Hasil Lengkap Survei IPO tentang Kinerja Pemerintahan Prabowo

Berapa persen survei lembaga IPO mengenai kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo? Simak penjelasannya pada artikel berikut ini.

Satrio Dwi Haryono

Terbit 2 Jun 2025 17:19 WIB

Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto. ANTARA/Andi Firdaus

tirto.id - Kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo belakangan telah dilakukan survei oleh Indonesia Political Opinion (IPO). Lantas, bagaimana hasil lengkap survei IPO tentang kinerja pemerintahan Prabowo?

Dalam survei terbaru yang dirilis lembaga Indonesia Political Opinion (IPO), tercatat 81 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja kepala negara tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan pada 22 hingga 28 Mei 2025, melibatkan 1.200 responden dari berbagai provinsi di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung, dengan penerapan metode multistage random sampling guna memastikan distribusi responden yang merata dan representatif.

Tingkat kesalahan survei diperkirakan sebesar kurang lebih 2,9 persen dengan kepercayaan statistik mencapai 95 persen.

Hasil Survei IPO Terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo

Berikut adalah hasil lengkap survei IPO tentang kinerja pemerintahan Prabowo Subianto yang dilakukan selama bulan Mei 2025:

1. Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Presiden Prabowo

Hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Sekitar 81 persen responden mengaku puas dengan kinerja presiden sejauh ini, sementara sisanya, yakni 19 persen, menyatakan ketidakpuasannya.

Dari 1.200 orang yang dilibatkan dalam survei, sebanyak 13 persen menyebut sangat puas, 46 persen menyatakan puas, dan 22 persen merasa cukup puas. Sementara itu, 15 persen responden mengaku kurang puas dan 4 persen lainnya mengaku sangat tidak puas.

Berikut adalah daftar rinciannya:

81 persen menyatakan puas
19 persen menyatakan tidak puas

Jika dirinci lebih lanjut:

13 persen menyatakan sangat puas
46 persen puas
22 persen cukup puas
15 persen tidak puas
4 persen sangat tidak puas.

2. Alasan Kepuasan tentang Kinerja Pemerintahan Prabowo

Dalam survei tersebut, publik mengungkap sejumlah alasan di balik kepuasan mereka terhadap Presiden Prabowo. Citra kepemimpinan yang tegas dan berwibawa menjadi alasan utama, sebagaimana disampaikan oleh 19,5 persen responden. Disusul oleh 16,7 persen responden yang mengapresiasi komitmen Presiden dalam memberantas korupsi.

Sebanyak 11,5 persen lainnya menilai pengalaman Prabowo di pemerintahan menjadi nilai tambah tersendiri. Selain itu, 9,4 persen responden menyebut program-program pemerintah dinilai berpihak kepada rakyat, sedangkan 6,2 persen memuji efektivitas bantuan sosial, dan 5,9 persen menyoroti manfaat nyata dari program makan bergizi gratis.

Responden juga menyoroti faktor-faktor lain, seperti ketertarikan terhadap figur Presiden (3,6 persen), kepedulian terhadap masyarakat kecil (3,4 persen), dan kecepatan dalam mengambil keputusan serta mengeksekusi kebijakan (2,5 persen).

Sebagian kecil menyebut kontribusi Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan (2,5 persen), menjamin keamanan nasional (2,4 persen), serta citranya yang dihormati di kancah internasional (1,8 persen) sebagai alasan kepuasan mereka.

Sebagian kecil yang lainnya menyebut sikap Presiden Prabowo dalam membela Palestina (0,9 persen), menjaga stabilitas harga sembako (0,7 persen), dan ketulusan dalam memimpin (0,5 persen) sebagai alasan kepuasan mereka. Sementara itu, 12,5 persen lainnya memilih tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.

Berikut rinciannya:

19,5 persen: Prabowo dinilai tegas dan berwibawa
16,7 persen: Mendukung pemberantasan korupsi
11,5 persen: Memiliki pengalaman di pemerintahan
9,4 persen: Program dinilai memihak rakyat
6,2 persen: Bantuan sosial yang diberikan
5,9 persen: Program makan bergizi gratis
3,6 persen: Ketertarikan pada sosok Prabowo
3,4 persen: Kepedulian terhadap rakyat kecil
2,5 persen: Kecepatan kerja
2,5 persen: Kemampuan menyejahterakan masyarakat
2,4 persen: Jaminan keamanan
1,8 persen: Dihormati negara lain
0,9 persen: Pembelaan terhadap Palestina
0,7 persen: Menstabilkan harga sembako
0,5 persen: Dianggap sebagai tokoh paling ikhlas
12,5 persen: Tidak tahu atau tidak menjawab.

Presiden Prabowo Subianto. Youtube/Sekretariat Presiden

3. Isu Prioritas yang Perlu Segera Ditangani

Masyarakat menyoroti sejumlah isu krusial yang mendesak untuk segera ditangani pemerintah. Mayoritas responden (31,8 persen) menuntut harga sembako yang lebih terjangkau, disusul kebutuhan akan lapangan kerja (12,5 persen) dan peningkatan keamanan (9,6 persen).

Isu lainnya mencakup peningkatan kesejahteraan rakyat (7,9 persen), pemberantasan korupsi (7,4 persen), jaminan kesehatan (7,1 persen), pembangunan infrastruktur (4,5 persen), serta biaya pendidikan yang lebih terjangkau (3,5 persen).

Responden juga menyoroti pentingnya penegakan hukum (2 persen), pengendalian utang negara (1,9 persen), penanganan kriminalitas dan premanisme (1,5 persen), serta perlindungan kebebasan berpendapat (1,1 persen). Isu lain-lain mencatat 7,1 persen.

Berikut adalah rinciannya:

31,8 persen: Harga sembako lebih terjangkau
12,5 persen: Penciptaan lapangan kerja
9,6 persen: Keamanan publik
7,9 persen: Kesejahteraan rakyat
7,4 persen: Pemberantasan korupsi
7,1 persen: Jaminan kesehatan
4,5 persen: Pembangunan infrastruktur
3,5 persen: Biaya pendidikan yang murah
2 persen: Penegakan hukum
1,9 persen: Tidak menambah utang negara
1,5 persen: Pemberantasan amoral, kriminal, dan premanisme
1,1 persen: Jaminan kebebasan berpendapat
7,1 persen: Lainnya.

4. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara

Survei IPO mencatat Presiden RI sebagai lembaga paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan 97,5 persen, disusul TNI (92,8 persen) dan Basarnas (86,3 persen).

Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPI Danantara juga masuk jajaran atas dengan kepercayaan di atas 70 persen.

Lembaga lain yang dipercaya lebih dari separuh responden antara lain Bawaslu (65 persen), Mahkamah Agung (59,5 persen), KPK (55,9 persen), dan DPD (50,2 persen).

Sementara itu, MPR, Polri, DPR, KPU, dan partai politik berada di level bawah, dengan partai politik menjadi yang paling rendah (43 persen).

Berikut adalah rinciannya: