tirto.id - Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menawarkan Kartu Pra-Kerja yang bakal diterbitkan ketika dirinya terpilih lagi menjadi presiden. Salah satu manfaatnya adalah mengurangi angka pengangguran.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menilai, kartu 'sakti' Jokowi tidak akan terlalu efektif dalam mengatasi tingkat pengangguran yang didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Berdasarkan pengalaman di masa lalu, Andry menilai kartu-kartu Jokowi juga tak cukup efektif meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Kalau secara institusional dulu terlalu banyak kartu tidak efisien, harus punya pendataan keseluruhan dari siapa saja yang memang berhak mendapatkan bantuan itu," kata Andry dalam diskusi “Tantangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”, di Gedung Naffaro ITS, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2019).
Dalam kampanyenya, Jokowi masih menjagokan kartu sakti sebagai unggulan dalam program ekonominya dari mulai KIP-Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah. Yang paling jadi sorotan adalah Kartu Pra-Kerja karena diharapkan jadi solusi pengentasan pengangguran.
Menurut Andry, yang terpenting dalam masalah pengangguran di Indonesia adalah ketidakcocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan keterampilan dunia kerja. Masalah inilah yang menurutnya perlu mendapat sorotan pemerintah ke depan.
"Jadi menjawab tantangan industri bukan lewat balai kerja tapi lewat sekolahnya dulu. Sekarang lulus, masuk balai kerja dan balai kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri," ungkap dia.
Masalah lainnya, kata dia, adalah soal penciptaan lapangan kerja. Menurut dia, akan percuma bila tenaga kerja sudah dilatih sedemikian rupa namun lapangan kerjanya tidak ada.
"Yang menjadi persoalan sekarang adalah job creation (penciptaan lapangan kerja), bagaimana penyerapan tenaga kerja yang krusial saat ini industri saat ini dari segi output menurun, dan level penyerapan tenaga kerja juga makin menurun," tutup dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Alexander Haryanto
