tirto.id - Pemerintah pada Rancangan APBN 2019 akan fokus membangun sumber daya manusia (SDM), selain meneruskan komitmen pemangunan infrastruktur fisik di dalam negeri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan naik menjadi 71,98 pada 2019.
Pada 2017, IPM Indonesia mencapai 70,81. Angka ini meningkat sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90 persen dibandingkan tahun 2016.
"Pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia Internasional," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR di Ruang Paripurna, Kompleks DPR-MPR, Jakarta pada Kamis (16/8/2018).
Presiden Joko Widodo mengatakan target peningkatan itu akan dicapai melalui berbagai program perlindungan sosial, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara, direncanakan, yaitu sebesar Rp487,9 triliun. Angka ini meningkat 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan pada 2014, sekitar Rp353,4 triliun.
"Pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan dan beasiswa dari jenjang pra-sekolah hingga SD, SMP, dan SMA, pendidikan madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah, bahkan sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi S3 bagi seluruh anak bangsa yang berpotensi, terutama bagi yang kurang mampu," kata Jokowi.
Pemerintah mengalokasikan Rp122 triliun untuk anggaran kesehatan atau naik dua kali lipat dari anggaran kesehatan pada 2014 sebesar Rp59,7 triliun. Sejak 2016, sesuai dengan UU Kesehatan, Pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara.
"Berbagai program kesehatan yang dilakukan Pemerintah selama ini telah memberikan hasil nyata dengan meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan dan penyebaran obat, sumber daya kesehatan di daerah, serta meningkatnya angka harapan hidup dan akses rumah tangga terhadap sanitasi yang bersih," kata Jokowi.
Lalu untuk mengatasi permasalahan gizi anak, pemerintah juga akan mendorong pemberian makanan tambahan kepada 525.420 ibu hamil dan 1,5 juta balita kurus, serta imunisasi anak usia 0–11 bulan hingga mencapai 90 persen.
Selanjutnya, bantuan sosial pemerintah pada 2019 akan disalurkan pada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
"Pemerintah akan memperkuat PKH melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan JKN menjadi 96,8 juta jiwa," kata Jokowi.
Selain itu, berupa Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT)) pada 2019 akan ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera. Sementara itu, program BPNT yang dijalankan sejak tahun 2017 telah mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima manfaat.
Pemerintah juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil, serta melanjutkan program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat pada tahun 2019. Dengan demikian, dari tahun 2014-2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yantina Debora
