menguntungkan, serta memiliki HAKI yang sudah terdaftar,” jelasnya.

Dalam lima tahun terakhir, lanjut Levita, minat terhadap bisnis waralaba minimarket juga tetap tinggi. Indikatornya bisa dilihat dari antusiasme pengunjung di pameran seperti Franchise & License Expo Indonesia (FLEI). “Stand Alfamart dan Indomaret selalu penuh oleh orang-orang yang tertarik membeli bisnisnya,” ujar dia.

Kuncinya, menurut Levita, adalah menjalankan bisnis secara profesional: disiplin, mengikuti SOP yang telah dibuat, serta kreatif dalam mengembangkan strategi bisnis. Ia pun menepis anggapan bahwa seluruh jaringan minimarket besar didominasi konglomerasi.

“Sebagian besar gerai Alfamart dan Indomaret adalah milik franchisee, yang justru pengusaha daerah setempat. Mereka anak bangsa yang sedang mengembangkan bisnis di wilayahnya sendiri,” tutur Levita. “Selain itu, mereka juga menjalin kerja sama dengan UMKM lokal dengan menjual produk-produk daerah di gerai mereka.”

Ia percaya, kolaborasi semacam ini dapat memberikan manfaat ganda: memperluas jangkauan pasar bagi UMKM serta menumbuhkan loyalitas pelanggan terhadap produk lokal. Terlebih jika dikombinasikan dengan keberagaman produk dari seluruh Indonesia serta penyesuaian harga yang kompetitif.

“Minimarket di daerah banyak menjual produk lokal, dan ini bisa dikembangkan lebih lanjut agar menyediakan kebutuhan harian masyarakat secara lengkap. Yang penting harga tetap bersaing agar masyarakat tetap menjadikan minimarket sebagai pilihan utama,” pungkas Levita.

Sementara itu, Roy menambahkan bahwa pemerintah perlu melihat persoalan daya beli dan dampaknya terhadap bisnis ritel secara serius. “Solusi untuk mengatasi melemahnya daya beli hanya ada dua: meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja atau wirausaha, serta menekan biaya hidup melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran,” papar eks ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia(Hippindo) tersebut.

Tentu, dukungan kebijakan fiskal dimaksud harus berupa stimulus yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi rakyat secara langsung, dan bukan sekadar memotong margin harga secara sepihak—seperti diskon untuk konsumen yang diminta pemerintah kepada peritel besar pada momen-momen tertentu.

"Retail besar dianggap konglomerat, jadi dibiarkan saja. Tapi mereka (pemerintah) minta diskon, margin dipotong. Dan tidak ada stimulus seperti potongan listrik untuk toko-toko (besar) ini," katanya, sembari menekankan bahwa dukungan seperti subsidi listrik, keringanan pajak, dan kemudahan akses pasokan barang bisa menjadi penyelamat bagi pengusaha ritel.

Sayangnya, sejauh ini banyak kebijakan yang dianggapnya masih belum tepat sasaran dan hanya bersifat kosmetik. Contohnya, diskon tarif tol dan tiket pesawat yang lebih dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, sementara kelompok bawah menengah yang daya belinya paling rendah tidak merasakan manfaatnya.

"Itu seperti ngasih obat muntah untuk orang yang pusing," ungkap Roy. "Saya usulkan pemerintah bantu yang kena PHK untuk buka warung di halaman rumahnya, dibantu suplai dan harga. Ini pemberdayaan ekonomi rakyat," sambungnya.

Selain itu, Roy menyoroti ketidakadilan dalam kebijakan pajak, seperti PPN yang masih dikenakan pada beberapa kebutuhan pokok penting seperti minyak goreng, yang secara langsung membebani masyarakat kelas bawah. Ia mengusulkan agar pemerintah membebaskan PPN untuk sembilan kebutuhan pokok utama agar biaya hidup masyarakat bisa ditekan. "Kalau PPN dibebaskan, daya beli bisa naik," tandasnya.