Hoaks Ratna Sarumpaet Dinilai Gerus Elektabilitas Prabowo

Hal itu, menurut Andreas, terindikasi dari pernyataan Prabowo dan sejumlah tokoh Koalisi Adil Makmur yang membenarkan pernyataan Ratna kepada publik dan menganggap penganiayaan tersebut bermotif politik. Menurutnya, itu seolah ingin menyatakan ada andil Jokowi-Ma'ruf Amin dalam penganiayaan Ratna.

"Kasus Ratna Sarumpaet (RS) menyadarkan kita betapa kejinya rekayasa informasi yang dibuat oleh seorang RS didukung oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan-kepentingan berkampanye," kata Andreas kepada Tirto, Rabu (3/10/2018).

Andreas pun mendesak Prabowo-Sandiaga meminta maaf kepada publik atas pernyataan yang telah mereka lontarkan sebelum ada kejelasan bukti dari kepolisian terkait penganiayaan terhadap Ratna. "Semoga mereka-mereka yang juga terjebak dalam kebohongan RS juga berani meminta maaf ke publik seperti RS," kata Andreas.

Saya di sini atas nama pribadi dan sebagai pimpinan daripada tim kami, saya minta maaf kepada publik, bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya," kata Prabowo di Kertanegara, Jaksel, Rabu (3/10).

Hal sama juga disampaikan Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate. Menurutnya kisah kebohongan Ratna merupakan bentuk permainan politik playing victim atau berusaha menjadi korban demi kepentingan elektoral.

"Cara-cara seperti ini bisa mencederai demokrasi," kata Johnny, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018).

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin ini pun meminta kepada Bawaslu dan KPU agar menindak tegas pihak-pihak di kubu Prabowo-Sandiaga yang turut melakukan rekayasa kasus Ratna ini.

"Penyelenggara pemilu harus bertindak tegas sesuai dengan UU Pemilu dan PKPU," kata Johnny.

Selain itu, ia meminta kepada Prabowo dengan rendah hati meminta maaf kepada publik karena turut menyatakan di hadapan wartawan dugaan motif politik di balik kabar penganiayaan Ratna.

Prabowo dalam konferensi pers di kediamannya Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo pada Rabu 3 Oktober 2018.

Berimbas ke Elektabilitas

Namun, menurut Usep pasangan nomor urut 02 ini tak memperhitungkan kondisj masyarakat saat ini yang lebih cerdas dan akses teknologi yang lebih mudah, sehingga upaya itu gagal.

Usep pun menilai, kegagalan strategi ini bisa berdampak pada elektabilitas Prabowo-Sandiaga menjelang Pilpres 2019, 17 April nanti. Menurutnya, publik berpeluang akan terus mengungkit kasus ini dan membuat kepercayaan kepada mereka menurun.

"Terutama di kalangan pemilih rasional," kata Usep kepada Tirto.

Usep mengatakan pemilih rasional ini bisa berasal dari segala jenis kategori umur. Dari pemula sampai pemilih lanjut usia. Maka, kemungkinan suara Prabowo-Sandiaga akan tergerus dalam jumlah besar.

"Apalagi sekarang ini kita dibiasakan dengan post-truth. Jadi pasca kebenaran, orang tidak akan melihat fakta, tapi siapa yang ngomong," kata Usep.

Kecenderungan melihat pada sosok itu, kata Usep, akan membuat sosok Ratna sebagai pelaku kebohongan terpinggirkan. Sementara, Prabowo yang sempat membenarkan pernyataan juru kampanyenya itu bakal terus mendapatkan pandangan miring dari masyarakat.

Namun, pandangan berbeda disampaikan Direktur Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio. Menurutnya, kecenderungan penurunan elektabilitas bagi Prabowo-Sandiaga sangat kecil.

"Apalagi setelah Ratna bicara kalau di membohongi Prabowo dan meminta maaf. Itu sudah menghapus keterlibatan Prabowo," kata Hendri kepada Tirto.

Maka, menurut Hendri, Prabowo-Sandiaga cukup memecat Ratna sebagai juru kampanye nasional mereka untuk menguatkan kepada publik bahwa mereka tak terlibat dalam kasus ini.

"Kalau bisa hari ini langsung lah dipecat. Sudah tidak perlu lagi orang seperti Ratna dipelihara," kata Hendri.

Membela Diri

Juru Bicara Prabowo-Sandiaga, Ferry Juliantono yakin elektabilitas pasangan yang didukungnya tak akan tergerus karena kasus ini. Sebab, menurutnya, pelaku utama dalam kasus ini adalah Ratna, sementara Prabowo-Sandiaga hanyalah korban.

"Ini bukan hoaks. Tapi berita bohong dari sumber pertama. Pak Prabowo Itu bukan mengamplifikasi. Beda kalau itu. Ini kan enggak," kata Ferry kepada Tirto.

Sebaliknya, kata Ferry, kasus ini justru menunjukkan kepekaan Prabowo-Sandiaga terhadap isu kekerasan pada perempuan dan meneguhkan komitmen mereka dalam membela kaum hawa serta kebebasan berpendapat.

"Contoh kemarin yang disampaikan pak Prabowo kasus novel, kasus Hermansyah, kasus ibu Neno, gitu. Kan itu kasus yang harus jadi perhatian kita semua," kata Ferry.

Meskipun begitu, kata Ferry, pihaknya bakal tetap memecat Ratna dari struktur Badan Pemenangan Nasional (BPN). "Karena fatal lah ini. Sebab kan menjadi lain kan. Untung belum terjadi apa-apa. Kemarin kami menanggapinya masih proporsional, pak Prabowo juga menyampaikan itu," jelasnya.