tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2019 hanya sebesar 71,92 atau masih di bawah target yang dicangankan Presiden Jokowi yakni 71,98.
Meski demikian, capaian tersebut naik dari tahun 2015 yang berada angka 69,55. Selama 5 tahun memimpin, kenaikan IPM di era pertama pemerintahaan Jokowi sendiri sudah mengalami kenaikan 2,37 poin.
“Bisa dilihat angka harapan hidup meningkat waktu ke waktu. Banyak progres dimensi kesehatan, akses air bersih, ketersediaan jamban. Lalu perkawinan dini menurun meskipun kita harus berupaya agar angkanya semakin kecil,” ucap Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Senin (17/2/2020).
Perhitungan IPM yang dipublikasikan oleh BPS menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Angka-angka ini digunakan untuk menentukan target pembangunan dan masuk dalam asumsi makro yang dibahas pemerintah bersama DPR tiap tahunnya.
Pemerintah juga menggunakan indicator ini saat menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke daerah. Sama halnya dengan Dana Insentif Daerah (DID).
Per 2019 lalu, usia harapan hidup saat lahir mencapai 71,34 tahun meningkat dari tahun 2015 yang berada di kiasran 70,78 tahun.
Lalu angka harapan lama sekolah (HLS) mencapai 12,95 tahun meningkat dari capaian 2015 di kisaran 1255 tahun. Dari perkiraan rata-rata lama sekola (RLS) nilainya berada di kisaran 8,34 tahun naik dari tahun 2015 di kisaran 7,84 tahun.
Sementara itu pengeluaran per kapita per tahun mencapai Rp11,299 juta rupiah naik dari 2015 yang berada di kisaran Rp10,150 juta.
Secara daerah per daerah, hanya 1 provinsi yang memperoleh IPM tinggi (di atas 80) yaitu DKI Jakarta sejak 2018. Sisanya, nilai IPM 22 provinsi masih di status tinggi (70-80) dan 11 provinsi berada di status sedang (60-70).
Provinsi dengan IPM terendah masih dipegang oleh Papua dengan angka 60,84—jauh di bawah DKI Jakarta yang berada di kisaran 80,76 diikuti Yogyakarta di kisaran 79,99.
Lebih detail lagi, ketimpangan atau disparitas IPM di antar kabupaten/kota di Papua tercatat menjadi yang paling tinggi. BPS mencatat IPM kabupaten Nduga hanya 30,75 (kategori rendah karena di bawah 60), dibanding Kota Jayapura di kisaran 80,16.
“Disparitas IPM tertinggi ada di Papua dan jadi tantangan terbesar entah karena masalah geografis. Nduga Cuma 30,75,” ucap Suhariyanto.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
