tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang memproses realisasi pengadaan kendaraan ramah lingkungan untuk operasional kedinasan. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas udara Jakarta, sekaligus mendorong percepatan implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
"Sedang dalam proses pengadaan sesuai rencana dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah). Dalam waktu dekat, realisasi kendaraan berbasis energi terbarukan akan dijalankan," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dikutip dari Antara, Minggu (2/7/2023).
Dia menuturkan, kendaraan umum seperti bus-bus di DKI Jakarta sebagian sudah menggunakan bahan bakar dan bus elektrik (listrik). Heru menjelaskan, penggunaan kendaraan listrik di DKI Jakarta selain untuk mendukung program nasional, juga menurunkan beban penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbahan dasar fosil, dan meredam emisi karbon.
"Khusus anggaran belanja BBM untuk mobil dinas akan semakin hemat. Jadi, kelak hanya alat berat (backhoe) dan lain-lainnya yang masih mengonsumsi BBM," ujar Heru.
Lebih lanjut, Heru mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu menggunakan kendaraan terelektrifikasi, baik untuk menggunakan angkutan umum maupun melakukan konversi motor bermesin konvensional ke penggerak listrik.
"Saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama semua kendaraan roda dua di DKI baik milik jajaran Pemprov maupun masyarakat akan beralih ke motor listrik. Kami lagi memikirkan program insentif untuk mempercepat ke arah sana," jelas Heru.
Lebih lanjut, Heru mengaku menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid sebagai kendaraan dinas. Mobil itu baru diterima Heru setelah sembilan bulan menjabat sebagai Pj Gubernur.
Mobil bertenaga gabungan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik itu telah digunakan Heru dalam melakukan aktivitasnya sebagai Pj Gubernur. Heru mengaku, penggunaan kendaraan mobil dengan bahan bakar minyak ataupun mobil listrik memiliki rasa nyaman yang sama.
"Baru saja satu minggu menggunankan mobil Hybrid. Saat KTT ASEAN yang lalu, kami sering memanfaatkan mobil listrik untuk transportasi delegasi. Saya merasa sama nyamannya dengan kendaraan BBM biasa," kata Heru.
Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah terus mendorong transformasi industri otomotif ke kendaraan listrik (EV). Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengklaim langkah tersebut untuk mendukung pengurangan emisi dan ketergantungan terhadap impor BBM.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menuturkan, saat ini pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Dia menuturkan itu dilakukan agar konsumen semakin dimudahkan untuk beralih ke EV. Salah satunya melalui pengenaan pajak yang lebih rendah untuk EV. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi, hingga pembebasan aturan ganjil-genap bagi pengguna EV.
“Kita akan berusaha memastikan sektor otomotif dapat bersiap diri, dan mampu melakukan proses adaptasi yang dibutuhkan," katanya dikutip dari Antara.
