tirto.id - Insititute Criminal and Justice Reform (ICJR) menolak ide penayangan kembali film G30S PKI yang digunakan pada zaman Orde Baru. Mereka menilai, film tersebut mempunyai muatan politik masa lalu.
"Jelas nggak setuju. Itu [penayangan film G30S Orde Baru] propaganda dan hasil rezim yang kita duga pada saat itu juga terlibat dalam kekerasan '65," kata Erasmus saat ditemui di Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Erasmus mengingatkan, film G30S PKI merupakan produk yang dibuat saat rezim Orde Baru. Kala itu, rezim menggunakan film tersebut sebagai propaganda kepemimpinan Orde Baru.
Selain itu, Erasmus juga menanyakan maksud pernyataan Presiden Jokowi yang ingin memutar kembali film G30S PKI dengan film baru. Menurut ICJR, penayangan sejarah peristiwa itu dengan film sebaiknya dilakukan apabila pemerintah mendapati temuan baru dalam kasus '65.
"Kalau kita masih belum bisa menemukan konteks baru itu, menemukan fakta baru itu, maka saya rasa jadi pertanyaan balik: jadi yang dimau Presiden Jokowi itu apa terkait konteks baru itu?" katanya menjelaskan.
Diingatkan Erasmus, Presiden Jokowi mempunyai janji untuk menyelesaikan perkara HAM di masa lalu. Menurutnya, Jokowi sebaiknya menyelesaikan dulu penelusuran fakta di kasus '65. Presiden harus mengungkapkan kasus fakta dari perkara '65 untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Presiden Jokowi sebelumnya memberikan tanggapan soal ajakan nonton bareng (nobar) pemutaran film G30S PKI yang dilakukan oleh berbagai kalangan di masyarakat. Dalam pernyataannya, nobar film apalagi mengenai sejarah itu penting.
Namun untuk anak-anak milenial yang sekarang, menurut Presiden, tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk pemahaman mereka. Dengan begitu, Jokowi menuturkan, mereka mengerti bahaya komunisme dan tahu juga mengenai PKI.
“Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017).
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengomentari kerusuhan yang terjadi di depan gedung YLBHI Jakarta, lantaran ada kecurigaan massa mengenai diskusi tentang PKI di gedung tersebut, Minggu (17/9) malam. Jokowi meminta agar hal-hal seperti itu serahkan ke aparat.
“Masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri, serahkan ke aparat. Sampaikan saja ke aparat nanti yang menyelesaikan aparat. Kita ini negara hukum,” tegas Presiden Jokowi.
Baca juga:
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Yuliana Ratnasari
