tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut kebohongan Ratna Sarumpaet tentang pemukulan dirinya tidak berkaitan dengan kampanye. Menurut KPU, jenis kebohongan Ratna harus dibedakan dengan statusnya sebagai juru kampanye pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilu 2019.
"Harus dibedakan kampanye dengan info hoaks. Itu kasus bukan kampanye kan, hoaks iya. Itu kan kejadiannya mengaku dianiaya, lalu apa urusannya dengan kampanye?" ujar Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di kantornya, Kamis (4/10/2018).
Ratna Sarumpaet telah membuat surat yang berisi pengunduran dirinya dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Akan tetapi, Jubir Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar menyebut pemecatan dilakukan terlebih dulu sebelum Ratna mengundurkan diri.
Ratna dipecat karena berbohong. Ia menyebarkan kabar bahwa dirinya dipukul sejumlah orang di Bandung pada 21 September lalu. Padahal, di waktu yang sama Ratna berada di sebuah rumah sakit ibu kota.
"Tidak ada unsur kampanyenya. Bahwa itu di-framing untuk kepentingan politik itu silakan publik menilai. Tapi unsur hoaks itu tak ada unsur kampanye: visi, misi, citra diri. Ajakan untuk memilih juga tidak ada," kata Wahyu.
Kabar bohong dari Ratna menjadi konsumsi publik setelah pada Selasa (2/10/2018) tersebar fotonya di media sosial dalam kondisi muka lebam dengan keterangan telah mendapat penganiayaan. Kabar ini kemudian dibenarkan Dahnil dan sejumlah anggota BPN Prabowo-Sandiaga.
Ratna sudah meminta maaf atas hoaks yang dibuatnya. Permohonan maaf juga sudah disampaikan sejumlah politik seperti Prabowo Subianto, Hanum Rais, hingga Fadli Zon yang ikut menanggapi hoaks Ratna.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Dipna Videlia Putsanra
