Ijtima Ulama dan Manuver PKS Bisa Menyandera Prabowo Subianto

Oleh: M. Ahsan Ridhoi - 1 Agustus 2018
Dibaca Normal 2 menit
"Kami sadar semua partai menginginkan kadernya berada di posisi nasional, tapi memang keputusan koalisi juga harus dihormati dan diterima," kata Ahmad Riza Patria.
tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin serius meminta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk memilih Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf al-Jufri sebagai cawapres. Direktur Pencapresan PKS, Suhud Aliyudin bahkan menyatakan partainya akan berusaha sekuat mungkin mendorong hasil Ijtima Ulama GNPF yang merekomendasikan Salim.

“Ini adalah beban atau amanah yang harus ditunaikan PKS sebagai partai dakwah. Partai umat. Partainya para ulama. Agar rekomendasi itu bisa jadi kenyataan. Jadi posisi kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan itu," kata Suhud kepada Tirto, Rabu (1/8/2018).

Menurut Suhud, keputusan ini diambil PKS lantaran Abdul Somad sebagai sosok lain yang direkomendasikan Ijtima Ulama GNPF telah menyatakan diri tidak bersedia menjadi cawapres Prabowo. Maka, tinggal tersisa Salim Segaf untuk diperjuangkan.

"Meskipun kami memang masih berharap Ustaz Somad tidak terburu-buru mengambil keputusan itu karena beliau bisa jadi titik temu kepentingan," kata Suhud.

Seandainya upaya PKS ini gagal, kata Suhud, pihaknya akan mempertimbangkan ulang dukungan kepada Prabowo melalui mekanisme keputusan di Majelis Syuro PKS. Sebab, menurutnya, nama Salim Segaf juga masuk menjadi salah satu dari sembilan nama yang diusulkan Majelis Syuro PKS sebagai cawapres Prabowo.

"Nanti hasil rapat Majelis Syuro itu yang akan menentukan langkah kami di Pilpres 2019, apakah masih bersama koalisi [KMP bersama Gerindra] atau tidak," kata Suhud.

Pernyataan Suhud ini disampaikan sebagai tanggapan atas sikap Prabowo yang belum juga memastikan akan memenuhi hasil rekomendasi Ijtima Ulama GNPF. Melainkan, mantan Danjen Kopassus tersebut menginginkan keputusan berada di tangan partai politik.



Pengamat politik dari The Political Literacy Institute, Adi Prayitno, menilai sikap PKS tersebut sebagai penyanderaan politik terhadap Prabowo. Sebab, menurutnya, tawaran tersebut sudah menjadi harga mati bagi PKS.

"Menurut saya memang wajar mereka melakukan penyanderaan politik. Karena memang sudah empat tahun bersama Gerindra," kata Adi kepada Tirto.

Menurut Adi, akibat dari hal itu telah menempatkan Gerindra dan Prabowo dalam posisi sulit. Sebab, jika permintaan PKS tidak dituruti dan akhirnya partai tersebut hengkang, maka mereka terancam kehilangan representasi Islam dalam koalisi yang akan terbentuk nanti.

"Harus diakui yang membuat Prabowo mendapat label islami itu dari PKS. Mereka terbukti mengorganisir ulama dan umat Islam untuk pencapresan Prabowo ketimbang PAN," kata Adi.

Menurut Adi, apabila Prabowo kehilangan label keislaman, bisa dipastikan bakal semakin sulit melawan Jokowi di Pilpres 2019, sebab di kubu petahana terdapat PPP dan PKB yang menjadi representasi umat Islam tradisionalis.

"Selama ini yang terbukti bisa mengimbangi sentimen Islam tradisionalis di kubu Jokowi hanya PKS dan massa Islam puritannya," kata Adi.

Dalam hal ini, menurut Adi, Prabowo hanya memiliki dua cara agar tetap dapat mempertahankan PKS di dalam koalisinya. Pertama, melakukan sharing power dengan PKS. "Tentu nanti porsi menteri atau jabatan lainnya untuk PKS harus lebih banyak ketimbang partai lainnya," kata Adi.

Kedua, mengulur deklarasi cawapres pendampingnya sampai hari akhir pendaftaran guna meminimalisir peluang PKS menarik dukungan atau beralih dukungan ke kubu sebelah. "Ya, tanggal 10 jam 10 malam lah," kata Adi.


Infografik CI Prabowo Cari cawapres


Respons Gerindra

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menyatakan partainya menghormati upaya PKS tersebut. Akan tetapi, ia juga meminta kepada PKS agar mau menerima hasil keputusan partai-partai koalisi nantinya perihal cawapres Prabowo.

"Kami sadar semua partai menginginkan kadernya berada di posisi nasional, tapi memang keputusan koalisi juga harus dihormati dan diterima," kata Riza kepada Tirto.

Riza pun menekankan bahwa memperjuangkan rakyat juga bisa dilakukan melalui posisi lain, seperti menteri dan jabatan lainnya. Tidak mesti posisi wapres. Karena itu, menurutnya, negara ini dijalankan dengan sistem yang antar-jabatan dan lembaga berkaitan satu sama lainnya.

"Sharing power memang akan kami lakukan, tapi itu nanti setelah pembahasan cawapres selesai," kata Riza.

Lebih lanjut Riza menyatakan, Gerindra dan Prabowo tidak pernah merasa tersandera dengan keinginan PKS tersebut. Sebab, menurutnya, dengan 72 kursi yang saat ini dimiliki partainya, maka tinggal melengkapi dengan satu partai saja untuk dapat melaju di Pilpres 2019.

"Dengan PAN kami cukup. Dengan Demokrat kami cukup. Dengan PKS cukup. Berempat lebih dari cukup," kata Riza.

Saat ini, kata Riza, terdapat tiga nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo untuk menjadi cawapresnya, yakni Anies Baswedan, Salim Segaf dan Zulkifli Hasan. Ketiga nama ini pula yang akan didiskusikan bersama dengan partai-partai koalisi.

"Pak Anies itu kan cerdas, terbukti jadi gubernur dan punya sentimen baik di kalangan umat Islam. Tapi semua berkemungkinan," kata Riza.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya M. Ahsan Ridhoi
(tirto.id - Politik)

Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz