tirto.id - Indonesia kemungkinan masih harus berhadapan dengan dampak "warisan" atau perjanjian yang dibuat oleh Kemitraan Trans Pasifik (TPP), meskipun Amerika Serikat telah keluar dari wadah liberalisasi perdagangan itu.
Menurut analisa lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) meski Indonesia tidak bergabung dengan TPP, tetapi ancaman TPP berpotensi dihadapi Indonesia dari pelaksanaan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dan perundingan perdagangan dengan Uni Eropa (IEU-CEPA).
"Bagi kami, soalnya bukan AS keluar dari TPP, tetapi apa yang sudah TPP 'wariskan' kepada dunia," kata Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti dalam rilis, Sabtu, (28/1/2017) seperti dikutip dari Antara.
Dia berpendapat, keluarnya AS dari keanggotaan TPP akan mempengaruhi peta perdagangan global karena akan membuat TPP tidak menarik, meski ada beberapa upaya dari Australia dan Jepang untuk tetap melanjutkannya.
"Bila TPP tetap dilanjutkan, tentu ekspektasinya akan berbeda dibandingkan RCEP. Dari jumlah pasar maupun GDP, TPP 12 minus 1 akan kalah dari RCEP," kata Direktur Eksekutif IGJ.
Namun, Rachmi juga mengingatkan bahwa TPP selama ini telah menciptakan semacam "standar emas" aturan liberalisasi perdagangan dan investasi yang bakal ditiru ileh RCEP dan IEU-CEPA.
Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan kerja sama TPP berpotensi memperlemah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri.
"Mereka punya kemampuan teknologi, permodalan dan jaringan bisnis untuk menghancurkan UMKM dan BUMN kita. Saya menolak kita ikut TPP, karena industri di dalam negeri masih rentan, dan berpotensi kalah bersaing," ujar Teuku Rezasyah di Jakarta, Jumat (27/1).
Ia mengatakan keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik diri dari TPP sangat beralasan, karena dia melihat potensi TPP yang hanya menguntungkan negara pengekspor ke Amerika Serikat, sehingga berpotensi memperlemah industri dalam negeri Amerika Serikat.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan akan menghentikan rencana keikutsertaan dalam perundingan Kemitraan Trans Pasifik (TPP) setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika menarik diri dari negosiasi tersebut.
Menurut Deputi Sekretariat Wapres Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Dewi Fortuna Anwar mengatakan usai kunjungan kehormatan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (25/1), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia tidak akan menindaklanjuti rencana bergabung dengan TPP.
Terkait dampak penarikan diri AS terhadap kerja sama dengan Indonesia, Dewi mengatakan Indonesia baru tertarik untuk bergabung dengan TPP karena melihat adanya peluang untuk berkompetisi di pasar yang lebih luas. Oleh karena itu posisi Indonesia masih menunggu posisi negara-negara lain terkait kerja sama perdagangan regional tersebut.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
