Hoaks Lowongan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah

tirto.id - Lowongan pekerjaan menjadi hal yang selalu menjadi rebutan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2024 masih ada sebanyak 7,47 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen.

Tahun 2025 ini, tantangan bagi pencari kerja semakin berat, apalagi banyak karyawan yang mengalami PHK. Tidak aneh kalau informasi mengenai lowongan pekerjaan dicari dimana-mana dan hampir dipastikan menarik perhatian publik.

Sayangnya tidak semua unggahan lowongan pekerjaan di media sosial bisa dipercaya kebenarannya. Terdapat sejumlah unggahan yang mencurigakan. Tirto menemukan sebuah lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan dinas perhubungan (dishub).

Menariknya lowongan pekerjaan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik dishub mana yang dimaksud. Di bagian kualifikasi hanya terdapat keterangan, "Penempatan Kerja di Kabupaten/Kota Domisili Peserta", yang terkesan ganjil.

Unggahan tersebut juga menyebut berbagai posisi yang lowong, mulai dari petugas administrasi, pengawas perjalanan angkutan, pramugari/pramugara, asmpai dengan petugas kebersihan.

"Gaji 4 - 12 Jutaan / Bulan, Bonus Bulanan, Tahunan & THR, Pendaftaran di Buka secara GRATIS/Tidak di pungut Biaya apapun. Pendaftaran Calon Kuota DISHUB dilaksanakan secara Online melalui klik Daftar dibawah ini," begitu tulis unggahan akun “Info Lowongan Kerja” tersebut (arsip).

Unggahan tersebut mengumpulkan lebih dari 2 ribu tanda suka, 190 komentar, dan 156 kali dibagikan ulang, per Rabu (23/4/2025), sejak pertama dipublikasikan pada Senin (10/2/2025). Unggahan tersebut juga mencantumkan sebuah tautan di bagian akhir unggahan. Melihat besarnya atensi masyarakat, kemungkinan tautan itu juga mendapat banyak klik.

Terdapat juga konten pesan berantai dengan isi yang mirip di aplikasi perpesanan WhatsApp. Pesan yang tersebar itu memuat klaim informasi pendaftaran petugas untuk bekerja di dinas-dinas bagian dari Pemerintah DKI Jakarta.

"Membuka peluang kerja hanya dengan ijazah SD untuk beberapa keDinasan terkait: Pasukan Oranye (PPSU), Pasukan Biru (Tata Air), Pasukan Putih Listrik (Listrik), Pasukan Hijau (Pertamanan)," begitu bunyi pesan berantai yang tersebar. Dalam pesan berantai itu disebutkan, orang yang tertarik dapat mengirim lamaran ke Balai Kota DKI Jakarta. Ada pula informasi soal prasyarat dokumen untuk pendaftaran tersebut.

Lantas, bagaimana kebenarannya? Benarkah ada lowongan kerja di sejumlah dinas pemerintah daerah yang tersebar di media sosial?

Pemeriksaan Fakta

Mula-mula, Tirto mencoba melihat unggahan mengenai lowongan dari dinas perhubungan di berbagai kota. Kami mencoba mengakses tautan yang terdapat di bagian akhir unggahan tersebut.

Setelah mengklik tautan tersebut kami justru diarahkan ke halaman lain. Halaman tersebut berformat seperti formulir yang memintakan data nama dan nomor telepon dengan aplikasi perpesanan Telegram aktif. Tidak ada keterangan lain dalam situs tersebut.

Kami mencoba melakukan pemindaian menggunakan perangkat URLScan.io. Hasilnya menunjukkan situs dengan format formulir itu tidak terkait dengan situs resmi pemerintahan. Situs resmi pemerintah biasa berakhiran, '.go.id'. Sementara situs ini menggunakan domain situs jsdelivr.net. Hal ini menunjukkan kemungkinan situs tersebut berbahaya karena bermaksud menipu dengan memakai nama lembaga instansi negara.

Modus seperti ini bisa mengarahkan ke skema penipuan phising.

Kami juga mencoba mengakses situs resmi Kementerian Perhubungan (dephub.go.id) dan akun media sosial resmi, @kemenhub151. Di kedua situs tersebut, tidak ditemukan informasi apapun mengenai rekrutmen untuk petugas dinas perhubungan. Kami menemukan artikel bantahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berikut.

Komdigi memberi stempel hoaks terkait narasi lowongan kerja dishub dengan tautan pendaftaran.

"Rekrutmen Dinas Perhubungan dilakukan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui portal Sistem Seleksi CPNS Nasional BKN sscasn.bkn.go.id atau melalui Seleksi Penerimaan Calon Taruni/Taruna (SIPENCATAR) Kementerian Perhubungan dikdin.bkn.go.id," tulis Komdigi dalam artikel tersebut.

Sementara terkait lowongan pekerjaan sejumlah dinas di Jakarta yang beredar lewat pesan berantai WhatsApp, juga tidak benar.

Situs Jala Hoaks, kanal yang memverifikasi berita-berita yang beredar di masyarakat Jakarta, menyebut narasi ini tidak benar.

"Menurut Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, kebijakan terkait rekrutmen PPSU memang benar, namun saat ini informasi resmi mengenai pengumuman tata cara dan mekanisme perekrutan untuk posisi Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan lainnya sedang disusun bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta dan tim Pengendalian PJLP Provinsi DKI Jakarta lainnya, serta akan dilaksanakan secara transparan," begitu tulis keterangan mereka.

Informasi mengenai lowongan dan mekanisme pendaftaran untuk pekerjaan yang terdaftar dalam pesan berantai akan dipublikasikan lewat situ jakarta.go.id.

"Pendaftaran juga tidak melalui mekanisme langsung datang ke Balai Kota DKI Jakarta. Rekrutmen untuk posisi PPSU dan lainnya tersebut akan dilakukan oleh wilayah dan suku dinas terkait sesuai dengan kebutuhan," tulis penjelasan dalam artikel tersebut.

Sementara itu Gubernur Jakarta, Pramono Anung menjelaskan akan ada 1.100 lowongan PPSU untuk tahun 2025 dan akan bertambah 506 lowongan untuk tahun 2026. Pramono menegaskan, proses rekrutmen petugas PPSU bisa dilakukan di kantor kelurahan hingga kecamatan. Setelah itu, proses rekrutmen akan difinalisasi di kantor wali kota setempat.

Dalam keterangan di situs resminya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengimbau warga yang ingin melamar pekerjaan di dinas-dinas terkait Pemda DKI Jakarta tidak perlu datang ke Balai Kota. Pemda DKI Jakarta sedang menyiapkan sistem pendaftaran daring (online).

Awal tahun 2025, Tirto sempat menemukan sejumlah hoaks lain terkait degan lowongan pekerjaan. h

Kesimpulan

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan informasi lowongan dari dinas perhubungan dan sejumlah dinas di Jakarta bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Unggahan yang beredar di media sosial soal lowongan kerja di dinas perhubungan mengarahkan ke situs lain yang berpotensi mengumpulkan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Unggahan tersebut juga telah mendapat stempel hoaks dari Kominfo.

Sementara lowongan untuk sejumlah dinas di Jakarta yang tersebar lewat WhatsApp juga telah mendapat cap hoaks. Informasi soal tata cara dan mekanisme perekrutan masih dalam tahap persiapan. Pemerintah DKI Jakarta menyebut kalau akan ada sistem pendaftaran daring, sehingga warga tidak perlu ke Balai Kota untuk mendaftar.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.